Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pemerintah takkan lagi memperpanjang masa registrasi ulang kartu seluler prabayar. Menurutnya, batas waktu pendaftaran hingga 30 April 2018 sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. “Masih banyak yang minta diundur lagi, tapi kami tegaskan ini harus dilakukan usai tertunda lebih dari 12 tahun,” kata Rudiantara kepada Tempo di ruang kerjanya, Senin lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mulai 1 Mei 2018, semua nomor prabayar yang belum melakukan registrasi akan diblokir semua layanannya. Pun, layanan registrasi mandiri via layanan pesan pendek 4444 yang sudah dibuka sejak September tahun lalu juga sudah dimatikan. Hal ini sudah disepakati oleh Kementerian, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan operator yang terhimpun pada Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (APTSI).
Rudiantara mengatakan kebijakan ini bertujuan agar industri telekomunikasi lebih sehat. Setiap tahunnya operator seluler membeli kartu perdana hampir 300 juta keping dengan taksiran harga kisaran US$ 150 juta atau kurang lebih Rp 2 triliun. “Itu impor lho, belum urusan logistik. Kenapa tidak bangun jaringan saja dan fokus ke kuota atau pulsa,” ujarnya.
Selain itu, Rudiantara juga menerima masukan dari para analis pasar yang mengatakan operator telekomunikasi amat mengkedepankan jumlah pengguna sebagai valuasi perusahannya di pasar modal. Padahal investor juga mengerti membanting harga dalam starter pack merupakan sebuah ketidakefisienan perusahaan yang amat identik dengan teknologi canggih ini. “Bangun jaringan kan mahal, kalau ditambah pemborosan begitu apa masih bisa dikatakan sehat,” ujarnya.
Berdasarkan catatan pemerintah, per 24 April 2018 sudah ada 350 nomor yang masuk basis data. Jumlah itu jauh melebihi jumlah penduduk yang ada di angka kisaran 250 juta jiwa. Itu pun belum memperhitungkan 83 juta nomor ponsel yang diblokir hingga berdasarkan data di awal April.Pengguna nomor yang telat registrasi, selama nomor masih aktif harus daftar ulang di gerai operator.
Direktur Eksekutif Indonsia Information and Communication Technologi (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan program registrasi kartu prabayar bisa mengkosolidasi bisnis industri agar tak menggoreng-goreng jumlah pengguna untuk meningkatkan valuasi. Tapi menurutnya, perlu pengawasan menyeluruh rantai distribusi dari operator, gerai, hingga agen. “Ada kasus pendaftaran jutaan nomor dalam satu identitas, itu hanya bisa dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis,” ujarnya.
Komisioner BRTI Ketut Kresna Murti mengatakan terhitung 1 Mei 2018, pemerintah akan mewajibkan operator untuk melaporkan jumlah pengguna secara berkala. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 yang juga jadi baleid kebijakan registrasi kartu prabayar. “Pengawasan langsung ke lapangan secara acak juga dilakukan untuk memastikan kepatuhan operator,” kata Ketut.
Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini mengatakan kebijakan ini akan sedikit mengurangi pendapatan perseoran untuk sementara waktu. Karena itu, perusahaannya akan fokus meningkatkan pelayanan agar pelanggan meningkatkan penggunaan pulsa dan kuotanya. “Harus dipikirkan, bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan eksisting maupun berupaya mengambil pelanggan operator lainnya,” kata Dian dilansir laman Antara.
Adapun, Kepala Eksekutif PT Indosat Ooredoo Tbk Joy Wahjudi mengatakan siap menjamin penjualan starter pack dari operator hingga agen sesuai kebijakan registrasi ulang kartu prabayar. Salah satu pelanggan Indosat ada yang mendaftarkan 2,2 juta nomor—angka tertinggi yang ditemukan. “Memang perlu konsolidasi semua hal, tahun ini kami juga akan lebih fokus bangun jaringan,” kata Joy.
