Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, mendorong Pemerintah segera menerapkan penyesuaian tarif KRL commuter line. Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu mengatakan tarif tidak pernah naik sejak 2016. “Sementara itu, upah minimum masyarakat terus naik,” ujarnya saat dihubungi kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menyoroti ketimpangan pemberian anggaran public service obligation (PSO) atau subsidi bagi KRL Jabodetabek dibanding angkutan publik lain. Menurut Djoko, pemberian anggaran saat ini tidak tepat sasaran karena sekitar 60 persen pengguna adalah kelompok mampu. Hal ini berdasarkan publikasi Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Trisakti, pada Juli 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, penyesuaian tarif KRL dapat menghemat anggaran. Selain itu, PSO yang selama ini digunakan dapat dialihkan untuk pengembangan moda transportasi umum lain. Tahun 2023, Pemerintah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu menetapkan PSO untuk Perkeretaapian sebesar Rp 3,5 triliun. Sebanyak Rp 1,6 triliun diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek.
Sementara di tahun yang sama anggaran untuk bus perintis di 36 provinsi hanya diberikan Rp 177 miliar atau hanya 11 persen dari PSO KRL Jabodetabek. “Ini sungguh tidak berimbang. Kepentingan layanan transportasi umum daerah 3 T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar) di Indonesia kalah jauh ketimbang warga Jabodetabek,” ujarnya.
Jika ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, maka anggaran PSO Perkeretaapian dapat dialihkan untuk menambah anggaran bus agar tidak ada ketimpangan anggaran. Selain itu, ia merekomendasikan subsidi tetap diberlakukan bagi masyarakat kurang mampu, anak sekolah, veteran, dan masyarakat difabel agar lebih berkeadilan.
Adapun tarif KRL Jabodetabek yang berlaku saat ini sebesar Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama dan tambahan Rp1. 000 untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya.
Rencana penyesuaian tarif sudah dikemukakan pihak Kementerian Perhubungan dalam beberapa kesempatan. Di awal tahun 2023, Kementerian sempat berencana mengubah mekanisme tarif KRL. Kala itu, skema tarif akan dibagi menjadi dua, tarif subsidi untuk orang mampu dan tarif yang lebih mahal untuk orang yang mampu.
Menteri Perhubungan Budi Karya pernah mengatakan, agar subsidi tarif penumpang KRL tepat sasaran, diperlukan skema yang tepat. Caranya adalah dengan menerbitkan kartu baru untuk membedakan profil penumpang KRL. Harga tiket KRL akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya masuk kategori mampu. Namun belum terealisasi.
Penyesuaian tarif saat ini masih dibahas oleh pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI, Broer Rizal mengatakan, kebijakan itu telah dibahas dengan Kementerian Perhubungan. Namun pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah dalam penerapannya.
“Kalau kami hanya eksekutor saja, untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah," katanya ditemui usai konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa, 23 April 2024.
Ia menyatakan bahwa KCI hanya ditugaskan untuk pengoperasian KRL. Sementara untuk kebijakan tarif yang berlaku, biaya operasi dan perawatan sarana prasarana ditanggung oleh pemerintah. Karena itu ia belum dapat memastikan kapan rencana penyesuaian tarif KRL diterapkan.
Foto 
