Setelah Buya Memberi Restu

PANGGILAN telepon yang mengabarkan kedatangan tamu istimewa diterima Syafii Maarif pada Jumat dua pekan lalu. Di ujung sana, Nizar Suhendra, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transparansi Indonesia, memberitahukan perihal keinginan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bersilaturahmi. Dua hari kemudian, pukul delapan pagi, tamu yang ditunggu-tunggu tiba di rumah mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu di Jalan Halmahera, Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta.

Dari dalam Kijang Innova, keluar Sudirman dan Nizar, lalu diikuti Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia. Ada pula Amien Sunaryadi, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Widhyawan Prawiraatmadja, Deputi Pengendalian Komersial Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). "Menteri datang tanpa pengawalan voorrijder," kata Syafii, Jumat pekan lalu.

Bagi Sudirman dan Faisal, rumah Syafii sudah tak asing lagi. Keduanya pernah bertandang ke rumah itu tahun lalu bersama Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan era Presiden Susilo Bambang Yu­dhoyono. Di rumah Buya—sapaan Syafii—mereka kerap berdiskusi ihwal pemberantasan korupsi.

Kali ini Sudirman bercerita tentang agenda antikorupsi di sektor migas selama dua jam. Sambil menyeruput sari apel dan suguhan dodol kudus, di depan Buya, Sudirman menepuk pundak Faisal sambil mengatakan bahwa kawannya itu diminta sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. "Bagaimana menurut Bapak?" ucap Sudirman kepada Buya.

Faisal kaget terhadap pernyataan Sudirman. Syafii mendukung rencana Sudirman dan menyarankan Faisal menerimanya. Syafii menyindir, jika menolak tawaran itu, Faisal akan dianggap sebagai pengamat yang besar mulut. Calon Gubernur DKI Jakarta ini tak bisa mengelak lagi. "Saya dimarahi Buya kalau menolak," katanya.

Seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui rekomendasi Sudirman yang menyodorkan rivalnya di pemilihan kepala daerah itu. Apalagi, belakangan, Faisal kerap membantu Jokowi dalam menuju kursi RI-1.

Tim Reformasi Tata Kelola Migas merupakan satuan tugas yang bersifat ad hoc atau sementara. Diberi tugas membuat rekomendasi untuk reformasi proses bisnis dan birokrasi dari hulu sampai hilir, mandat kerja mereka selama enam bulan ke depan. "Kami menguatkan rule of the games, bukan menangkap mafia," ujar Faisal.

Faisal bukan orang baru di dunia migas. Sebelumnya, ia anggota Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (ITIE), yang dibentuk di zaman pemerintah Yudhoyono. Lembaga yang bertugas mendorong transparansi industri migas dan pertambangan ini dibentuk di bawah keputusan presiden. Anggotanya sembilan dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan figur yang dianggap menjadi representasi publik. Faisal adalah anggota dari perwakilan masyarakat.

Tujuan lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan mendongkrak pembayaran pajak serta royalti perusahaan migas dan pertambangan kepada negara. Maryati Abdullah, salah satu anggota ITIE, mengatakan Faisal termasuk anggota yang jarang datang rapat. "Kurang aktif," katanya. Namun, dalam rapat yang dia hadiri, Faisal lebih berfokus menyoroti persoalan transparansi perusahaan pertambangan.

BERBEDA dengan penunjukan Faisal, penggodokan calon Kepala SKK Migas dilakukan sejak Sudirman mencopot Direktur Jenderal Migas Eddy Hermantoro pada Selasa awal November lalu. Setelah pencopotan itu, Sudirman menggelar rapat bersama Komite Pengawas SKK Migas.

Hasilnya disepakati ada lima kandidat, terdiri atas tiga orang dari kalangan internal dan dua orang dari kalangan eksternal SKK Migas. Seorang pejabat di SKK Migas mengatakan beberapa kandidat di antaranya Amien Sunaryadi, Widhyawan Prawiraatmadja, Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie B. Gautama, dan Gde Pradnyana, Sekretaris SKK Migas.

Rapat selanjutnya digelar tiga hari kemudian. Vice President Management Representative SKK Migas di ConocoPhillips, Elan Biantoro, mengatakan penggodokan lima kandidat dibahas dalam rapat yang dipimpin Sudirman bersama pemimpin dan lima deputi SKK Migas. Hasil rapat mengerucut pada dua nama, yaitu Amien dan Aussie, yang mewakili kandidat dari kalangan eksternal dan internal SKK.

Dua nama itu disodorkan ke Presiden Jokowi, tapi tak langsung diteken. Sebab, Presiden dan sejumlah menteri melakukan lawatan ke luar negeri sejak Sabtu tiga pekan lalu selama seminggu kemudian. Kedatangan Sudirman yang membawa Faisal dan Amien bertemu dengan Syafii merupakan sinyal tentang siapa yang akhirnya akan dipilih.

Pada Senin pekan lalu, Jokowi meneken keputusan presiden yang mengangkat Amien sebagai Kepala SKK Migas. Dua hari kemudian, Sudirman mengumumkan pengangkatan Amien di kantor presiden. Amien dipilih karena dia dinilai sebagai figur yang dibutuhkan SKK Migas.

Faisal mengatakan nama Amien bahkan pernah disodorkan sebagai kandidat Kepala SKK Migas bersama Sudirman dan Wi­dhyawan pada era Presiden Yudhoyono. Namun ketiga nama itu ditolak Menteri Energi Jero Wacik.

Menurut Sudirman, Amien diperlukan SKK Migas untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga itu. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas sebelumnya, dalam kasus korupsi dan pencucian uang pada Agustus tahun lalu, publik ragu terhadap integritas lembaga ini. Apalagi penangkapan Rudi berbuntut panjang. Kasusnya menyeret pula Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Waryono Karno, Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana, dan Menteri Energi Jero Wacik sebagai tersangka.

Praktek korupsi dan ruwetnya manajemen di SKK Migas juga dituding menjadi penyebab melesetnya lifting minyak saban tahun. Pada 1981, minyak mentah yang bisa disedot pernah mencapai 1,6 juta barel per hari. Jumlah itu terus melorot hingga tinggal 798 ribu barel pada tahun lalu. Masalahnya, kebutuhan bahan bakar minyak meningkat hingga 1,6 juta barel per hari. Untuk menutupi kekurangan, negara harus impor dengan volume yang membengkak setiap tahun. Selain membebani subsidi, impor selalu mengancam defisit anggaran berjalan dan membuat nilai tukar rupiah sulit menguat.

Praktek itu diharapkan bisa ditekan oleh Amien, yang dinilai sukses ketika menjadi salah satu pemimpin KPK pada 2003-2007. Salah satu kasus besar yang pernah ditangani Amien adalah menangkap basah anggota Komisi Pemilihan Umum, Mulyana W. Kusumah, dalam pengadaan kotak suara yang merugikan negara Rp 15,7 miliar pada 2005. Reputasi Amien itu yang diharapkan menular di SKK Migas.

Setelah dilantik, Amien berjanji memprioritaskan pembenahan proses kegiatan eks­plorasi dan eksploitasi di industri hulu migas. Dia juga memasang target bisa menyedot 900 ribu barel per hari tahun depan.

Bagi Syafii, Faisal dan Amien dinilai memiliki keberanian melawan mafia migas, yang menurut Sudirman berkelindan dalam impor migas dan penyelundupan BBM bersubsidi. "Kredibilitas dan integritas saja tidak cukup. Butuh seorang boxer yang punya nyali," katanya.

Akbar Tri Kurniawan, Ayu Prima Sandi (Jakarta), Anang Zakaria (Yogyakarta)