Proyek 3 Juta Rumah

Perbesar

Pembangunan perumahan baru di kawasan Gabus, Bekasi, Jawa Barat, 26 Desember 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pembangunan 3 juta rumah akan menggairahkan sektor properti.
Bank siap mengucurkan skema bantuan seperti FLPP dan subsidi bunga.
Insentif pajak dan pembebasan BPHTB belum tentu bisa dinikmati semua pengembang.

GELIAT bisnis properti langsung terasa di awal Tahun Ular Kayu ini. Berbagai pamflet dan informasi tentang pameran properti berseliweran di media sosial. Dewan Pimpinan Daerah Realestat Indonesia (DPP REI) Jawa Barat, misalnya, menggelar REI Property Expo di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, pada 29 Januari-21 Februari 2025. Ada juga Pameran Ribuan Rumah Model Terbaru di Mall Olympic Garden, Malang, serta Sidoarjo Properti Expo di Suncity Mall, Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membuat pelaku industri properti bersemangat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah optimistis sektor ini kian menarik. “Prospek akan makin baik,” katanya pada Rabu, 15 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Infrastruktur Carmelita Hartoto memperkirakan tingkat pertumbuhan sektor properti bisa di atas 2 persen tahun ini. Angka ini belum termasuk efek berganda yang akan mempengaruhi perekonomian. Misalnya efek terhadap kontraktor atau penyedia bahan bangunan yang juga untung ketika pembangunan perumahan kian masif. Tantangan proyek ini adalah memastikan penyediaan lahan, perizinan, pendanaan, hingga ketersediaan bahan bangunan.

Pembangunan 3 juta rumah per tahun adalah salah satu janji kampanye Prabowo. Program ini menyasar warga yang belum punya tempat tinggal. Sebanyak 1 juta unit akan dibangun di perdesaan, kawasan pesisir, dan perkotaan. Proyek ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan atau backlog perumahan yang mencapai 12,7 juta unit pada 2023.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang menyusun peta jalan sebagai rencana kerja besar selama lima tahun ke depan. Salah satunya menyangkut program kredit pemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP.

Maruarar mengklaim KPR FLPP sangat membantu rakyat dalam memiliki rumah. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, sejak awal pemerintahan Prabowo pada akhir Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025, sekitar 65 ribu unit rumah telah menggunakan fasilitas ini. “Baik yang sudah akad maupun yang ready stock,” ucapnya pada Kamis, 16 Januari 2025.

Presiden Prabowo Subianto didampingi beberapa menteri menyaksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama perwakilan investor Qatar, Sheikh Abdul Aziz Al Thani, menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama pembangunan 1 juta rumah, di Istana Merdeka, Jakarta, 8 Januari 2025. TEMPO/Imam Sukamto

Dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2025, Presiden Prabowo membahas langkah konkret realisasi program 3 juta rumah bersama Maruarar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid.

Dalam rapat itu mengemuka usulan seperti perubahan skema subsidi, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, dan dukungan alternatif sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sri Mulyani mengatakan dukungan APBN untuk pendanaan perumahan mencapai Rp 35,5 triliun pada 2025. Dana ini berasal dari kuota FLPP Rp 28,2 triliun untuk 220 ribu unit rumah, subsidi bantuan uang muka Rp 980 miliar buat 240 ribu unit, subsidi selisih bunga Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, serta dana Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Bukan hanya pengembang lokal yang mengharap berkah dari proyek 3 juta rumah. Investor asing pun ikut serta. Salah satunya perusahaan properti asal Qatar, SHK, yang membiayai pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat kelas bawah. Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Menurut Maruarar Sirait, sebanyak 1 juta unit rumah akan dibangun di daerah padat penduduk seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. “SHK untuk membangun di kota kelihatannya, tapi nanti akan dibicarakan dan ini bukan satu-satunya,” ujarnya. Perwakilan SHK, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani, optimistis terhadap proyek tersebut. SHK memiliki keahlian di bidang konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek.

Selain disokong investor asing seperti SHK, pengembangan rumah di pesisir dan perdesaan akan melibatkan masyarakat desa dan pengusaha lokal. Dengan cara ini, geliat industri properti bisa berdampak pada perekonomian desa. Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengatakan akan membantu melakukan pendampingan. Misalnya mengedukasi perusahaan pengembang lokal mengenai cara memperoleh pendanaan perbankan dan mengurus izin. Tahun lalu, Apersi mencatat realisasi pembangunan sebanyak 200 ribu rumah bersubsidi. Tahun ini jumlahnya diharapkan naik menjadi sekitar 300 ribu.

Artikel lain:

Untuk mempercepat distribusi dana FLPP, sebanyak 39 bank penyalur yang telah menandatangani perjanjian kerja sama pada 23 Desember 2024 akan menyalurkan pendanaan KPR Sejahtera FLPP mulai Januari 2025. Bank Mandiri, misalnya, sudah menyalurkan FLPP 100 persen senilai Rp 2,88 triliun kepada lebih dari 22 ribu debitor. “Angka ini naik 68 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara pada Rabu, 15 Januari 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Ekajaya mengatakan ada dukungan pemerintah berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP yang berlaku untuk transaksi pembelian hunian seharga di bawah Rp 5 miliar. Pemerintah memperpanjang masa berlaku fasilitas PPN DTP sektor properti yang semula berakhir pada 2024 menjadi 2025 sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi. Ada pula pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dari pemerintah daerah.

Masalahnya, menurut Bambang, fasilitas ini hanya berlaku untuk rumah yang siap huni atau unit yang sudah dibangun dan siap diserahterimakan. “Hanya segelintir developer yang mampu menyiapkan unit siap pakai,” tuturnya. Kebanyakan pengembang akan terkena PPN yang sebenarnya.

Masalah lain ada pada insentif pembebasan BPHTB. Pemerintah daerah hanya akan membebaskan BPHTB unit hunian yang pemiliknya mempunyai kartu identitas di wilayah yang sama. Padahal kebanyakan orang yang membeli rumah di suatu daerah berasal dari daerah lain. ●