Pengamat Ekonom UGM Duga Pergantian Direksi Pertamina Bukan Kehendak Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menduga pergantian jajaran direksi PT Pertamina (Persero) bukan kehendak Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perubahan direktur utama serta komisaris utama di perusahaan itu dilakukan pihak lain yang memiliki kekuatan kuat untuk mengubah posisi itu.

"Saya tidak yakin itu kehendaknya Prabowo. Saya menduga, bahwa ini ada pihak lain yang berwenang orang-orang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," ujar Fahmy saat dihubungi Tempo pada Selasa, 4 November 2024.

Dia mengatakan, pergantian posisi direktur utama dan komisaris utama hanya bertujuan untuk memberikan kesenangan terhadap Presiden Prabowo. Padahal, lanjut Fahmy, hal tersebut justru bertentangan dengan komitmen Prabowo memberantas kasus korupsi. "Yang tujuannya adalah menyenangkan presiden. Sebab kalau Prabowo yang menempatkan ini jelas bertentangan dengan komitmen yang selama ini digembor-gemborkan gitu," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, hal tersebut baru hipotesisnya soal perubahan direksi Pertamina dengan diisi para Petinggi Partai Gerindra. Meskipun begitu, Fahmy tetap merasa yakin perubahan posisi itu bukan atas kehendak Presiden Prabowo. "Maka kemudian dari situ muncul dugaan, hipotesis itu bukan kehendaknya Prabowo tetapi ada pihak lain terutama menteri BUMN yang berwenang mengangkat," tutur Fahmy.

Menurut dia, jika pergantian posisi direktur utama dan komisaris utama Pertamina atas kehendak Prabowo, maka hal tersebut menimbulkan konflik besar di masyarakat. Sebab, kata Fahmy, ketika pengangkatan direksi itu, Prabowo memiliki kesadaran tinggi jika pergantian dua posisi itu ditempati para petinggi Partai Gerindra. "Karena Pak Prabowo, dia sadar betul gitu ya dengan menempatkan orangnya di BUMN yang sangat besar, ya itu akan menimbulkan moral hazard yang itu pertentangan dengan komitmennya Prabowo," tutur dia.