Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid meminta publik tak hanya memandang sisi negatif dari pemangkasan anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto demi program makan bergizi gratis. Menurut dia, Kepala Negara tak hanya meminta efisiensi, tapi juga efektivitas tata kelola pemerintahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arsjad mengatakan, anggaran kini difokuskan untuk sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sisanya, pemerintah memberikan ruang bagi swasta untuk terlibat. Dengan begitu, ia mengklaim tata kelola pemerintahan juga akan berjalan semakin efektif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Karena pemerintah memberi ruang untuk swasta, malah menurut saya positif banget,” ujar eks Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2025.
Arsjad mencontohkan, proyek-proyek infrastruktur yang dulu dikuasai negara dan didanai APBN, kini dapat diambil alih oleh swasta. Para pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pemerintah membangun berbagai fasilitas publik, seperti bandara, bus, hingga kereta api.
Dari situ, ia berujar, pemerintah akan tetap mendapatkan penerimaan melalui pajak. Menurut dia, investasi dari pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri diperlukan mengingat anggaran negara yang terbatas. Tapi investasi itu pertama-tama harus datang dulu dari dalam negeri. “Termasuk saya,” ujar Presiden Direktur PT Indika Energy ini.
Ihwal anggaran yang dialihkan untuk program makan bergizi gratis, kata dia, program ini mencakup beberapa tujuan sekaligus, yakni kesehatan, pendidikan, dan manajemen bonus demografi. Program ini, ujar dia, juga akan membangun industri pangan yang memerlukan logistik dengan melibatkan pelaku usaha besar dan kecil.
“Menurut saya lihatnya harus dari situ. Jangan melihatnya negatif. Melihatnya bukan hanya efisiensi saja, tapi efisiensi dan effectiveness,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, menteri dan pimpinan lembaga diminta melakukan efisiensi anggaran, serta membahasnya dengan mitra komisi di DPR. Hasil revisi akan disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Foto 
