Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menganjurkan pemerintah untuk tidak membiarkan isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Merah Putih terlalu berlarut-larut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski kabar reshuffle atau pengocokan kabinet Presiden Prabowo Subianto ini masih sebatas rumor, Deni berpendapat hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar. “Prinsipnya enggak masalah saja kalau memang ada yang diubah, kalau memang itu demi kebaikan. Cuma, menurut saya, waktunya jangan berlama-lama. Jangan isu berseliweran, gosip berseliweran, itu kan malah makin kacau nantinya,” ujarnya ketika dihubungi Tempo pada Senin, 17 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deni mengatakan reshuffle kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Apabila Kepala Negara menganggap kinerja menterinya dalam 100 hari pertama pemerintahan tidak sesuai harapan atau ia merasa ada ketidakcocokan, maka pengocokan kabinet merupakan hal yang lumrah. “Walaupun ini kan masih sebentar, sangat disayangkan kalau sebentar ini langsung diganti,” kata Deni.
Kesimpangsiuran isu ini, katanya, justru akan membuat pasar kebingungan. Pelaku ekonomi akan mengambil sikap menunggu dan mengamati momentum tepat atau wait and see. “Orang akan menantikan siapa penggantinya, apakah akan lebih baik atau lebih buruk. Nah itu ketidakpastian, sementara di pasar kan sangat sensitif, buat ekonomi juga sangat sensitif,” ujar dia.
Deni menilai pemerintah perlu mengambil sikap tegas. Bila Sri Mulyani memang akan diganti, maka pengocokan kabinet harus dilakukan secepatnya. Namun jika tidak, Prabowo harus menyatakan dengan jelas bahwa Bendahara Negara itu tidak akan dicopot dari jabatannya.
Pelaku pasar dan ekonomi secara keseluruhan, tutur Deni, tidak bisa bertahan dengan ketidakpastian. Pasalnya, isu reshuffle Menteri Keuangan ini berkaitan dengan siapa yang akan mengambil kebijakan dan apakah kebijakannya akan berbeda nantinya. “Misalnya selama ini persepsi pasar Bu Sri Mulyani—terlepas dari segala kekurangannya—punya kelebihan menjaga disiplin fiskal sehingga stabilitas makro ekonominya terjaga,” ujar dia.
Meski pertumbuhan ekonomi tetap stagnan selama Sri Mulyani menjabat, namun kedisiplinan itu dinilai mencerminkan intergritas oleh pasar.
Adapun kabar mengenai mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet mulai ramai dibicarakan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengadakan pertemuan dengan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di Istana Kepresidenan pada 12 Maret 2025.
Petinggi Partai Gerindra pun sudah buka suara mengenai isu reshuffle ini. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan belum bisa mengonfirmasi isu tersebut.
Muzani mengaku belum bertemu langsung dengan Prabowo untuk membahas pengocokan kabinet. "Saya belum ketemu Presiden," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat siang, 14 Maret 2025.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad telah menepis isu tersebut. Sejauh yang ia dengar, pertemuan itu hanya sebatas berbuka puasa bersama sambil membahas kondisi ekonomi terkini Indonesia.
Dasco juga sudah mengonfirmasi ke pemerintah belum ada rencana untuk reshuffle. "Saya sudah juga cek kepada pemerintah belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga belum sempat," kata Dasco setelah kunjungan kerja di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.
Dasco mengatakan momen berbuka puasa antara Prabowo dengan Sri Mulyani berjalan dengan penuh keakraban. Sehingga, kata dia, isu Sri Mulyani mundur adalah kabar tak berdasar.
"Seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban. Saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor," kata dia.
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
