Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk penerapan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami memberikan dukungan terutama data kependudukan warga-warga yang selayaknya menjadi sasaran subsidi, agar mereka mendapatkan QR Code dari program itu," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto Senin, 19 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sugeng menuturkan, penerapan pembelian QR Code ini sebagai antisipasi. Karena disinyalir kuat, penyaluran BBM bersubsidi sering salah sasaran.
Penggunaan BBM subsidi, menurut Sugeng, sebenarnya menjadi asas kepatuhan. Masyarakat diharapkan sadar bahwa konsumsi BBM bersubsidi peruntukannya hanya bagi yang berhak. Namun pada praktiknya tak demikian di lapangan.
"Sistem QR Code ini menjadi bentuk kepastian, memastikan kelompok yang mana yang layak menikmati subsidi tersebut," kata Sugeng yang menyebut saat ini hampir seluruh SPBU di Kota Yogyakarta melayani pembelian dengan QR Code Pertalite itu.
Menurut Sugeng, mereka yang didata mendapatkan QR Code BBM bersubsidi di Kota Yogyakarta ini di dalamnya, termasuk para pelaku UMKM.
Saat ini jumlah UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekitar 340 ribu dan sebagian besar tersebar di Kota Yogyakarta.
Selanjutnya: Pendataan QR Code BBM subsidi di Kota Yogyakarta....
Pendataan QR Code BBM subsidi di Kota Yogyakarta sendiri masih berjalan dan belum rampung.
"Kami juga meminta warga Kota Yogyakarta yang merasa berhak mendapatkan BBM bersubsidi itu segera mendaftarkan kendaraan roda empatnya lewat program itu," kata Sugeng.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi menilai skrining pengguna BBM subsidi Pertalite perlu dilakukan karena beban APBN membengkak.
Alokasi belanja subsidi ini selalu membengkak mencapai Rp 90 triliun setiap tahun karena sekitar 80 persen tidak tepat sasaran.
"Pemerintah harus lebih serius menjalankan program subsidi tepat pertalite ini," kata dia.
Fahmy menyatakan apabila program tepat sasaran pertalite berhasil dilaksanakan maka bakal menghemat dan menyelamatkan APBN untuk belanja subsidi.
Penghematan anggaran subsidi BBM bisa dialihkan ke program-program yang lebih strategis untuk kepentingan rakyat seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan hingga bantalan sosial.
"Program subsidi tepat pertalite ini akan efektif, karena beban subsidi sangat besar sekali maka diperlukan subsidi tepat sesegera mungkin, jika ini berhasil juga dapat mengendalikan inflasi," paparnya.
Foto 
