Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersepakat menjadikan 792 hektare tanah milik BUMN menjadi lokasi pembangunan proyek 3 juta rumah. Di atas lahan tersebut, keduanya akan membangun 123.000 rumah untuk memenuhi target 3 juta rumah di tahun ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ara mengatakan bahwa pembangunan tersebut akan menggandeng beberapa perusahaan pelat merah diantaranya Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya. Saat ini, kata dia, baru ada 5 lokasi yang sudah disepakati untuk segera ditinjau. Sementara lahan lainnya masih dalam proses diskusi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Dalam waktu kurang dari 24 jam, kami sudah melihat ada 5 lokasi strategis yang dimiliki BUMN. Di Jakarta dan sekitarnya, lokasinya bagus-bagus, besar, dan ideal untuk ditampilkan, nanti akan disurvei sama teman-teman pengusaha,” ucap Ara di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 10 Januari 2025.
Dia juga mengatakan pihaknya akan melibatkan Bank Indonesia dan juga Badan Pengelola Investasi Daya Aganta Nusantara (BPI Danantara) untuk memasukkan proyek ini. Ara ingin memastikan semua pihak yang terlibat, baik pengembang, BUMN, maupun masyarakat tidak dirugikan.
“Kemudian juga harus menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha,” tuturnya.
Lebih lanjut, Direktur Perumnas Budi Saddewa menyebutkan lima lokasi yang sudah disepakati untuk digunakan adalah lahan milik PT KAI. Kelimanya berada di Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.
“Ini semua yang ada di stasiun, nanti dikembangkan menjadi konsep Transit Oriented Development (TOD),” katanya, Senin.
Sebelumnya, Ara mengatakan pemangkasan anggaran menjadi Rp 1,613 triliun tidak menghalangi program 3 juta rumah per tahun. Program ini merupakan program pembangunan satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan. Program ini menjanjikan Prabowo sejak masa kampanye Pilpres 2024.
“Tentu ini (pemangkasan anggaran) tetap membuat kami semangat dan harus kreatif,” kata Ara usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2025.
Ara akan memprioritaskan program-program perumahan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Misalnya, program Bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Kami sudah melihat di lapangan, program itu sangat bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Ara.
Selain BSPS, program yang akan dikerjakan Ara adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Politikus Partai Gerindra itu menargetkan kuota FLPP sebanyak 220.000 unit rumah. Ara juga menyatakan akan mencari jalan agar penyaluran kuota bisa ditingkatkan. “Tapi setidaknya sudah punya titik awal itu minimal 220.000 yang tetap kami bangun,” ucapnya.
Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Pemangkasan Anggaran ala Prabowo Dinilai Tak Akan Berhasil selama Kabinet Gemuk Dipertahankan
Foto 
