Momen

BLOK MAHAKAM
Daerah Tuntut Kompensasi ke Total E&P

Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari, meminta PT Total E&P Indonesie membayar kompensasi atas bocornya gas yang terjadi di Lapangan Tunu, Blok Mahakam. Kompensasi harus diberikan kepada warga yang tak bisa melaut sejak gas bocor. Jumlah ganti rugi akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan warga. "Jangan sampai warga saya dirugikan," ujarnya Selasa pekan lalu. "Kami segera memanggil Total."

Kebocoran gas di Kecamatan Anggana itu terjadi di Rig Raissa TN-C414 pekan sebelumnya. Gas metana yang sangat mudah terbakar menyembur saat pengeboran masih dangkal. Akibatnya, Total mensterilkan lokasi dan melarang siapa pun mendekat, termasuk nelayan.

Juru bicara PT Total E&P Indonesie, Reda Gaudiamo, menyatakan siap membayar kompensasi kepada nelayan yang tak bisa melaut. "Kami sudah merencanakan dari dana CSR (corporate social responsibility)," ujarnya.

INVESTASI
Pemerintah Tawarkan Proyek Rp 380 Triliun

Pemerintah segera mengumumkan proyek-proyek baru berskema pembiayaan kemitraan dengan swasta. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan ada 25 proyek di berbagai sektor yang akan dilepas dan ditawarkan kerja samanya ke pihak swasta. "Nilai keseluruhan Rp 380 triliun atau sekitar US$ 35 miliar," ujar Hatta ketika membuka acara Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2013 di Jakarta Convention Center, Rabu pekan lalu.

Hatta mengatakan proyek pembangunan irigasi, waduk, dan infrastruktur lain akan didorong ke pihak swasta, badan usaha milik negara, dan investor asing. Ia mengatakan, sejak Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diluncurkan, kontribusi pihak swasta baru 5 persen.

BBM
Konsumsi Biodiesel Melesat

Realisasi konsumsi biodiesel di dalam negeri meningkat 100 persen setelah pemerintah mewajibkan penggunaan fatty acid methyl ester (FAME) sebagai campuran solar pada September lalu. Menurut Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana, naiknya pemanfaatan biodiesel menyebabkan penghematan devisa dan subsidi. "Nilainya akan terus meningkat," katanya dalam rapat koordinasi implementasi mandatori bahan bakar nabati, Rabu pekan lalu.

Pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri ESDM yang mengharuskan penggunaan FAME minimal 10 persen. Bahan bakar campuran itu digunakan di sektor transportasi, industri, komersial, dan pembangkit listrik. Dengan regulasi tersebut, penggunaan unsur nabati dalam bahan bakar minyak yang sebelumnya ditargetkan 1,1 juta kiloliter dinaikkan menjadi 1,2 juta kiloliter tahun ini.

KONGSI BISNIS
Babak Final Cerai Bakrie-Bumi Plc

Rencana pemisahan bisnis antara Bakrie Group dan Bumi Plc, perusahaan tambang batu bara yang tercatat di Bursa London, hampir mencapai babak final. Manajemen Bumi Plc mengumumkan akan mengadakan rapat umum pemegang saham pada 4 Desember mendatang untuk memutuskan transaksi pemisahan tersebut.

Direktur Independen Bumi Plc Sir Julian Horn-Smith mengatakan perseroan menyampaikan rekomendasi proposal pemisahan yang akan dimintakan persetujuan para pemegang saham. Bumi Plc akan melepas 29,2 persen kepemilikan sahamnya di PT Bumi Resources Tbk kepada Bakrie Group senilai US$ 501 juta (sekitar Rp 5,7 triliun) secara tunai. Pemisahan itu akan membuat Bumi Plc terlepas dari pengaruh Bakrie Group.

Selanjutnya Borneo Group dan Ravenwood Pte Ltd (RACL), perusahaan milik pengusaha Samin Tan, secara bersama-sama akan memiliki saham di Bumi Plc 47,6 persen. "Jika disetujui pemegang saham, hal itu akan membuat perusahaan semakin maju," ujar Horn-Smith dalam keterangan tertulisnya pekan lalu.

UTANG LUAR NEGERI
Pembayaran Menumpuk pada Akhir Tahun

Kebutuhan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo dan menumpuk pada akhir tahun ini diperkirakan memicu pelemahan rupiah. Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada mengatakan pembayaran utang luar negeri menumpuk pada empat bulan terakhir.

Mengacu pada data statistik yang dirilis oleh Bank Indonesia, jumlah utang yang jatuh tempo pada September-Desember 2013 sebesar US$ 20,65 miliar. Sedangkan total utang yang harus dibayarkan pada tahun ini US$ 41,20 miliar.

Dari jumlah pinjaman tersebut, US$ 32,12 miliar adalah utang swasta, dengan sisa yang akan dibayar adalah US$ 17,15 miliar. Sedangkan utang pemerintah dan bank sentral pada 2013 sebanyak US$ 9,08 miliar. Sebesar US$ 3,5 miliar dijadwalkan dibayarkan pada September-Desember 2013.

Juru bicara Bank Indonesia, Difi Ahmad Johansyah, membenar­kan membengkaknya utang luar negeri yang harus dibayarkan pada akhir tahun. Namun ia meyakini permintaan terhadap valuta asing tidak akan melonjak. "Dunia usaha sudah menyiapkan valas sejak jauh-jauh hari," katanya Selasa pekan lalu.

---

Posisi Utang Luar Negeri dan Cadangan Devisa (dalam miliar dolar AS)

Tahun	Utang Pemerintah dan Bank Sentral	Utang Swasta	Cadangan Devisa
2009	99,3	73,6	66,1
2010	118,6	83,8	96,2
2011	118,6	106,7	110,1
2012	126,1	126,2	112,8
Januari-Agustus 2013	122	135,2	92,9

EVAN/PDAT SUMBER DIOLAH DARI BI

PERTUMBUHAN EKONOMI
Stimulus Dihentikan, Asia Tenggara Terancam

Rencana bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) menghentikan kebijakan stimulus ekonominya dikhawatirkan akan berdampak terhadap Asia Tenggara. Kepala ekonom HSBC untuk kawasan Asia Tenggara, Leif Eskesen, mengatakan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini bakal meredup. Penyebabnya adalah kredit murah tak bisa lagi diandalkan untuk mendanai pembangunan.

Menurut Eskesen, kebijakan itu akan memukul lima negara di ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Kelimanya perlu melakukan upaya yang kuat untuk mereformasi ekonomi. Negara seperti Thailand menghadapi pula tantangan lain, yakni semakin banyaknya tenaga kerja tak produktif dalam struktur demografinya. "Beberapa dari mereka perlu menurunkan defisit fiskal," ujarnya, seperti dikutip CNBC News, Selasa pekan lalu.

Lembaga keuangan Morgan Stanley juga menyoroti perlunya melakukan reformasi ekonomi di Asia Tenggara. Krisis keuangan telah menyebabkan ekspor melemah. Akibatnya, pembuat kebijakan memfokuskan pasar dalam negeri untuk mendongkrak pertumbuhan.

ELPIJI
Pertamina Kewalahan Mengontrol Elpiji Bersubsidi

PT Pertamina (Persero) menyatakan kesulitan mengontrol penyaluran elpiji bersubsidi berukuran 3 kilogram. Dengan sistem distribusi terbuka saat ini, tidak jelas berapa besar kebutuhan konsumen akan bahan bakar tersebut. "Sampai hari ini distribusi masih terbuka, sehingga tanggung jawab untuk mengontrol pasokan dan konsumsi elpiji 3 kilogram masih di Pertamina," ujar Vice President LPG & Product Gas Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto, Rabu pekan lalu.

Gigih menjelaskan, meski para agen melaporkan permintaan elpiji bersubsidi terus meningkat, Pertamina belum berencana menambah kuota. "Kami optimalkan kuota yang sudah ada sebesar 4,4 juta metrik ton hingga akhir tahun," katanya.

Pertamina mencatat konsumsi elpiji sepanjang Januari-September 2013 mencapai 3,93 juta ton. Dari total penyaluran tersebut, 3,2 juta ton merupakan konsumsi elpiji bersubsidi 3 kilogram. Sedangkan konsumsi elpiji nonsubsidi 12 kilogram sudah mencapai 730 ribu ton dari yang ditargetkan 910 ribu ton.