Memangkas Subsidi, Menggenjot Infrastruktur

KABAR itu diterima mendadak pada pukul 17.30, Senin pekan lalu. Seorang anggota staf kepresidenan menelepon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bahwa pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Padahal, dalam rapat kabinet terbatas tiga jam sebelumnya, sudah diputuskan bahwa Menteri Energi yang akan mengumumkannya. "Yang sulit-sulit biar saya yang ambil," kata Jokowi, seperti ditirukan Sudirman kepada Tempo, Rabu pekan lalu. "Masak, iya saya harus sembunyi?"

Dalam rapat siang itu, menurut Sudirman, juga sempat terlontar bahwa pengumuman langsung oleh Presiden akan bisa memudarkan popularitasnya. Namun Jokowi tetap mengambil posisi itu. "Beliau mengatakan, 'Saya tidak pernah berhitung-hitung soal popularitas. Sejak saya wali kota dan gubernur, jalan saja. Apa yang dibutuhkan rakyat, itu yang diputuskan'," kata Sudirman mengutip Presiden.

Menurut Sudirman, dalam rapat kabinet, semua menteri ekonomi plus Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang hadir diberi kesempatan oleh Presiden mengemukakan pandangan. Sudirman, yang mendapat kesempatan berbicara pertama, mengusulkan subsidi Premium dihapus saja. Sebab, harga keekonomian Premium sudah Rp 8.600 per liter. Sedangkan harga solar diusulkan naik Rp 2.000 menjadi Rp 7.500 per liter. "Kita mengurus subsidi solar saja," katanya.

Tapi muncul pertimbangan dari para menteri lain mengenai efek psikologis di masyarakat jika Premium nihil subsidi. Walhasil, keputusan ini yang diambil: harga solar dan Premium sama-sama naik Rp 2.000. Khusus Premium masih tersisa subsidi Rp 100 per liter. Dengan kenaikan ini, pemerintah memprediksi bisa menghemat anggaran subsidi Rp 100-120 triliun sepanjang 2015.

Kata sepakat yang kilat itu bukanlah tanpa sebab. Menurut Menteri Khofifah, perihal besarnya subsidi BBM sudah dibahas sejak rapat kabinet perdana pada akhir Oktober lalu. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah butuh banyak dana untuk membangun infrastruktur Indonesia sekarang dan ke depan. Dari tol laut, pembangkit listrik, hingga infrastruktur pertanian.

Khusus proyek tol laut dan pembangkit listrik, meski banyak investor bersedia menanam modal, ada juga yang dibangun oleh negara. Sayangnya, selama ini anggaran infrastruktur minim. Sepanjang lima tahun terakhir, alokasi subsidi BBM selalu di atas anggaran infrastruktur. Subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun, sedangkan infrastruktur hanya Rp 574 triliun dan kesehatan Rp 220 triliun. "Kok, kita memberikan subsidi yang 71-72 persen dinikmati oleh kalangan menengah ke atas?" katanya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengisyaratkan kemungkinan model subsidi yang lain. "Harga minyak dunia cenderung volatile, salah satu alternatif yang sedang dikaji adalah subsidi tetap," ujarnya melalui pesan pendek. Sebelumnya, pejabat Bank Indonesia mengusulkan model serupa. Dengan model ini, harga BBM akan mengikuti harga pasar dan angka subsidi yang dibayar pemerintah tetap, misalnya Rp 1.000 per liter.

Pemangkasan subsidi memang harus dilakukan karena pemerintah sangat membutuhkan dana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dari hitung-hitungan pemerintah, kebutuhan infrastruktur untuk lima tahun ke depan mencapai Rp 2.000 triliun. Di luar pengalihan subsidi, kata Jokowi, tambahan pendanaan bisa berasal dari perluasan cakupan wajib pajak dan sektor pariwisata.

Martha Thertina, Bernadette Christina Munthe