Menurunkan Ekspektasi Mendekati Realitas

Sepinya pasar dan lesunya penjualan sepanjang Ramadan akhirnya mendorong dunia usaha merevisi target kinerja keuangannya untuk sisa tahun ini. Akibatnya, target penjualan dan pendapatan 2017 pun ikut turun. Pekan lalu, pemerintah, seperti dunia usaha, juga mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam revisi anggaran tersebut, terlihat penurunan di sisi pendapatan negara, khususnya dari pendapatan pajak. Hal ini terjadi karena lambannya pemulihan ekonomi kita dan lesunya kegiatan usaha akhir-akhir ini. Walaupun ekonomi dunia, khususnya Cina, sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, hasilnya masih belum terasa di negara-negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia. Pekan lalu, pertumbuhan Cina pada kuartal kedua dalam laporan mencapai 6,9 persen, cukup jauh di atas perkiraan pasar.

Walau pemerintah menurunkan pendapatan sebesar 2 persen menjadi Rp 1.714 triliun, sisi pembelanjaan tetap dipertahankan Rp 2.077 triliun. Subsidi, khususnya elpiji kemasan 3 kilogram dan tarif listrik, yang ditujukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, justru dinaikkan. Akibatnya, belanja lain terpaksa diperketat. Dengan demikian, defisit anggaran membengkak menjadi Rp 363 triliun, yaitu sebesar 2,67 persen dari produk domestik bruto (mendekati batas 3 persen, yang jika dilampaui membutuhkan persetujuan DPR). Hal ini di atas rencana defisit sebelumnya, sebesar Rp 330 triliun atau 2,4 persen dari PDB.

Ini sebabnya pemerintah sedang aktif menerbitkan tambahan obligasi pemerintah. Yang baru diterbitkan adalah obligasi syariah, yang akan diikuti beberapa obligasi konvensional. Pada semester pertama tahun ini, pemerintah sudah menerbitkan berbagai obligasi dengan nilai gross sebesar Rp 395,1 triliun, kebanyakan dengan jangka waktu 5-10 tahun dan di atas 10 tahun. Naiknya peringkat obligasi pemerintah oleh Standard & Poor's ke kategori investasi, belum lama ini, cukup membantu penjualan. Namun, dengan tren kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, tingkat bunga obligasi pemerintah Indonesia juga terpaksa ikut naik, saat ini sampai 10-20 basis point.

Kepemilikan asing obligasi pemerintah Indonesia juga sudah mencapai 39 persen. Porsi ini cukup besar dan mengandung risiko jika sentimen investor asing seketika berbalik, yang dapat mengakibatkan penjualan obligasi serentak. Skenario ini dapat terjadi jika persepsi risiko dari negara penerbit obligasi meningkat, misalnya karena naiknya ketidakpastian politik akibat pergantian pimpinan atau kejadian teror yang mengganggu iklim investasi.

Langkah pemerintah membubarkan beberapa organisasi kemasyarakatan yang dianggap berlawanan dengan prinsip kemajemukan negara adalah upaya menurunkan risiko dan suhu politik agar ketegangan dan perpecahan di antara masyarakat teredam. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sedang berusaha membantu dengan membatasi penggunaan aplikasi media sosial yang memicu perselisihan antarkelompok.

Pekan lalu, beredar berita bahwa susunan kabinet sekarang mungkin akan dirombak lagi. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kerja sama agar beberapa kebijakan prioritas dapat lebih mudah direalisasi. Hanya, ada juga yang merasa langkah ini sudah terlambat dan merasa sebaiknya pemerintah memaksimalkan kinerja dari kabinet yang ada, mengingat sisa waktu pemerintah tinggal dua tahun lagi. Dengan situasi seperti ini, memang ada baiknya menurunkan ekspektasi agar janji target dapat lebih realistis terjangkau.l

Manggi Habir - Kontributor Tempo