Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan akan berupaya menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji. Menurut dia, saat ini banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal memiliki kemampuan untuk membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah atau KPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya berharap ada masukan dari PT SMF (PT Sarana Multigriya Finansial) dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Maruarar saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF, dikutip lewat pernyataan resmi pada Jumat, 13 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri yang kerap disapa Ara itu mengatakan kendala bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji adalah tidak bisa masuk dalam sistem perbankan untuk mengajukan KPR. Padahal, tidak sedikit dari mereka yang mampu membayar angsuran.
"Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu-ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR. Apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," katanya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Ara juga menjadwalkan pertemuannya dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta jaringan di swasta di pasar modal pada pekan depan. Dalam rencana tersebut, ia bermaksud ingin menjadi solusi yang kredibel dan berdiskusi produktif mengenai pola pembiayaan yang tepat.
Sementara itu, Direktur Utama PT SMF (Persero), Ananta Wiyogo, mengatakan siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi tanggung jawab Kementerian PKP. Ananta menyatakan selama ini perusahaannya memang bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan.
"SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch," tutur Ananta.
PT SMF telah menyediakan dana pendamping sebesar 25 persen dari total kebutuhan pendanaan. Dana tersebut berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN), yang kemudian dimanfaatkan lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Utang.
Sebelumnya, Ananta Wiyogo, mengatakan, pihaknya sudah membantu menyalurkan 93.899 unit rumah sejak Januari hingga September 2024 lewat mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penyaluran KPR itu memakan biaya Rp 3,8 triliun.
“Itu menggunakan dana kas dan surat utang kami. Kami sedang menunggu PMN (Penyertaan Modal Negara) cair tahun 2024,” kata Ananta di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 19 November 2024.
Ananta mengatakan, sejak 2018 PMN yang diterima SMF khusus digunakan untuk program penurunan beban fiskal pemerintah dalam KPR FLPP. Sehingga, kata dia, suku bunga kepada masyarakat berpengasilan rendah dapat dipertahankan sebesar 5 persen. Sebagai informasi, KPR FLPP merupakan program KPR pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
