Perlu komitmen politik

DARAH perekonomian Bintan di masa depan adalah industri. Kini ungkapan itu terasa berlebihan. Namun kelak akan pas sekali. Tahap demi tahap, Bintan -- pulau terbesar dari gugusan Kepulauan Riau -- yang masuk dalam wilayah pengembangan segi tiga Sijori (SingapuraJohorRiau), akan menjadi wilayah investasi. Persis seperti yang terjadi di Batam saat ini. Dalam persetujuan kerja sama ekonomi antara pemerintah Indonesia dan Singapura (1990), disebutkan bahwa Bintan akan dijadikan kawasan industri, parawisata, dan sumber air. Di kawasan Bintan Utara akan dibangun Bintan Industrial Estate di atas tanah seluas 4.000 ha. Oktober lalu, British Petroleum Asia Pacific dari Singapura dan C. Itoh (Jepang) sepakat membangun proyek pengilangan minyak di sana, senilai Rp 1,2 triliun lebih. Lalu, dengan investasi Rp 3 triliun, Bintan Beach International Resort akan dibangun, juga di Bintan utara. Di sini Grup Salim, bersama Tropical Resort dan DBS dari Singapura, menginvestasikan dana Rp 250 miliar untuk pembangunan tiga hotel bintang lima, dua lapangan golf, pelabuhan feri, penjernihan air, dan jalan raya. Pendek kata, Batam dan Bintan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Gubernur Riau Soeripto, pengembangan Bintan akan membuka lapangan kerja bagi 900.000 orang. ''Pokoknya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau,'' katanya yakin. Tapi, apakah ada jaminan bahwa penduduk setempat akan beroleh peluang dan kecipratan rezeki? Lihatlah Batam. Hingga saat ini sebagian besar tenaga kerja di Batam dipasok dari Jawa dan Sumatera. Padahal, 30.000 warga Kepulauan Riau -- 2.500 di antaranya sarjana -- belum punya pekerjaan. Menurut ekonom UI, Dorodjatun KuntjoroJakti, seharusnya pemerintah setempat mempunyai komitmen politik untuk menempatkan tenaga kerja lokal dalam proyekproyek di Batam. ''Seperti di Bali, kesempatan pertama sepantasnya diberikan kepada tenaga kerja lokal,'' kata Dorodjatun memberi contoh. Selain tak kebagian kerja, pengusaha lokal sangat gusar karena banyak proyek yang bisa mereka kerjakan ternyata diambil oleh pengusaha dari Jakarta atau Singapura. Bahkan ada yang heran dengan prosedur tender di sana. ''Proyeknya ada di Indonesia, tapi tendernya di Singapura,'' ujarnya mempertanyakan. Akankah Bintan seperti Batam? Mudahmudahan tidak. Namun tak sedikit yang khawatir akan kemungkinan semacam itu, terutama masyarakat Riau yang berada di Jakarta. Didorong oleh rasa prihatin, Selasa pekan lalu, Melayu Business Club (MBC) mengadakan seminar di Tanjungpinang, Bintan. Topiknya memang tidak jauh dari kecemasan itu, yakni ''Peluang Bisnis dan Kesempatan Kerja di Riau''. Karena pembangunan Bintan disesuaikan dengan pengembangan Sijori, MBC mengundang 28 pengusaha Melayu dari Singapura dan Malaysia. Peserta selebihnya datang dari Pekanbaru (Riau Daratan) dan Jakarta. Adapun MBC semula bernama Riau Business Club, dibentuk sekitar empat bulan lalu di Jakarta. Ketua MBC, Ali Rasahan, menyatakan bahwa MBC adalah organisasi nonprofit dan nonpolitik. ''Kami hanya ingin berpartisipasi dalam pembangunan di Riau,'' kata Ali. Partisipasi yang dimaksudnya adalah mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang Riau kepada anggota-anggota MBC. Wajarlah bila para peserta seminar diberi kesempatan berdialog langsung dengan Pemerintah. ''Banyak pengusaha kecil yang merasa dianaktirikan karena kurang informasi,'' kata Ali. Memang, selama ini ada anggapan bahwa pengusaha kecil tak memperoleh peluang bisnis di Bintan. Anggapan itu tak seluruhnya benar. Menurut Soeripto, untuk pengusaha kecil Pemerintah telah menyediakan areal 3.000 ha di daerah Bintan timur. Adapun Bintan utara ditetapkan sebagai kawasan kerja sama IndonesiawSingapura, yang membutuhkan investasi besar. ''Bintan tidak akan menjadi Batam kedua,'' begitu janji Soeripto. Bambang Aji