Pajak Berbasis Gender Bakal Dibahas di Presidensi G20, Seperti Apa Kebijakannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Pajak berbasis gender akan menjadi salah satu wacana yang dibahas dalam pertemuan G20 tahun ini. Isu ini dibahas oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).

"For the first time, tax and gender itu dibahas oleh OECD di bawah agenda perpajakan internasional di presidensi G20," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra kala berbincang dengan wartawan, Jumat, 28 Januari 2022.

Pajak berbasis gendernya nanti akan menjadi insentif bagi perempuan. Menurut Wempi, saat ini perkara tersebut masih belum diatur di Tanah Air.

"Ilustrasi kasusnya, kalau ada seorang wanita kemudian dia bekerja, kemudian dia misalnya menghasilkan penghasilan. Begitu dia hamil, dan nanti melahirkan daan cuti, tidak ada insentif pajak. Tapi penghasilannya kan berkurang," kata Wempi.

Kebijakan perpajakan itu nantinya diharapkan akan memberikan afirmasi atau dukungan kepada perempuan-perempuan, yang misalnya telah mengeluarkan biaya melahirkan dan belum tentu memiliki asuransi, akan mendapatkan insentif pajak.

"Di Indonesia karena belum ada, masih wacana-wacana. Jadi ini masih wacana, belum ada afirmasi. Kira-kira contohnya gimana tax and gender ini? Ya kalau dia wanita hamil dan melahirkan, penghasilannya harus tetap full supaya dia enggak kehilangan gara-gara tidak hadir di kantor, dan diberikan afirmasi supaya perlakuannya lebih fair," ujarnya,

Kalau afirmasi itu masih belum cukup, kata Wempi, gagasan lainnya adalah agar nantinya biaya untuk perawatan anak juga bisa difasilitasi pemerintah. Gagasan-gagasan tersebut nantinya akan digali lebih dalam pada pertemuan di G20.

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menyebut kebijakan berbasis gender sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara maju. Namun, hal ini tergolong baru di negara berkembang.

Ia mengatakan pembahasan nantinya akan berjalan secara paralel di Kementerian Keuangan dan di pertemuan G20. "Kita sudah memulai diskusi. Ada  contoh lain kan misalnya objek PPN. Ada negara Afrika itu yang tidak mengenakan PPN pada popok bayi, simpel kesannya ya tapi maknanya luar biasa itu. Keberpihakan untuk soal-soal seperti ini. Nah ini juga yang terus kita afirmasi," tuturnya.

CAESAR AKBAR 

Baca juga: Bank Indonesia: Modal Asing Keluar pada Pekan IV Januari Rp 5,34 Triliun

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.