Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih di desa-desa seluruh Indonesia. Salah satu skema pembiayaan yang pemerintah wacanakan untuk membentuk koperasi tersebut adalah melalui pinjaman dari himpunan bank milik negara (Himbara).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, memberi sejumlah catatan bagi wacana tersebut. "Yang menjadi catatan dalam pembangunan Kopdes Merah Putih ini adalah sumber pendanaannya," kata Eliza melalui pesan singkat pada Rabu, 12 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Eliza, pemerintah tidak bisa menyamaratakan skema pembiayaan koperasi-koperasi di desa. Sebab, kata dia, ada desa yang sudah memiliki koperasi aktif dan ada yang belum. "Harus ada skema pembiayaan yang blended dan berbeda untuk koperasi yang baru berdiri dan yang sudah eksisting," ucap dia.
Eliza menilai Kopdes Merah Putih yang dibentuk dari nol sebaiknya tidak langsung diberi pinjaman jumbo oleh bank Himbara. Sebab, mereka belum memiliki pemasukan yang stabil untuk membayar cicilan.
Dia khawatir pinjaman dari bank justru akan memberatkan Kopdes Merah Putih yang baru berdiri. "Koperasi yang belum jalan unit usahanya sebaiknya jangan tiba-tiba diberikan pinjaman, belum tentu mereka mampu dan bisa mengembalikan," ujar Eliza.
Jika manajemen koperasi tidak bisa mengelola usahanya dengan baik, Eliza berujar pinjaman tersebut akan semakin sulit dibayar. "Malah kian membebani masyarakat," kata dia.
Maka dari itu, Eliza menyatakan pemerintah mesti menyediakan skema pembiayaan yang paling efektif untuk Kopdes Merah Putih. Salah satunya melalui pemetaan infrastruktur yang sudah ada di desa-desa. Eliza menilai Kopdes Merah Putih bisa menggunakan infrastruktur yang sudah tersedia agar utangnya tidak membengkak.
Contohnya, kata dia, koperasi bisa memanfaatkan fasilitas gudang yang sudah tersedia daripada membangun baru. "Sebetulnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) punya sistem resi gudang, ini kan bisa dimanfaatkan. Atau BUMN-BUMN yang gudangnya tidak terpakai bisa dioptimalkan daripada harus membangun gudang baru yang malah jadi utang koperasi," ucap Eliza.
Dengan keterbatasan anggaran, Eliza berujar semestinya pemerintah mencari dan memilah fasilitas yang bisa dioptimalkan. "Daripada sudah dibangun gudangnya ternyata bisnis koperasinya tidak berjalan sesuai rencana, ini kan akan terjadi pemborosan anggaran," kata dia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan untuk Kopdes Merah Putih. Salah satunya melalui pinjaman dari bank-bank BUMN.
Tito menyebut pemerintah membuka peluang agar himpunan bank negara atau Himbara bisa memberi pinjaman yang terjangkau untuk Kopdes Merah Putih. "Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini akan ada dukungan pinjaman dengan biaya bunga rendah dari Himbara yang kalau enggak salah sekitar Rp 5 miliar," kata Tito pada Selasa, 11 Maret 2025.
Selain itu, Tito berujar dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) bisa ikut mendukung pembentukan Kopdes Merah Putih. Saat ini, kata dia, alokasi APBDes adalah 70 persen untuk inisiatif desa dan 30 persen untuk mendukung program pemerintah pusat. "Yang 30 persen ini bisa dipakai juga untuk program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan skema keuangan untuk membiayai Kopdes Merah Putih masih dalam tahap pembahasan. Budi mengatakan pembahasan pembiayaan inisiatif itu akan melibatkan pihak-pihak lain seperti Kementerian BUMN, Himbara, hingga Kementerian Keuangan.
Dia mengatakan modal awal Rp 5 miliar dibutuhkan setiap Kopdes Merah Putih untuk memulai operasi mereka. Modal tersebut, kata Budi, tidak mungkin hanya dibiayai dana desa karena akan membutuhkan waktu lama. "Skema keuangan, pembiayaannya bagaimana, pembayarannya bagaimana, itu nanti akan kami bicarakan," kata Budi.
Menurut Budi, dana Rp 5 miliar bisa digunakan untuk berbagai keperluan Kopdes Merah Putih. Di antaranya untuk pembangunan gedung, tempat penyimpanan, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, hingga pengadaan truk dan kebutuhan logistik.
Meski begitu, Budi dan Tito menyampaikan tidak semua Kopdes Merah Putih akan dibangun dari nol. Sebab, Kopdes Merah Putih juga bisa dibentuk dari koperasi-koperasi yang sudah ada di desa.
Foto 
