Lebih Percaya Pers Asing, Pak ?

MAJALAH terbitan Hongkong Far Eastern Economic Review akhir Oktober menulis tentang tempat tahanan G-30-S di Indonesia. Laporan berjudul Inside Soeharto's Prisons itu sebagian besar hasil kerja wartawannya di Jakarta, David Jenkins. Reportase Jenkins dapat ijin Kaskopkamtib Soedomo - satu hal yang hampir tak pernah diperoleh wartawan Indonesia sendiri. Dan para wartawan dalam negeri pun ngiri. Para pejabat Indonesia lebih terbuka bagi pers asing'? Atau pers lokal yang kurang gigih". Menurut Brigjen Darjono SH, Ka Puspen Hankam, "pemerintah tidak menganak-emaskan pers asing." Katanya, hal itu dilakukan untuk melawan opini Amnesty International yang selama ini mengkritik kebijaksanaan RI dalam soal penahanan tanpa proses pengadilan. "Kalau kita sendiri yang bicara, 'kan orang luar tidak percaya ?" Itu pun tak berarti David Jenkins dengan mudah memperoleh ijin. Setelah mengajukan permintaan tertulis, ia harus menunggu tiga bulan, karena rupanya Kopkamtib lebih mendahulukan Sabam Siagian dari Sinar Harapan. Gengsi Toh cerita Jenkins lebih terperinci, termasuk wawancara dengan Dr. Subandrio. Tanpa sensor Sudomo. Sudomo sendiri mula-mula keberatan wawancara dengan Subandrio dimuat. Tapi akhirnya setuju dengan catatan: Subandrio tak disebut sebagai tapol tapi narapidana. Harus diakui, pers dalam negeri memang kurang gesit, meskipun nyatanya kesempatan bagi pers asing lebih luas. Misalnya untuk wawancara dengan Presiden Soeharto. Selama ini yang berhasil misalnya Roy Rowan (Time) dan Barnard Krischller Newsweek menjelang KTT ASEAN di Kualalumpur lalu. Juga Robert Kroon dari koran Belanda De Telegraaf Terakhir majalah beroplah kecil (mengaku 20.000) terbitan Hongkong, Asia Week, 20 Agustus yang lalu. Menurut Kepala Penerangan Sekneg. drs. Dwipayana, wartawan asing itu memang gigih. "Mereka bertanya dari segala segi, juga menemui beberapa orang dan taktiknya macam-macam," katanya. Namun sejak beberapa waktu ini memang tampak ada kecenderungan sementara Menteri untuk lebih suka bicara dengan pers asing saja. Tahun lalu Menteri Perdagangan Radius Prawiro dan Menpan Sumarlin bicara dengan mereka soal tanker. Awal Oktober kemarin kembali Menpan Sumarlin menjelaskan soal modal asing. Mungkin karena soalnya menyangkut negeri luar. Kedua konperensi pers itu diselenggarakan oleh national Development Information Office (NDIO) - cabang dari Hill & Knowlton, kantor humas kelas satu di New York itu - yang sejak Agustus Ialu dikontrak oleh pemerintah selama dua tahun. Meskipun papan nama yang terpampang di kantornya yang besar di hotel Wisata, Jakarta bertuliskan Republic of Indonesia, pimpinannya adalah orang Australia: William H. Douglass. NDIO yang mempekerjakan enam pegawai Indonesia itu selain punya data komplit dan resmi (misalnya tentang penanaman modar asing, gas alam Bontang, LNG di Arun) juga menerbitkan buletin empat halaman Indonesia Development News. Tapi kepada Toeti Kakiailatu dari TEMPO, Bill Douglass membantah sebagai "corong pemerintah RI." Meskipun NDIO bertugas memberikan gambaran yang jelas tentang RI di mata dunia, tapi para wartawan asing di Jakarta menyatakan tak begitu memerlukannya. Menurut penilaian mereka, Menteri Radius atau Sumarlin sebenarnya cukup kompeten dan baik bicara langsung dengan pers asing. Sedang untuk pers dalam negeri, juga banyak pejabat yang sebenarnya tak perlu pakai humas. Bagi wartawan, itu lebih enak dan sip. Tapi apa pers dalam negeri masih punya gengsi - seperti jaman dulu?