Menilik Kembali Penetapan Danantara Usai Struktur Kepengurusan Diumumkan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi mengumumkan struktur kepengurusan lengkap untuk membantu agenda investasi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman pengurus tersebut disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) atau Direktur Utama Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta pada Senin, 24 Maret 2025.

“Nama-nama ini masih akan terus berkembang. Kami akan terus meng-update nama-nama baru yang menjadi bagian dari Danantara,” kata Rosan, dikutip dari Antara.

Badan Pengelola Investasi ala Pemerintah Prabowo

Prabowo membentuk badan baru bernama Danantara untuk pengelolaan investasi. "Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Hadad di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2024.

Muliaman mengatakan bahwa BPI Danantara tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BPI Danantara, menurutnya, seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA), namun memiliki cakupan yang lebih luas karena mengelola investasi negara di luar APBN.

BPI Danantara merupakan komitmen Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Pemerintah menginginkan pengelolaan investasi yang lebih terpadu dan tidak berjalan masing-masing.

"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," ujar Muliaman.

Danantara Diklaim sebagai Instrumen Pembangunan Nasional

BPI Danantara akhirnya resmi diluncurkan pada Senin, 24 Februari 2025 setelah sempat tertunda tiga bulan. Prabowo mengatakan bahwa BPI Danantara bukan hanya lembaga pengelola investasi, melainkan instrumen atau alat pembangunan nasional.

“Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam pidato peresmian Danantara.

Prabowo mengklaim bahwa pemerintah berhasil mengelola kekayaan negara karena disiplin keuangan yang ketat dan bertanggung jawab dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

“Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir US$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara,” katanya. “Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran.”

Berdasarkan pernyataan Prabowo, dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan ke dalam lebih dari 20 proyek nasional sebagai bagian dari proyek industrialisasi dan hilirisasi.

Prabowo mengungkapkan, “Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia.”

Realitas Respon Pasar terhadap Danantara

Berlawanan dengan klaim Prabowo terhadap keunggulan BPI Danantara, respon pasar pada kenyataannya buruk. Sejak diluncurkan, Danantara memberi pengaruh signifikan terhadap merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Sejak pengumuman kepengurusan Danantara yang baru, IHSG melemah 1,55 persen atau turun 97 poin ke level 6.161,22. Bahkan, beberapa jam sebelum pengumuman, IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4,6 persen ke titik 5.967, level terendah sejak pertengahan 2020.

Menghadapi respon buruk pasar terhadap Danantara, maka badan tersebut perlu berbenah, utamanya terhadap pada individu yang masuk ke dalam lingkaran kepengurusan.

Menurut Direktur lembaga kajian Next Policy Yusuf Wibisono, kekhawatiran investor dapat meningkat jika tata kelola Danantara buruk. Para pemegang kendali dalam BPI tersebut masih memiliki afiliasi bisnis dan politik yang kuat.

"Secara umum mereka memiliki konflik kepentingan di struktur Danantara. Ada yang terafiliasi dengan kekuatan politik dan berlatar belakang bisnis," katanya kepada Tempo pada Senin, 24 Maret 2025.

Menurut Yusuf, komposisi tersebut dapat memunculkan risiko kebijakan investasi Danantara yang berorientasi pada kepentingan politik dan bisnis individu yang terlibat alih-alih kepentingan ekonomi nasional.

Maka demikian, Danantara tidak dapat menjadi instrumen yang mewujudkan angan-angan Prabowo untuk memajukan perekonomian negara seperti yang disampaikannya saat awal pembentukan badan tersebut.

Melynda Dwi Puspita, Ervana Trikarinaputri, dan Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Sia-sia Memoles Citra Danantara