Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bandung - Direktur Utama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) Natal Argawan Pardede mengatakan, perusahaannya bersedia bergabung dalam perusahaan patungan yang akan mengelola LRT Bandung Raya. LRT Bandung Raya akan menyokong konektivitas kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca juga: Skema Pembiayaan LRT Bandung Raya Diusulkan Lewat KPBU
“PSBI berharap ikut, siap ikut, kalau misalkan pemprov memberikan kesempatan pada kita, dan proyeknya menguntungkan. Kenapa enggak,” kata dia di Gedung Sate, Bandung Jumat, 22 Februari 2019.
Natal mengatakan, PSBI tidak akan terjun langsung dalam proyek patungan tersebut. “Untuk LRT, PSBI di belakang, yang di depan itu PT Kereta Api Indonesia,” kata dia.
Menurut Natal, opsi membuat perusahaan patungan mengelola LRT Bandung Raya masih dibahas bersama pemerintah provinsi Jawa Barat. Tapi dia enggan merincinya.
Natal mengatakan, pengerjaan fisik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah berjalan. “Sudah lihat kan di Cimahi sudah (berjalan), di Walini pengerjaan terowongan sudah jalan. Di Jakarta untuk tunneling sudah masuk, alat ngebornya sudah datang,” kata dia.
Natal mengatakan, PSBI saat ini tengah mengebut pembebasan lahan untuk proyek tersebut. “Progres tanahnya sudah di atas 90 persen. Saya lupa tepatnya per hari ini, karena ada pembayaran kompensasi lagi per hari ini. Tapi sudah pasti di atas 90 persen. Sampai minggu kemarin 90,4 persen, minggu ini diharapkan sampai 92-93 persen,” kata dia.
Natal mengatakan, PSBI menargetkan pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tuntas bulan depan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, LRT Bandung Raya ditargetkan rampung bersamaan dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung. LRT tersebut akan menjadi konektivitas kereta cepat itu di Bandung Raya.
Pemerintah Jawa Barat merancang ada 8 trase LRT Bandung Raya yang tersambung dari Tegalluar, Kabupaten Bandung, yakni stasiun perhentian kereta cepat di Bandung. “LRT Bandung sudah diusulkan di skema KPBU (kerjasam pemerintah dan badan usaha),” kata dia di Bandung, Jumat, 22 Februari 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini