Perkara Dari Kaunda

KARENA suatu kutipan yang sulit dicek kebenarannya, Newsweek harus menghadapi gugatan. Majalah berita mingguan Amerika itu memuatnya Maret 1979 dalam cerita skandal korupsi yang menggoyahkan sendi pemerintahan Afrika Selatan. Kutipan itu berasal dari ucapan Josias van Zyl, pengusaha Afrika Selatan, yang diperkirakan mengerahui skandal tadi. Eschel Rhoodie, bekas Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan negara itu, kata van Zyl, memiliki 29 pita rekaman yang berisi laporan tentang penyuapan kepada beberapa kepala pemerintahan negara Afrika hitam. Termasuk pembayaran US$1 juta kepada Presiden Zambia, Kenneth Kaunda, untuk menyelenggarakan Konperensi Victoria Falls 1975 antara pemimpin kulit putih dan hitam Rhodesia (Zimbabwe). Penawar Tertinggi Presiden Kaunda ternyata menyanggahnya. Merasa namanya tercemar, pekan lalu ia menggugat Newsweek US$ 10 juta lewat pengadilan distrik di New York, AS. Kaunda menyebut artikel Pretoria's Guards Stop the Presses sebagai keliru dan memfitnah. Dengan tulisan itu Kaunda yang mendukung perjuangan rakyat kulit hitam di Afrika Selatan dan Rhodesia digambarkan sebagai pemimpin yang korup. Newsweek juga pernah dianggap menyerang kepemimpinan Presiden Soeharto, dalam suatu laporan utama (8 November 1976), yang ditulis oleh wartawannya, Richard Smith. Menlu (waktu itu) Adam Malik menyebutnya sebagai "usaha untuk memecah belah Indonesia." Sekalipun Dutabesar RI di AS, Rusmin Nuryadin melayangkan surat protes, Presiden Soeharto secara resmi tidak pernah menggugatnya lewat pengadilan. Tapi untuk beberapa lama Newsweek dilarang memasuki Indonesia. Kini Newsweek repot lagi dengan cerita korupsi di Afrika itu. Siapa yang korup? Skandal korupsi yang menghebohkan itu ternyata melibatkan beberapa tokoh pimpinan negara Afrika Selatan. Eschel Rhoodie menuduh Presiden John Vorster dan Menteri Keuangan Owen Horwood selama 1975-1978 menyalah-gunakan uang pajak negara untuk membiayai proyek propaganda rahasia. Rhoodie yang merupakan tokoh sentral peristiwa itu mengancam akan membongkarnya habis-habisan. Ia berniat menjual pita rekamannya kepada peminat yang menawar dengan harga tertinggi. Rekannya, Jenderal Hendrik van den Kcrgh, bekas Kepala Biro Keamanan Negara (BOSS) Afrika Selatan, buru-buru terbang ke Paris untuk mencegahnya. Tapi Anthony Sampson, pengarang buku The Seven Sisters, berhasil memperoleh beberapa petikan penting dari pita rekaman itu. Kemudian Sampson menulis untuk Newsweek (2 April 1979). Menteri Horwood, menurut Rhoodie, menyetujui pengeluaran US$9 juta untuk membiayai 13 proyek yang menyokong propaganda politik pembedaan warna kulit (apartbeid). Lewat tangan Rhoodie, Vorster -- yang menjabat perdana menteri sebelum digantikan oleh Pieter Gotha tahun 1978 -- juga menyogok sebanyak US$150 ribu 2 anggota Parlemen Jepang untuk menyokong politik itu. Bahkan koran-koran di Johannesburg menyatakan pemerintah Pretoria memberikan sumbangan US$4 juta untuk kampanye Gerald Ford dalam pemilihan Presiden 1976. Tapi rezim Afrika Selatan itu gagal mempengaruhi sejumlah suratkabar Inggris, majalah L'Express dan Paris Match, keduanya dari Prancis, serta koran The Washington Star. Antara Rhoodie dan Vorster tampaknya pernah terjalin suatu kerjasama yang bagus. Dalam rencana 5 tahunnya, Rhoodie diam-diam berusaha membeli koran lokal yang berpengaruh dan liberal, The Rand Daily Mail. Tapi ia dikecam kelompok oposisi. Dengan dukungan uang pemerintah, ia lalu menerbitkan The Citizen yang sempat melalap US$40 juta antara 1976 dan 1978. "Semuanya itu diketahui dan disetujui oleh Vorster," kata Rhoodie Vorster tidak memberikan komentarnya. Seluruhnya itu dilakukan pemerintahanVorster waktu itu untuk membendung kecaman dunia terhadap politik pembedaan warna kulitnya. Dengan menguasai media pers, dan menyogok beberapa tokoh asing yang mempunyai posisi menentukan, rezim itu berpendapat akan dapat menguasai keadaan. Tapi mengenai berita penyuapan itu, belum ada sanggahan serius, kecuali dari Presiden Kaunda.