Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Luhut mengakui penanganan konflik Pulau Rempang pendekatannya masih kurang pas. Padahal, klaim dia, masyarakat Rempang pada umumnya mau direlokasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Karena kalau kami identifikasi, rakyat itu pada umumnya mau (direlokasi), mereka mau. Tidak ada masalah," kata Luhut saat menghadiri pembukaan Marine Spatial Planning Service Expo (MSPS) 2023 di Pullman Jakarta, Selasa, 19 September 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Oleh karena itu, agar konflik cepat teratasi, Luhut mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan pendekatan kepada masyarakat yang lebih baik. "Rempang itu mungkin sekarang kita mau slow down. Pendekatannya kemarin kurang pas," kata Luhut.
Luhut menceritakan bahwa berdasarkan pengalamannya dalam menangani pembebasan lahan, ia tidak menemukan masalah jika diidentifikasi secara menyeluruh. "Karena kalau direlokasi ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolahnya, dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja cash," ucap Luhut.
Luhut menambahkan, dalam konflik pembebasan lahan pasti ada provokator. Menurutnya, provokator itulah yang harus ditangani dan dipisahkan supaya tidak tercampur dengan masyarakat. "Kemudian yang provokator itu pasti ada, itu yang kami pisah-pisahkan. Saya kira gak ada masalah," tutur dia.
Luhut pun optimis konflik yang terjadi di Pulau Rempang dapat ditangani apabila ada sosialisasi yang baik dan detail. Apalagi pemerintah telah menyiapkan kompensasi untuk masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus diberi tahu dengan detail mengenai rencana relokasi, sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami.
"Ini lho apa yang masih kurang, di mana sekolah anakmu, di mana kamu kerja dan seterusnya. Kalau disosialisasikan dengan baik pasti gak ada masalah. Dan ini sedang dikerjakan," jelas Luhut.
Selanjutnya: Luhut: Konflik Rempang Tidak Boleh Menghambat...
Luhut: Konflik Rempang Tidak Boleh Menghambat Investasi
Lebih lanjut, Luhut Binsar Pandjaitan berharap agar rencana investor tidak lepas ke negara lain hanya karena adanya konflik di Rempang. Luhut mengatakan, pemerintah harus introspeksi dan memperbaiki kesalahan agar investor tidak lari imbas konflik Rempang.
"Jadi, kita sendiri juga harus introspeksi, apa yang salah. Kita ndak boleh malu-malu, kalo kita salah ya kita perbaiki," kata Luhut.
Adapun investor yang dimaksud Luhut adalah perusahaan kaca terbesar di dunia dengan pangsa pasar mencapai 20 persen, Xinyi Group. Seperti diketahui, Xinyi Group berkomitmen melakukan investasi ekosistem hilirisasi pasir kuarsa atau silika di Rempang dengan rencana investasi sebesar 11,6 miliar dolar AS. Investasi ini untuk membangun kaca dan solar panel, yang diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja Indonesia sekitar 35 ribu orang.
Terkait investasi tersebut, Luhut menjelaskan bahwa realisasi investasi pabrik kaca di Rempang itu mempunyai dampak besar bagi Indonesia. Selain bisa membuka lapangan pekerjaan, membuka alih teknologi, juga akan mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam produksi photovoltaic (PV), panel surya, dan semikonduktor.
Luhut meyakini keberadaan investor itu akan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat atau hub produksi kebutuhan PV, panel surya, dan semikonduktor. "Kita itu jadi pusat karena sekarang ada pertikaian dari negara-negara besar, kita menjadi alternatif. Bahwa ada yang kurang lebih di kita, jangan mau terus main, istilahnya, tikus mati dalam lumbung padi," katanya.
Selanjutnya: Pemerintah Ingin PSN Rempang Jalan Terus...
Pemerintah Ingin PSN Rempang Jalan Terus
Selain menanggapi soal konflik pembebasan lahan di Rempang, Luhut juga menanggapi desakan pencabutan status proyek strategis nasional (PSN) di Rempang yang muncul dari sejumlah pihak. Ia menyayangkan adanya desakan tersebut. Pasalnya, potensi investasi di wilayah Rempang sangat besar dan bermanfaat.
"Kenapa mesti dicabut-cabut sih, barangnya bagus. Bahwa ada yang salah satu, ya diperbaiki satu lah. Jangan main cabut. Itu kan merugikan," katanya.
Luhut meyakini pemerintah akan terus melakukan upaya terbaik untuk bisa meyakinkan investor bahwa masalah di Rempang akan bisa selesai dengan baik. Dengan demikian, investor tidak perlu ragu untuk merealisasikan rencana investasinya di Tanah Air. "Sudah kami jelaskan. Ndak ada masalah itu. Insya Allah," sebutnya.
Senada dengan Luhut, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah berjanji menyerahkan kompensasi berupa tanah seluas 500 meter persegi, rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, biaya sewa tempat tinggal Rp 1,2 juta, dan uang saku sebesar Rp 1,2 juta per orang sebagai biaya ganti masa tunggu pembangunan tempat relokasi. Selain itu, pemerintah juga memutuskan tempat relokasi warga Rempang yakni Tanjung Banon yang jaraknya hanya sekitar 3 kilometer dari lokasi semula.
“Kompensasi tanah seluas 500 meter persegi di Tanjung Banon langsung sertifikat. Bukan HGB (hak guna bangunan), tetapi hak milik. Ini kebijakan langsung dari presiden,” ujar Bahlil.
Sementara itu, Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam mengklaim sudah ada 291 keluarga warga Rempang yang bersedia pindah dan sudah mendaftar untuk direlokasi. Warga tersebut merupakan warga dari seluruh Kampung Tua yang berjumlah sebanyak 16 Kampung Tua dengan jumlah kepala keluarga sekitar 2.700 keluarga.
"Data dari tim, yang sudah mendaftar hingga saat ini berjumlah 291 kepala keluarga. Semoga ini berjalan lancar dan maksimal," ujar Kepala BP Batam Muhammad Rudi di Batam Kepulauan Riau, Selasa, 26 September 2023.
RIZKI DEWI AYU | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARA
Foto 
