Naik dan naik lagi

Agustus ini tarif angkutan ikut dinaikkan. Harga-harga pun merayap naik. Sampai Juli silam, laju inflasi sudah 5,4%. PELABUHAN penyeberangan Lembar di Lombok Barat tiga pekan lalu tiba-tiba lumpuh. Padahal, pada hari-hari biasa, pelabuhan yang menghubungkan Pulau Lombok dan Bali ini tak pernah sepi. Anehnya, setelah Pemerintah mengumumkan kenaikan tarif 5 Agustus lalu, Lembar segera memperlihatkan corak aslinya. Berpuluh-puluh kendaraan antre untuk diseberangkan. Sekalipun begitu, tenggang waktu tiga minggu antara kenaikan BBM dan penyesuaian tarif sempat mengempaskan bisnis angkutan di kawasan ini. Kenaikan tarif memang terjadi hampir tiap tahun, dan sudah jadi kepastian di tengah ketidakpastian ekonomi kita. Namun, dalam kondisi seperti itu pun, kenaikan tarif BBM dan listrik tetap mengejutkan dan kurang populer. Cara Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yang tidak serentak oleh sebagian orang dinilai lebih banyak merugikan. Ketika Pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri dan ABRI, harga-harga segera menyesuaikan diri. Begitu juga ketika BBM dan listrik naik, harga berbagai barang mendompleng naik. Sekarang, kenaikan tarif angkutan yang 7%-20% tak luput diikuti lonjakan harga. Itu berarti, selama sebulan ini, telah terjadi kenaikan harga beberapa kali. Namun, dalam setiap "bencana" ekonomi seperti ini, yang selalu paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Untuk angkutan kota, kenaikannya rata-rata 20%. Tarif taksi, yang lebih banyak mengangkut kelas menengah atas, hanya naik 12% lebih. Benar, tidak semua perusahaan angkutan berani menaikkan tarif. Surya Indah Mataram, perusahaan angkutan darat antarpulau, tergolong pihak yang tidak mau gegabah. "Kami masih mau lihat-lihat dulu. Daripada nanti kehilangan langganan," ujar Made Wandra. Sikap serupa juga diambil oleh Koperasi Taksi Surya dan Trikora Llyod Surabaya, yang menangani angkutan kargo. Namun, untuk angkutan laut, kenaikan tarif tampaknya tak banyak mempengaruhi jumlah penumpang. Lihat saja perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Meskipun tarifnya sudah dinaikkan 16%-25%, tiket untuk semua kapal penumpang milik Pelni masih tetap ditubruk orang. Mungkin untuk angkutan laut, tarif Pelni tetap yang termurah sampai saat ini. Lain halnya dengan perusahaan penerbangan Garuda Indonesia. Ada kesan, kenaikan tarif menyebabkan jumlah penumpang Garuda menyusut. Menurut Direktur Niaga Garuda Indonesia, Soenarjo, kenaikan tarif Garuda Indonesia 17,35%, pada minggu pertama, telah mengurangi jumlah penumpang sampai 8%. "Tapi itu biasa. Paling-paling hanya tiga bulan, setelah itu akan normal kembali," ujar Soenarjo. Ditambahkannya, biarpun tarif telah dinaikkan, itu pun masih di bawah harga pokok. Yang terpukul tarif angkutan baru pada umumnya adalah para pedagang yang sudah terikat kontrak. Seperti yang dialami PT Utama Busana Indonesia di Bandung. Karena kontrak sudah ditandatangani awal Juli lalu, beban kenaikan listrik, BBM, dan tarif angkutan tidak bisa dimasukkan dalam komponen harga. Artinya, sampai kontrak diperbarui awal tahun depan, beban kenaikan itu harus dipikul sendiri sebagai kerugian. Sejauh mana pengaruh kenaikan tarif terhadap harga barang-barang belum bisa ditebak. Teorinya, kenaikan harga tidak akan sebesar kenaikan tarif angkutan karena pada umumnya angkutan bukan merupakan komponen utama dalam biaya produksi. Namun, Wakil Ketua Biro Pusat Statistik, Soetjipto Wirosardjono, mengatakan, pengalaman pada tahun-tahun lalu menunjukkan bahwa dampak kenaikan listrik dan BBM baru terlihat dua bulan kemudian. Ternyata, penyesuaian harga terhadap listrik dan BBM bahkan tak lagi menunggu sampai September. Harga-harga di pasar sudah memperlihatkan kenaikan. Dari data BPS, selama bulan Juli Indeks Harga Konsumen (IHK) sudah menunjukkan 1,86%. Ini lebih tinggi dari rata-rata bulan sebelumnya yang hanya 0,2%. Transportasi adalah yang tertinggi dengan 6,13%, disusul penerangan 4,4%. Di kelompok makanan, kenaikan tertinggi terjadi pada harga telur ayam ras (3,11%) dan beras (2,63%). "Kenaikan pada harga beras mungkin bergabung dengan kekeringan tahun ini," ujar Soetjipto. Kenaikan yang bertubi-tubi selama bulan Juli itu telah melontarkan laju inflasi ke angka 5,4%. Angka ini memang masih lebih rendah dari tahun lalu (7,1%). Namun, jangan lupa, dalam angka itu belum dihitung kenaikan tarif yang baru diumumkan bulan ini. Untungnya, bobot kebutuhan pokok masih sangat dominan dalam struktur ekonomi rumah tangga kita. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi kenaikan yang mencolok pada kebutuhan pokok mengingat kelompok ini sangat bergantung pada kendali Pemerintah. Di luar kebutuhan pokok tadi, kendali Pemerintah memang terasa agak longgar. Bahkan, menurut seorang pejabat Ekuin, untuk komoditi tertentu Pemerintah menyerahkan stabilitas harga pada segelintir orang. Sejak itu, penetapan harga tidak lagi ditentukan oleh kekuatan pasar atau pemerintah, tapi cenderung menjadi monopsoni. "Stabilitas seperti ini ongkosnya mahal sekali," ujarnya. Jika dilihat dari laju inflasi, tampaknya kebijaksanaan uang ketat masih perlu dipertahankan. Hanya saja, situasi uang ketat itu telah membawa dilema bagi pengusaha. Jika kredit terus diperketat, kegiatan ekonomi akan terancam lesu. Di pihak lain, kalau tidak hati-hati, penurunan suku bunga bisa juga menyulut inflasi. Maka, berhasil tidaknya pengendalian inflasi tahun ini sebagian sangat bergantung pada bagaimana Pemerintah menemukan keseimbangan di antara dua tuntutan tadi. Bambang Aji dan Biro-Biro