Seperti Apa Rencana Merger BUMN Karya

Dalam rencana yang disusun Kementerian BUMN, Hutama Karya dan Waskita akan berfokus menggarap proyek jalan tol, jalan raya, hingga konstruksi bangunan institusi, perumahan, dan bangunan komersial. Wijaya Karya dan PP akan menggarap proyek pelabuhan, bandar udara, hingga jasa rancang bangun industri. Adapun Adhi Karya, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya bakal membangun infrastruktur dasar seperti sarana air dan rel kereta. "Kami mengklasifikasikan BUMN karya agar mereka berfokus pada fungsi masing-masing," tutur Erick.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Amin Ak, mengatakan pengelolaan BUMN karya menjadi salah satu titik kritis yang mesti segera diselesaikan oleh pemerintah. "Harus dicarikan solusi pengelolaan yang tepat ke depan," ucap anggota komisi DPR yang antara lain membidangi BUMN tersebut pada 20 Maret 2024.

Apalagi, Amin melanjutkan, selama ini BUMN karya kerap mendapat penugasan pemerintah untuk menggarap proyek yang kurang layak secara finansial, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Nusantara. Perkara itu makin pelik karena efisiensi biaya proyek infrastruktur di era Presiden Joko Widodo makin rendah jika dilihat dari nilai incremental capital output ratio yang membesar. "Itu yang membuat beban keuangan BUMN karya makin besar," ucapnya.

•••

UPAYA pemerintah melebur atau melakukan merger BUMN karya sejatinya berjalan sejak beberapa tahun lalu, tapi prosesnya membutuhkan waktu lama. Untuk menuntaskan penggabungan Hutama Karya dengan Waskita Karya, misalnya, pemerintah akan mengalihkan saham yang dimilikinya di Waskita ke Hutama. Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan pengalihan atau inbreng saham Waskita akan dilakukan ketika restrukturisasi perusahaan itu selesai. "Hingga saat ini, proses restrukturisasi masih dalam pembahasan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain," katanya. 

Restrukturisasi berlangsung lantaran Waskita tidak dapat membayar sejumlah obligasi jatuh tempo pada tahun lalu. Per Desember 2023, total utang Waskita Karya mencapai Rp 41,2 triliun, yang terdiri atas utang perbankan master restructuring agreement (MRA) Rp 26,3 triliun, utang perbankan kredit modal kerja penjaminan Rp 5,2 triliun, utang obligasi non-penjaminan Rp 4,7 triliun, dan utang obligasi penjaminan Rp 5 triliun. Direktur Utama Waskita Muhammad Hanugroho mengatakan perusahaannya memerlukan waktu setidaknya 17 tahun untuk bisa menyelesaikan semua utang dengan kemampuan bayar bunga 3,5 persen. 

Hingga kini, Waskita Karya masih berupaya merestrukturisasi beberapa utang. Untuk utang perbankan MRA, misalnya, Waskita menghentikan sementara penyelesaian kewajiban utang alias standstill sejak Februari 2023, seiring dengan peninjauan terhadap perjanjian restrukturisasi induk yang tengah ditempuh. Waskita, Hanugroho mengungkapkan, telah menyampaikan term sheet restrukturisasi final pada akhir Februari 2024 terkait dengan perubahan skema terhadap obligasi non-penjaminan dan fasilitas penjaminan.

Kendati penyatuan dengan Waskita Karya belum berjalan, Hutama Karya dipastikan akan mengambil alih sebagian penugasan untuk membangun jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung. Hutama Karya juga akan menggarap ruas jalan tol Palembang-Betung yang menurut tinjauan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membutuhkan biaya Rp 15,03 triliun. Perseroan mendapat sokongan dana penyertaan modal negara Rp 13,43 triliun untuk proyek tersebut. 

BUMN karya yang juga tengah berjibaku menyelesaikan restrukturisasi adalah Wijaya Karya. Wijaya Karya mengajukan permohonan restrukturisasi kepada perbankan dengan total kewajiban Rp 20,7 triliun. Rinciannya, kredit modal kerja Rp 17,3 triliun, fasilitas pinjaman non-tunai yang dikonversi menjadi pinjaman tunai Rp 2,1 triliun, dan bunga ditangguhkan Rp 1,3 triliun. Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan perjanjian restrukturisasi induk yang diajukan kepada perbankan telah ditandatangani pada 23 Januari 2024 dan secara efektif berlaku tiga hari kemudian.      

Sedangkan restrukturisasi kewajiban berupa perpanjangan termin obligasi yang jatuh tempo pada Maret 2024 telah disetujui oleh rapat umum pemegang obligasi pada 16 Februari 2024. Skema serupa belum disetujui untuk sukuk yang jatuh tempo pada Maret 2024. "Wijaya Karya berencana melunasi sukuk jatuh tempo," ujar Agung. Untuk mendukung program penyehatan perseroan, Agung meminta pemerintah mencairkan penyertaan modal negara Rp 6 triliun pada kuartal I 2024. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Andry Satrio Nugroho, mengatakan pemerintah harus memastikan BUMN karya sehat sebelum dilebur atau digabungkan dalam holding. Hal tersebut penting untuk memastikan perusahaan yang sakit tidak menularkan penyakitnya kepada entitas lain yang lebih sehat. Karena itu, Andry melanjutkan, restrukturisasi semestinya tidak hanya dilakukan terhadap utang perusahaan, tapi juga terhadap proses bisnis, aset, dan pembiayaan setiap perusahaan. 

Jika utang saat ini sudah direstrukturisasi, Andry melanjutkan, BUMN masih memiliki tanggungan utang yang hanya ditunda. Tanpa adanya perbaikan pada proses bisnis, kata dia, bukan tidak mungkin penyakit serupa kambuh di kemudian hari. "Percuma jika masalah utang selesai saat ini tapi bisnisnya belum menguntungkan, bisa mengalami masalah utang lagi."   

Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo meyakini pengalihan saham Waskita ke perusahaannya akan berdampak signifikan pada perseroan. Karena itu, dua perusahaan sedang melakukan uji tuntas atas rencana tersebut. "Agar dapat memberikan manfaat yang luas bagi industri infrastruktur," tuturnya.