MOMEN

Perdagangan
Target Pameran Rp 380 Miliar

Pemerintah menargetkan bisa meraup US$ 40 juta atau Rp 380 miliar pada pameran perdagangan internasional World Expo Shanghai China 2010. "Dua kali lipat dari investasi kita yang mencapai US$ 20 miliar," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pekan lalu. Mari mengatakan target itu dipatok berdasarkan angka pengunjung yang datang ke paviliun Indonesia, kedatangan wisatawan mancanegara, serta kontrak bisnis yang terjadi setelah pameran. "Saya optimistis bisa tercapai," katanya.

Dalam pameran yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Oktober mendatang itu, Indonesia akan menampilkan 2.200 artefak budaya dan seni dari berbagai daerah. Selain itu, alat bertani, alat transportasi tradisional, dan desain arsitektur beserta ornamen pelengkapnya turut dijajakan. World Expo Shanghai China akan diikuti 200 peserta dari berbagai negara dan lembaga internasional, dengan lebih dari 25 sponsor dan 70 juta pengunjung.

Sengketa
First Media Kena Denda

Pengadilan Arbitrase Internasional Singapura (SIAC) memenangkan gugatan Astro All Asia Networks Plc. dalam sengketa dengan beberapa anak perusahaan Grup Lippo, di antaranya PT First Media. Dalam putusan yang terbit 18 Februari lalu, Lippo wajib membayar US$ 230 juta atau sekitar Rp 2,18 triliun kepada Astro. Kuasa hukum Astro di Indonesia, Todung Mulya Lubis, meminta pengadilan di Indonesia menjalankan putusan arbitrase tersebut. "Karena Indonesia berada di bawah konvensi New York," katanya.

Dari angka denda itu, US$ 95 juta di antaranya ditanggung PT First Media Tbk. dan PT Ayunda Prima Mitra. Sebelumnya, pada 5 Februari lalu, SIAC juga memerintahkan Grup Lippo membayar biaya persidangan senilai Rp 6 miliar. Gugatan ini berawal dari perjanjian kerja sama bisnis televisi berbayar antara Astro dan Lippo melalui PT Direct Vision pada 11 Maret 2005. Kerja sama itu buyar lantaran bermacam hal tak dipenuhi keduanya. Siaran Astro Nusantara yang dipancarkan sejak Februari 2006 itu pun berakhir pada Oktober 2008.

Namun First Media mengaku tak akan menerima putusan itu. Presiden Direktur First Media Peter F. Gontha mengatakan putusan itu bertentangan dengan keputusan hukum di Indonesia."Ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebut putusan arbitrase tak bisa dilaksanakan," katanya. Peter juga menegaskan kasus ini terjadi lantaran kecurangan Astro. Karena alasan ini, First Media membatalkan perjanjian dengan Astro.

Perdagangan Bebas
Renegosiasi Cina Dimulai

Pemerintah sudah menyampaikan data 228 pos tarif yang akan ditunda dalam pelaksanaan ASEAN-China Free Trade Agreement kepada pemerintah Cina untuk renegosiasi. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami mengatakan kedua pemerintah sedang melakukan pembicaraan. "Sekarang kita lagi bicara, membuka-buka data," kata Gusmardi di World Expo Shanghai China 2010 di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pekan lalu.

Gusmardi berperan sebagai juru runding dalam proses renegosiasi tersebut. Namun ia enggan menjelaskan sejauh mana kemajuan pembicaraan dengan Cina. Menurut dia, perundingan masih dalam tahap awal. Ia juga tak bisa memperkirakan waktu penyelesaian proses renegosiasi pasar bebas itu. Dari 228 tarif tersebut, mayoritas produk tekstil dan baja. Selagi menunggu hasil, pemerintah juga melakukan penguatan daya saing, pengamanan pasar domestik, dan penguatan ekspor.

Ekonomi Makro
Defisit APBN Naik

Pemerintah menetapkan kenaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 dari target awal Rp 98 triliun menjadi Rp 132,2 triliun atau 2,1 persen dari produk domestik bruto. Dampaknya, utang ditambah Rp 1,2 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, total belanja negara akan naik menjadi Rp 1.107 triliun, dari Rp 1.047 triliun. "Untuk itu, perlu tambahan utang," ujarnya di kantor presiden pekan lalu.

Anggaran yang naik antara lain alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga, sebesar Rp 15,3 triliun, serta belanja nonkementerian/lembaga, yang mencapai Rp 32 triliun. Selain itu, dalam anggaran belanja perubahan (APBN-P) 2010, ada tambahan alokasi anggaran untuk pemerintah pusat sebesar Rp 47,5 triliun serta tambahan belanja pemerintah daerah Rp 11,8 triliun. Kenaikan terbesar, kata Sri Mulyani, ialah untuk subsidi bahan bakar, listrik, pupuk, dan pangan. "Total tambahan subsidi Rp 44 triliun," katanya.

Sengketa
Lelang Aset Benua Indah Ditunda

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Kalimantan Barat, mengabulkan permohonan Benua Indah Group untuk menunda pelaksanaan lelang aset oleh Bank Mandiri. Aset-aset tersebut menjadi agunan kredit yang bermasalah. Putusan ditetapkan Senin pekan lalu, tepat 10 hari setelah gugatan diajukan.

Benua Indah Group Divisi Perkebunan, terdiri atas PT Subur Ladang Andalan, PT Antar Mustika Segara, PT Bangun Maya Indah, dan PT Duta Sumber Nabati, merupakan debitor macet. Utang yang nyangkut mencapai Rp 480,7 miliar, plus biaya administrasi piutang negara 10 persen dari total utang. Penanganan kredit diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Benua Indah semula menggugat perdata Bank Mandiri dan Kantor Lelang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Maret 2008. Mandiri menang. Benua Indah pun minta banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kali ini, permohonannya dikabulkan, Maret 2009. Mandiri pun mengajukan permohonan kasasi, dan menang. Tapi Benua kemudian menggugat di pengadilan tata usaha negara.

Bank Mandiri menyesalkan keputusan tersebut. Direktur Treasury, Financial Institution, and Special Asset Management Thomas Arifin mengatakan putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap, sehingga mestinya Bank Mandiri dan Kantor Lelang bisa mengeksekusi aset-aset Benua Indah. "Lelang tersebut sejatinya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan utang Benua Indah Group," kata Thomas di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Perdagangan
Impor Helm Turun

Penerapan Standar Nasional Indonesia Wajib Helm sukses memangkas impor alat pelindung kepala itu hingga 50 persen. Impor pada 2009 hanya separuh dari 2008, yang mencapai US$ 8 juta. Anggota staf ahli Asosiasi Helm Indonesia, Thomas Lim, mengatakan produsen helm internasional merasa kesulitan mendapatkan sertifikat SNI. "Ada sembilan item yang harus dilengkapi importir untuk mendapat sertifikat," katanya saat sosialisasi penerapan SNI wajib untuk helm di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Persyaratan yang dimaksud antara lain uji material, uji tekanan, dan tali pengikat. Menurut Thomas, untuk mendapatkan SNI wajib terhitung mahal karena tulisan "SNI"-nya mesti timbul di permukaan helm, bukan dalam bentuk stiker. Untuk itu, perlu mesin khusus yang harganya mencapai US$ 2-3 juta. Kondisi tersebut justru memicu Korea Selatan dan Cina membangun pabrik di Indonesia. Kepala Badan Standardisasi Nasional Bambang Setiadi mengatakan saat ini pangsa pasar helm Indonesia 54 juta unit, sementara produksi dalam negeri hanya 12 juta unit.

Aksi Korporasi
Schlumberger Beli Smith

Schlumberger Ltd., perusahaan jasa perminyakan terbesar di dunia, akan membeli seluruh saham Smith International Inc. senilai US$ 11 miliar atau sekitar Rp 102,68 triliun. Kesepakatan pengambilalihan tercapai Ahad dua pekan lalu. Dengan demikian, Schlumberger Ltd. bakal menjadi penguasa tunggal perusahaan pengeboran minyak terbesar tersebut. Kedua perusahaan itu berbasis di Houston dan Paris.

Schlumberger akan membayar US$ 45,84 per saham. Pemegang saham Smith masing-masing akan memperoleh 0,6966 saham Schlumberger untuk setiap saham yang mereka kuasai. Mengacu pada harga saham Schlumberger pada penutupan perdagangan 19 Februari lalu, transaksi tersebut mencapai US$ 11 miliar. Bloomberg mencatat transaksi itu sebagai merger terbesar di Amerika Serikat tahun ini dan akuisisi terbesar yang pernah dilakukan Schlumberger.

Penarikan Mobil
Toyoda Minta Maaf

Presiden Toyota Motor Corp. Akio Toyoda meminta maaf kepada Kongres dan masyarakat Amerika Serikat, Kamis pekan lalu. Toyoda, 53 tahun, cucu pendiri Toyota, mengangkat tangan. Ia bersumpah di depan Komite Dewan Pengawas dan Reformasi Pemerintahan-satu dari tiga panel Kongres yang melakukan penyelidikan terhadap produk Toyota. Raksasa otomotif Negeri Sakura itu telah menarik 8 juta lebih mobil dan truk bermasalah di seluruh dunia.

"Kami tidak akan pernah lari dari tanggung jawab atau membiarkan masalah ini begitu saja," kata Toyoda seperti dikutip Bloomberg. Bos Toyota Motor Corp. tersebut memenuhi panggilan Kongres di Washington. Toyoda didampingi Presiden Direktur Toyota Amerika Utara Yoshimi Inaba. Selama sekitar tiga setengah jam ia dicecar berbagai pertanyaan yang menyudutkan. Ketika tiba di Capitol Hill, Toyoda disambut eksekutif dan dealer Toyota di negara tersebut. Mereka sengaja datang ke Washington untuk memberikan semangat.