Prabowo Lanjutkan IKN, Utamakan Bangun Gedung Legislatif dan Yudikatif sebelum Kembangkan Fungsi Bisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harumurthi Yudhoyono alias AHY, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saat ini, kata AHY, Prabowo mengarahkan agar pembangunan IKN difokuskan pada pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Artinya, pembangunan infrastruktur untuk kedua lembaga ini bakal melengkapi ekosistem dari pembangunan gedung-gedung eksekutif yang sudah dimulai di era pemerintahan Presiden Jokowi.

“Paling tidak yang saya dengar langsung, arahan  beliau (Prabowo) ke depan, utamakan itu dulu sebelum (IKN) dikembangkan atau diperluas untuk fungsi fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya,” kata AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, Prabowo ingin melanjutkan IKN tapi dengan penyesuaian timeline. Alasannya, kata dia, IKN bukan satu-satunya proyek yang harus diperhatikan pemerintah.

Terlebih, masih ada proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah. AHY berujar, pembangunan di berbagai wilayah harus diperhatikan untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Selain penyesuaian timeline dan skala prioritas pembangunan, menurut AHY, Prabowo bakal melanjutkan pembangunan IKN dengan memperhatikan budgeting atau anggaran. Karena itu, harus diketahui berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN.

“Karena sekali lagi, penekanan dari Bapak Presiden, jangan sampai pembangunan tidak efisien. Apalagi kalau ada kebocoran,” ujar AHY. 

Pembangunan IKN dimulai di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pembangunan ibu kota baru ini dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Pembangunan IKN disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 tiliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.

Keberlanjutan pembangunan IKN kemudian menjadi pertanyaan setelah Presiden Jokowi lengser dari jabatannya. Musababnya, Prabowo tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraan usai pelantikan dirinya di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti kemudian menyatakan bahwa pembangunan IKN bakal dilanjutkan di era pemerintahan baru. "Kami akan melanjutkan yang sudah jalan. Kami selesaikan semuanya," kata Diana di Kompleks Istana Kepresidenan usai pelantikan, Senin, 21 Oktober 2024. "Yang baru-baru, nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN."

Pilihan Editor: Hashim Sebut Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan Jadi Kepala Otorita IKN