Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa hampir rampung. Program ini diharapkan dapat berlanjut tahun depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyatakan telah menyalurkan Rp 20,41 triliun hingga 14 Desember 2020. "Dana itu diberikan untuk 8,04 juta keluarga penerima manfaat di 74.616 desa," ujarnya, Rabu 16 Desember 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pemerintah telah menyiapkan total anggaran Rp 28,46 triliun untuk program yang dimulai April lalu ini. Bantuan langsung menyasar kelompok masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan pangan, kartu prakerja, serta program keluarga harapan.
Menurut Abdul, mayoritas penerima bantuan ini adalah petani dan buruh tani dengan total 7,07 juta orang. Sisanya disalurkan kepada 323 ribu nelayan dan buruh nelayan, 163 ribu buruh pabrik, 68 ribu guru, serta 409 ribu pedangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
"Dari 8,04 juta keluarga penerima manfaat BLT dana desa, 2,49 juta di antaranya adalah perempuan kepala keluarga," katanya.
Dia mengatakan BLT dana desa diberikan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi di desa. Setelah diberikan selama 9 bulan terakhir, dia mengklaim hasilnya mulai terlihat.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik kuartal III lalu, pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat sebesar Rp 2.232 triliun, naik dari kuartal sebelumnya yang sebesar Rp 2.133 triliun. Pengeluaran rumah tangga pedesaan menyumbang 14 persen dari total pengeluaran rumah tangga nasional.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, menilai dampak bantuan ini terhadap konsumsi masih belum terlalu signifikan. "Bantuan per kepala keluarga masih relatif lebih kecil daripada kebutuhan konsumsi masyarakat saat penghasilan mereka menurun di era pandemi," katanya.
Pemerintah dinilai perlu memperpanjang program ini lantaran pemulihan ekonomi diperkirakan masih berlangsung hingga 2022 nanti. Dengan catatan, program dievaluasi terlebih dahulu.
Selain mengenai besaran bantuan, pemerintah juga perlu memastikan perbaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang kini menjadi acuan pemberian BLT dana desa. Pemerintah sendiri masih membahas kemungkinan perpanjangan program tersebut di 2021.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dody Usodo, menyatakan pemerintah telah berkomitmen melakukan pemutakhiran DTKS.
"Kementerian Desa dan Kementerian Sosial telah diminta segera melakukan tukar menukar data yang compatible agar pemutakhiran DTKS dapat segera terealisasikan," katanya.
VINDRY FLORENTIN
Foto 
