Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Jalur kereta api Makassar-Parepare akan beroperasi pada 2022.
Kereta api Makassar-Parepare bisa mengurangi lalu lintas truk di jalan raya,
Pemerintah mengundang investor lain untuk mendanai proyek kereta api.
JAKARTA – Proyek pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare yang berstatus proyek strategis nasional akan beroperasi pada 2022. Koordinator Kepala Project Management Office Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Yudi Adhi Purnama, mengatakan pembangunan rel kereta api sepanjang 168 kilometer yang dibiayai oleh badan usaha itu sudah separuh jalan. “Operasi pertama pada kereta penumpang rute Stasiun Tanete Rilau-Stasiun Palanro,” kata dia, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rute Tanete Rilau-Palanro sepanjang 42 kilometer merupakan sambungan segmen pertama dan segmen kedua rel Makassar-Parepare. Proyek yang bakal menghabiskan dana Rp 1 triliun itu akan melayani 16 stasiun. Operasi perdana jalur kereta ini meliputi lima area, dari Kabupaten Maros, Kabupaten dan Kepulauan Pangkajene, Kabupaten Barru, Kota Makassar, serta Kota Parepare.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Yudi, pembebasan lahan kereta Makassar-Parepare sudah mencapai 55 persen dan pembangunan konstruksinya 42 persen. Penggunaan jalur tersebut untuk kereta barang baru berjalan jika akses Tonasa-Pangkajene sudah tersambung. “Masih ada penambahan panjang akses dari Tonasa, kendalanya pembebasan lahan,” kata dia.
Jalur kereta api Makassar di Sulawesi, 2017. TEMPO/Iqbal Lubis
Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan proyek kereta Makassar-Parepare yang memakai skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) ini ditargetkan beroperasi mulai triwulan kedua 2022. Setelah melayani angkutan barang, jalur kereta api ini akan mengurangi volume lalu lintas truk di jalan raya, termasuk akses ke sejumlah wilayah permukiman. “Bila sudah terhubung ke Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru, bisa menekan biaya logistik 50 persen dan menghindari masalah sosial, seperti pungutan liar dan penolakan masyarakat,” ujar dia.
Proyek KPBU ini dijalankan oleh PT Celebes Railway Indonesia yang mendapatkan pembiayaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk pada 3 Juni lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pinjaman yang dikantongi Celebes Railway mencapai Rp 693,8 miliar. Dia pun mengajak investor lain masuk ke proyek infrastruktur transportasi. “Harus berpikir kreatif agar proyek bisa tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah,” tuturnya.
Budi mengimbuhkan, skema KPBU akan membiayai sejumlah proyek infrastruktur besar, seperti Pelabuhan Ambon Baru, Pelabuhan Tanjung Carat, Pelabuhan Anggrek, dan Pelabuhan Patimban. Setelah rel Makassar-Parepare, skema KPBU pun akan diterapkan untuk proyek kereta api di Kalimantan Tengah. “Bila swasta punya minat untuk berinvestasi, kami bantu.”
Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, mengatakan pemerintah butuh upaya ekstra untuk mengundang swasta ke proyek kereta api. Tak seperti jalan tol dan pelabuhan, pembangunan sarana-prasarana kereta api membutuhkan modal besar dengan konsesi jangka panjang. “Berikan lebih banyak kemudahan dan kepastian agar swasta mau masuk, setidaknya untuk pengembangan jaringan rel,” ucap dia.
YOHANES PASKALIS
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo