Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut bakal mengabulkan permintaan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang meminta kenaikan tunjangan kinerja atau tukin sebesar 80 persen. Namun, ada sejumlah syarat yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh TNI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami membahas bagaimana kesejahteraan prajurit TNI, khususnya ASN yang ada di TNI. Maka, tadi (Panglima TNI) mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja. Dari sisi nilai bertahap. Ini sudah naik tinggal sedikit lagi nanti ada koordinasi," ujar Azwar Anas dalam keterangannya usai pertemuan dengan Panglima TNI di Kantor Kemenpan RB pada Kamis, 11 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Azwar Anas mengatakan, TNI harus melakukan perbaikan proses bisnis agar kenaikan tukin dapat diproses oleh Kemenpan RB. "(Kenaikan) tunjangan akan kami berikan jika ada perbaikan proses bisnis," ujarnya.
TNI, kata Azwar Anas, juga perlu melakukan perbaikan sistem kerja agar lebih efisien. Tumpang tindih jabatan maupun tugas yang ada di TNI juga perlu dihapus. "Kemudian ada perbaikan sistem kerja yang ada di dalam rangka efisiensi, termasuk tumpang tindih dan ini telah dilakukan sehingga dengan demikian mudah-mudahan tidak lama akan segera kami usulkan terkait dengan proses tunjangan kinerja di TNI," kata Azwar Anas.
Azwar Anas juga menyebut, TNI perlu melakukan percepatan program bantuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di masyarakat. Program ini nantinya dapat meningkatkan poin reformasi birokrasi (RB) dari TNI. "Tinggal ini (program bantuan) disistematisasi sehingga ke depan akan menjadi poin mendorong reformasi birokrasinya naik dan tunjangan kinerja TNI akan segera naik," ujarnya.
Selain itu, Azwar Anas mendorong TNI untuk melakukan belanja di e-katalog milik pemerintah. Dengan belanjar di e-katalog yang semakin tinggi, maka penilaian reformasi birokrasi juga akan semakin meningkat.
"Termasuk belanja-belanja TNI lewat e-katalog lebih banyak lagi karena data dari LKPP langsung nyambung ke reformasi birokrasi. Ini arahan presiden untuk belanja di e-katalog, sehingga nanti belanja TNI di e-katalog semakin tinggi akan berpengaruh di penilaian reformasi birokrasi," kata Azwar Anas.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Sebut APBN Dua Tahun Berturut-turut Sudah Ahead of The Curve, Apa Maksudnya?