Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Solo - DPRD Kota Solo mulai membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Solo 2025. Hal itu menyusul telah terbentuknya alat kelengkapan DPRD melalui rapat paripurna yang digelar di DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 9 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo mengemukakan dimulainya pembahasan RAPBD Kota Solo Tahun 2025 itu tanpa melalui pembahasan di komisi-komisi melainkan langsung di Badan Anggaran (Banggar).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menjelaskan pembahasan RAPBD 2025 dilakukan setelah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS telah rampung dibahas. Penjabat Sementara Wali Kota Solo juga sudah mengeluarkan Keputusan Wali Kota terkait KUAPPAS.
Oleh sebab itu, pembahasan RAPBD tidak lagi melalui pembahasan di komisi-komisi. "Kami langsung di Badan Anggaran," ujar Budi ketika ditemui wartawan di kantor DPRD Kota Solo, seusai rapat paripurna dengan agenda pembentukan alat kelengkapan DPRD kemarin.
Budi optimistis pembahasan RAPBD 2025 dapat terselesaikan pekan ini. Ditanya soal potensi terlambatnya pembayaran gaji para anggota DPRD selama enam bulan tahun depan, yang merupakan imbas tertundanya pengesahan APBD 2025, menurutnya konsekuensi itu tidak perlu dipikirkan dulu.
"Saat ini nggak usah dipikirkan dulu gajian atau tidak. Yang penting kami akan fokus minggu ini menyelesaikan pembahasan RAPBD 2025 ini," kata dia.
Ia menyatakan DPRD Solo masih memiliki waktu hingga akhir Desember 2024 ini untuk membahas RAPBD 2025 tersebut. Hal itu berdasarkan hasil konsultasi DPRD Solo ke Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini.
"Pokoknya kami fokus untuk pembahasan dulu terlepas nanti ada konsekuensi itu ada atau tidak, kami lihat proses dan berjalan waktu," tutur dia.
Selain itu, menurut dia, DPRD juga belum terlambat mengingat DPRD baru menerima draf RAPBD 2025 dari Pemerintah Kota Solo pada tanggal 19 November 2024. Ia mengatakan ada waktu 60 hari untuk membahas itu di DPRD.
"Ya, itu belum terlambat. Artinya masih ada harapan itu masih bisa. Karena dari provinsi (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) kan nanti juga akan mengevaluasi hasil pembahasan kami," katanya.
Foto 
