Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menanggapi keputusan pemerintah pusat dan daerah untuk mengeluarkan sejumlah aturan PPKM level 3. Menurutnya, penetapan sejumlah aturan harus diimbangi dengan peningkatan angka testing dan tracing sebagai indikator penting aglomerasi level PPKM.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jika testing dan tracing rendah, tentu saja angka kasus juga rendah. Padahal dengan peningkatan level PPKM, masyarakat diminta waspada dan menahan diri. Bagaimana mungkin terbangun awareness yang tinggi di tengah masyarakat jika disebutkan angka kasus rendah?" katanya dalam keterangan rilis, Rabu, 9 Februari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan data Kemenkes, per 8 Februari dilaporkan 37.492 kasus harian positif dengan kasus tertinggi di DKI Jakarta. Total pasien terinfeksi Covid-19 di Indonesia sejak awal kemunculan 4.580.093 kasus.
Oleh karena itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah memerhatikan pendapat para epidemiolog dalam membuat aturan pembatasan. "Peningkatan level PPKM pasti berdampak secara psikologis pada masyarakat yang baru sedikit bernafas lega pasca traumatis gelombang kedua dengan varian Delta," katanya.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi komprehensif kepada masyarakat tentang Omicron dan PPKM agar tidak salah kaprah.“Bahkan menggampangkan yang dapat berakibat fatal,” ucapnya.
Selain itu, penetapan status level 3 ini, menurut Netty harus dibarengi dengan kebijakan dan strategi standar risk based approach atau pendekatan berbasis risiko. Sehingga, rencana aksi harus dilakukan dari hulu ke hilir.
"Pengawasan, pengetatan, dan penutupan jalur masuk penerbangan dan perbatasan harus diketatkan lagi, terutama dari wilayah epicentrum kasus, baik luar maupun dalam negeri," katanya.
Ia mengatakan, sektor padat mobilitas manusia harus dikurangi dan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen. Sebab, pertaruhannya adalah keselamatan peserta didik, warga sekolah, serta keluarga dan masyarakat.
"Pegangan bagi pemerintah saat menarik rem maupun menginjak gas dalam penetapan status PPKM adalah kebijakan yang komprehensif dan saintifik, konsistensi pemerintah, serta kesadaran prokes masyarakat," kata Netty.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
