Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil delapan taipan Indonesia ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Maret 2025. Tidak sendiri, Presiden nampak didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam pertemuan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun para konglomerat yang memenuhi undangan Prabowo meliputi Anthony Salim (Salim Group), Sugianto Kusuma atau Aguan (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (PT Barito Pacific Tbk), Garibaldi Thohir atau Boy Thohir (PT Adaro Energy Indonesia Tbk), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Dato Sri Tahir (Mayapada Group), James Riady (Lippo Group), dan Tomy Winata (Artha Graha Group).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menilik akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Presiden bersama delapan pengusaha membahas berbagai perkembangan terkini yang terjadi di Indonesia dan dunia. Presiden juga mengajak berdiskusi tentang program-program utama pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), infrastruktur, swasembada pangan dan energi, industri tekstil, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Dalam suasana diskusi yang hangat, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tulis @sekretariat.kabinet.
Sebelumnya, Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Beleid yang diteken di Jakarta pada Senin, 10 Februari 2025 tersebut berisi program-program yang akan dijalankan pemerintah, termasuk MBG, infrastruktur, serta swasembada pangan dan energi.
Sementara itu, BPI Danantara resmi diluncurkan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025. Prabowo juga telah menunjuk sejumlah petinggi sovereign wealth fund (SWF) atau dana investasi terbaru pemerintah Indonesia tersebut, mulai dari badan pelaksana hingga dewan pengawas.
Adapun Danantara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Terkait penunjukan para petinggi Danantara, Prabowo juga telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Dalam acara World Governments Summit 2025, Presiden telah mengumumkan bahwa BPI Danantara menurut evaluasi akan mengelola lebih dari US$ 900 miliar aset dalam pengelolaan atau asset under management (AUM). Sementara itu, initial funding atau pendanaan awalnya diproyeksikan sebesar US$ 20 miliar.
“Lebih jauh lagi, kami siap meluncurkan Danantara, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar AS aset dalam pengelolaan,” ujar Prabowo dalam acara World Governments Summit 2025 secara virtual di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), pada Jumat, 14 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Foto 
