Penyaluran Kembali Beras Sejahtera Dianggap Berisiko

JAKARTA – Pemerintah berencana menghentikan sementara Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan mengembalikan program beras sejahtera (rastra). Wacana ini memantik kekhawatiran lantaran rekam jejak rastra sebelumnya dikenal dengan beras untuk keluarga miskin (raskin) sarat masalah.

Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Khudori, menyatakan program BPNT digulirkan justru untuk menjawab persoalan pada rastra. Selama puluhan tahun, rastra tidak mampu disalurkan secara tepat sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, hingga administrasi. Dia mencontohkan, penerima rastra seharusnya mendapat bantuan 15 kilogram per bulan. Namun hasil evaluasi program tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan penerima hanya mendapat 7-8 kilogram per bulan. Di beberapa kasus, sisa jatah itu dibagikan kepada yang tak berhak.

Sedangkan pada BPNT, masyarakat menerima dana dari pemerintah. Mereka dapat membeli beras sesuai dengan kebutuhan, termasuk kualitas yang mereka inginkan. "Setelah BPNT dilaksanakan, masalah soal ketepatan terjawab," kata Khudori kepada Tempo, kemarin.

Program rastra juga memunculkan risiko stabilitas ekonomi. Ketepatan program rastra mempengaruhi inflasi. Ketika pemerintah telat menyalurkan bantuan beras yang mencapai 10 persen dari kebutuhan, harga di pasar akan bergejolak. "Jika bantuan diubah menjadi uang, instrumen stabilisasi hilang."

Wacana mengenai peralihan bantuan ke program rastra mencuat untuk menyelamatkan Badan Urusan Logistik (Bulog). Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), pekan lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bantuan akan kembali disalurkan dalam bentuk beras. "Karena Bulog tidak tahu mau diapakan berasnya," kata dia. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo meminta program BPNT disetop sementara agar sektor hilir Bulog tersedia.