Berulang-ulang Lelang Istana

RENCANA REVISI desain dan lelang ulang pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menuai kritik. Perubahan tersebut dinilai menunjukkan perencanaan pembangunan IKN yang kurang matang dan berisiko menambah anggaran.

“Lelang ulang Istana Wapres ini menjadi salah satu contoh kekacauan perencanaan kebijakan,” ujar Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Media Wahyudi Askar, kemarin. Menurut dia, lelang ulang tidak mungkin terjadi jika perencanaan pembangunan Istana Wakil Presiden disiapkan dengan matang. Lelang ulang juga berisiko menambah beban negara lantaran anggaran yang dikeluarkan makin besar.

Rabu lalu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merevisi desain Istana Wakil Presiden di IKN. Akibatnya, PUPR akan melelang ulang pembangunan Istana Wakil Presiden.

Desain Istana Wakil Presiden menggunakan rancangan pemenang sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN Nusantara pada 2022. Setelah melewati proses seleksi, terpilih tiga karya. Proses penetapan pemenang dilakukan oleh Basuki bersama dewan juri.

Tidak ada juara pertama dalam sayembara tersebut. Adapun dua tim yang terpilih sebagai juara kedua dengan desain berjudul Huma Betang Umai dari SHAU dibantu partner APTA dan Studio Cilaki 45 serta rancangan Istana Kerakyatan dari arsitek Andy Siswanto bersama tim PT Wiswakharman. Keduanya mengantongi hadiah masing-masing Rp 250 juta. Sedangkan juara ketiga adalah arsitek Budi Pradono dengan karya berjudul Dwi Arya Wibawa. Dengan begitu, total hadiah untuk ketiga pemenang sayembara itu mencapai Rp 650 juta. Kala itu Kementerian PUPR menyatakan akan mengkolaborasikan dua desain juara kedua untuk rancangan Istana Wakil Presiden. 

Setelah sayembara desain, tahap berikutnya adalah lelang. Istana Wakil Presiden sempat masuk pengadaan pembangunan sarana-prasarana pemerintahan II IKN pada 4 Juli-12 September 2023. Paket tersebut termasuk untuk pembangunan kantor wakil presiden, kantor sekretariat wakil presiden, kediaman wakil presiden, bangunan pendukung lainnya, serta penataan kawasan. Pagu anggarannya sekitar Rp 1,65 triliun. 

Namun, seperti yang tertulis dalam situs web Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengadaan tersebut dibatalkan. Alasannya, diperlukan waktu lebih lama dalam menyelesaikan dokumen perubahan desain paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun sarana pembangunan sarana-prasarana pemerintahan II di IKN.

Baca juga infografik:
Revisi Desain Istana di IKN

Setelah itu, pengadaan pembangunan sarana-prasarana pemerintahan II IKN, termasuk Istana Wakil Presiden, kembali dibuka pada 29 Desember 2023. Menurut situs web LPSE, lelang tersebut memiliki rentang waktu hingga 20 Maret 2024. Pagu anggarannya sebesar Rp 1,7 triliun. Dalam situs web LPSE tertulis tahapannya saat ini adalah pengumuman prakualifikasi. Namun, pada Rabu lalu, Jokowi meminta Menteri PUPR mengubah desain Istana Wakil Presiden sehingga bakal ada lelang ulang.

Permintaan revisi desain Istana Wakil Presiden tersebut terjadi di tengah menipisnya kuota anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan IKN. Dari total kebutuhan pembiayaan IKN sebesar Rp 466,9 triliun, sekitar 20 persen ditanggung APBN atau sebesar Rp 90,4 triliun. Pada 2022, pemerintah mengucurkan Rp 5,5 triliun untuk menggarap infrastruktur penunjang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Adapun tahun lalu anggarannya naik menjadi Rp 26,7 triliun. Sedangkan tahun ini dana yang disiapkan dari APBN sebesar Rp 40,6 triliun. Artinya, pemerintah tinggal mengantongi kuota Rp 17 triliun untuk tahun-tahun berikutnya.

Media Wahyudi mengatakan anggaran untuk IKN berisiko membengkak. Pasalnya, banyak kekacauan soal pembiayaan IKN, dari penyusunan dan pengesahan undang-undang yang terburu-buru hingga banyak keputusan politis yang diambil tanpa melewati pendekatan perencanaan kebijakan yang matang.

Akhirnya, menurut dia, BUMN dan APBN dipaksa menutup gap pembiayaan. “Membengkaknya pembiayaan untuk IKN pasti berdampak negatif terhadap aspek lain, khususnya realokasi anggaran untuk sektor produktif lainnya,” katanya.

Selain itu, ia mengatakan, tantangan pembangunan dan pembiayaan IKN ada pada manajemen risiko, pada tahap awal, di tengah, dan akhir proyek IKN ini. “Mau sefuturistik apa pun bangunannya, yang penting sesuai dengan perencanaan pembiayaan,” katanya.

Adapun Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono memperkirakan IKN baru akan menarik investasi swasta jika seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan seluas 6.000 hektare sudah terbangun. “Investasi baru akan mengalir jika IKN benar-benar sudah terbangun,” ujarnya.

Pekerja menggunakan alat berat melintas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 12 Februari 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga

Istana Wakil Presiden di IKN Dibangun Tahun Ini

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan revisi desain bangunan Istana Wakil Presiden sedang dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Tahun ini pembangunan akan dimulai. “Targetnya satu tahun,” ujarnya saat ditemui dalam Rapat Koordinasi Otorita IKN, kemarin.

Ihwal rencana lelang ulang, Danis mengatakan hal itu akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Proses lelang dapat dimonitor di LPSE Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Bina Penataan Bangunan ditugaskan untuk melakukan kegiatan pembangunan di lahan seluas 141.121 meter persegi tersebut.

Rencana lelang kembali paket pembangunan Istana Wakil Presiden dibenarkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti, “Ya, dilelang ulang,” katanya kepada Tempo, kemarin. Diana mengatakan anggaran untuk lelang ulang kali ini sekitar Rp 1,7 triliun.

Diana juga menambahkan, ada revisi desain bangunan Istana Wakil Presiden. Meski demikian, ia tidak merinci revisi apa yang akan dilakukan. Ia juga tidak menjawab perihal tender paket pembangunan Istana Wakil Presiden yang sempat batal.

Tempo mencoba meminta tanggapan kepada Diana soal perencanaan yang dianggap tidak matang sebagai penyebab lelang ulang Istana Wakil Presiden. Namun dia tidak menjawab.

Kurator IKN, Ridwan Kamil, mengatakan rencana revisi desain sudah bergulir sejak lama. “Jadi dari pemenang sayembara ada perubahan. Waktu perubahan disampaikan, Presiden menginginkan skema sayembara yang menang dikembalikan persis seperti desain awal,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, Jokowi beranggapan koreksi desain terlalu jauh. Jokowi lebih menyukai skema awal desain. “Revisi desain sebetulnya tidak ada masalah. Pasti ada masukan teknis, masukan desain interior, dan masukan lain,” kata Ridwan. Bekas Gubernur Jawa Barat ini memastikan rencana pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN tahun ini masih sesuai dengan target.