Aturan Pembatasan Impor dan Nasib Surplus Perdagangan

Konflik di Timur Tengah, menurut ekonom Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, mempengaruhi industri pupuk yang bergantung pada bahan baku impor. Ketika terjadi perang Rusia-Ukraina, dia menjelaskan, harga pupuk yang mengandung nitrogen melambung karena harga gas alam yang menjadi bahan bakunya naik cukup tinggi. Perang Iran-Israel yang terjadi belakangan, menurut Huda, bisa menyebabkan kondisi serupa.

Bukan hanya kenaikan harga minyak dan gas, masalah yang juga dihadapi pelaku industri adalah melemahnya kurs rupiah. Para pelaku industri yang memakai bahan baku impor akan menghadapi kenaikan biaya produksi. Industri pembuatan ban, misalnya, menghadapi kenaikan biaya karena harga bahan baku impornya terus naik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia Azis Pane memberi contoh, biaya impor cup lump atau bekuan lateks serta formic acid terus melambung. “Bahan baku ban itu 72 persen masih diimpor,” katanya pada 26 April 2024.

Kesulitan bahan baku impor ini terjadi sejak penerapan Sistem Nasional Neraca Komoditas atau Sinas NK yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022. Aturan itu, Azis mengungkapkan, menyatakan penerbitan izin ekspor dan impor harus memakai dasar neraca komoditas. Pemerintah kemudian menyiapkan sistem digital yang terintegrasi untuk menerbitkan sejumlah perizinan ekspor dan perizinan impor lewat Sinas NK. Namun, Azis menambahkan, Sinas NK sering bermasalah dan menghambat impor bahan baku. Selain itu, bahan baku impor dibatasi sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan industri.

Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang ketentuan impor membuat pelaku industri tekstil dan alas kaki berteriak. Sejumlah bahan baku yang sebelumnya bebas diimpor menghadapi larangan dan/atau pembatasan (lartas) melalui mekanisme persetujuan impor, laporan surveyor, dan persetujuan teknis. “Impor bahan baku kain dan plastik alas kaki masuk lartas,” ucap Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Firman Bakrie pada 19 Maret 2024. 

Bukan cuma industri alas kaki, produsen elektronik juga menghadapi kendala tersebut. Setelah regulasi pembatasan impor terbit, Kementerian Perindustrian menelurkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 mengenai tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor produk elektronik. Sedianya regulasi ini mendukung pengembangan industri elektronik di dalam negeri. Namun pengusaha mengeluhkan aturan itu karena membatasi impor sebagian produk dan komponen yang belum bisa dibuat di Indonesia. Selain itu, neraca perdagangan produk elektronik hingga tahun lalu masih defisit. 

Ekonom Josua Pardede mengatakan kelangkaan bahan baku menghambat proses produksi dan menurunkan kinerja industri manufaktur. “Kami menilai pembatasan impor berdampak pada ketersediaan bahan baku industri, khususnya yang belum bisa dibuat di dalam negeri,” ujarnya. Namun Josua melihat aturan itu memberikan ruang bagi pengembangan industri substitusi bahan impor sekaligus melindungi industri dalam negeri yang selama ini tertekan akibat praktik dumping. 

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan angka impor beberapa jenis bahan baku pada Maret 2024 menurun. Sebagai contoh, mesin dan peralatan atau produk dengan kode pos tarif HS 84 turun 13,9 persen secara tahunan. Demikian pula impor kendaraan dan komponen kendaraan atau produk dengan pos tarif HS 87 yang turun 41,14 persen secara tahunan. Meski begitu, Josua menilai penurunan impor disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, bukan hanya aturan lartas. “Faktor lain seperti penurunan aktivitas industri saat Ramadan, perubahan kurs, serta sikap wait and see pengusaha di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak.” 

Pekan lalu, BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2024 mengalami surplus US$ 4,47 miliar. Nilai surplus meningkat 22,8 persen jika dibandingkan dengan data bulan sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan data Maret 2023, nilai surplus melonjak 58,3 persen. Surplus terjadi seiring dengan penurunan angka impor yang mencapai 2,6 persen secara bulanan serta 12,76 persen secara tahunan. Nilai impor Maret 2024, menurut BPS, mencapai US$ 17,96 miliar. 

Menurut pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, secara kumulatif surplus perdagangan mengecil di tengah perlambatan ekonomi dunia. Di tengah panasnya kondisi Timur Tengah, dia mengungkapkan, Indonesia mengalami defisit perdagangan ke kawasan tersebut. Sepanjang tahun lalu, nilai perdagangan barang antara Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah mencapai US$ 19,20 miliar. Nilai ekspor Indonesia ke kawasan ini US$ 9,06 miliar, sementara impornya US$ 10,31 miliar. “Defisit neraca perdagangan mencapai US$ 1,07 miliar,” tuturnya.

Penurunan nilai impor memang berdampak terciptanya surplus perdagangan. Namun, bagi pengusaha, penurunan akibat regulasi seperti penerapan lartas tak sepenuhnya baik. Chairman Korea Chamber of Commerce and Industry Indonesia Lee Kang-hyun mengatakan hanya sedikit perusahaan yang mendapat persetujuan impor. Kondisi ini, kata dia, tak hanya menjadi masalah bagi perusahaan-perusahaan Korea, tapi mempengaruhi seluruh bisnis di Indonesia. “Ketika permohonan izin impor tertunda, kerugian finansial dan masalah rantai pasokan tidak dapat dihindari.”