Penerimaan Pajak Melambat

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan adanya perlambatan penerimaan pajak hingga September 2019. Pelemahan terjadi di hampir semua sektor karena terseret lesunya perekonomian global. Penurunan pendapatan sektor manufaktur, misalnya, menyebabkan pemasukan dari pajak merosot. “Kami melihat indikator ekonomi Indonesia, penerimaan pajak dari berbagai sektor melemah,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin, 4 November lalu.

Agenda pertemuan itu sebenarnya membahas hasil evaluasi kinerja pemerintah selama 2019 dan rencana kerja tahun berikutnya. Tapi pada akhir rapat diputuskan pembentukan sejumlah panitia kerja (panja), yakni Panja Penerimaan Pajak, Panja Penerimaan Bea dan Cukai, Panja Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta Panja Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tujuannya, Dewan ingin pemerintah membuat terobosan dengan kebijakan yang kreatif dan inovatif. DPR juga meminta pemerintah memitigasi risiko pelaksanaan APBN 2019, meliputi penerimaan, belanja, dan pembiayaan.

Sektor pertambangan mengalami kontraksi paling dalam. Per akhir September, penerimaan negara dari sektor ini hanya Rp 43,2 triliun. Nilai itu merosot 20,6 persen alias lebih rendah dibanding periode yang sama 2018, yang tumbuh 69,9 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan atau manufaktur membukukan pemasukan Rp 245,6 triliun, tumbuh negatif 3,2 persen. Pada periode yang sama tahun lalu, sektor ini tumbuh 11,7 persen.

 

---

 

INFRASTRUKTUR

Lima Ribu Kilometer Jalan Tol Beroperasi 2024

PEMERINTAH menargetkan jalan tol sepanjang 5.200 kilometer bisa beroperasi pada akhir 2024. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan angka itu sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Adapun hingga akhir tahun ini ditargetkan sekitar 2.200 kilometer jalan tol terbangun dan 2.186 kilometer beroperasi pada awal 2020. “Data bergerak terus karena banyak inisiatif badan usaha. Enggak hanya menggandeng lembaga pembiayaan dalam negeri, tapi juga internasional,” ujar Danang, Rabu, 6 November lalu.

Sumber pembiayaan, Danang menjelaskan, meliputi modal sendiri dan pinjaman. Alternatif pembiayaan bersumber dari rantai pasokan. “Semua gotong-royong. Main contractor, subcontractor, hingga supplier bekerja sama saling membiayai,” katanya.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kennedy Simanjuntak mengatakan stok infrastruktur Indonesia masih jauh dari level dunia, yang berada di kisaran 70 persen dari produk domestik bruto. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Kennedy, infrastruktur akan difokuskan pada pelayanan dasar, perekonomian, dan perkotaan.

 

---

 

PENERBANGAN

BPKP Akan Mengaudit Kerja Sama Garuda-Sriwijaya

MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan maskapai Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air sepakat memperpanjang kerja sama operasi hingga tiga bulan ke depan. “Tadi sudah ditandatangani,” katanya, Kamis, 7 November lalu.

Selanjutnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengaudit kerja sama itu. Menurut Luhut, BPKP dilibatkan agar setiap keputusan yang diambil didasari hasil audit yang valid. “Jangan meraba-raba,” ucapnya. Audit akan segera dimulai. Diharapkan hasilnya sudah ada dalam sepekan hingga sepuluh hari ke depan. 

Pengacara Sriwijaya Air, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan ada perbedaan pendapat tentang utang-piutang. Sriwijaya menyatakan utangnya kepada Garuda malah membengkak setelah kerja sama itu. Sebaliknya, Garuda menyebut utang telah berkurang 18 persen. Juru bicara Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan, mengatakan saat ini perusahaan sedang berdiskusi dan bernegosiasi dengan pemegang saham Sriwijaya mengenai penyelesaian utang kepada beberapa institusi negara, seperti Bank Negara Indonesia, Pertamina, Garuda Maintenance Facility, dan Gapura Angkasa.