Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen setelah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari-Februari 2025 memburuk. “Masih dalam range (jangkauan), masih optimistis. Defisit juga kan masih 3 persen dan juga ratio utang di bawah 40 persen. Negara lain malah banyak yang ebih tinggi. Singapura saja 170 persen. Jepang juga tinggi. Kan itu tergantung penggunaan,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Kamis, 13 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Airlangga memaparkan penurunan APBN yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani baru perkembangan dalam dua bulan terakhir. Ia mengatakan, momen Idul Fitri bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mendorong konsumsi masyarakat . Airlangga juga berharap aktivitas ekspor terus berjalan. “Besok kami luncurkan (program) di ritel, belanja online juga. Tentu dengan keluarnya THR (tunjangan hari raya) dan BHR (bonus hari raya) diharapkan daya beli bisa terdongkrak. Apalagi tiket pesawat juga turun 13-14 persen dan jalan tol juga diskon di hari tertentu bisa sampaoi 10 persen,” ujarnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi APBN hingga Februari 2025. Bendahara negara melaporkan sampai akhir Februari 2025 APBN mengalami defisit Rp 31,3 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “APBN 2025 didesain dengan defisit Rp 612,2 triliun, jadi defisit ini masih di dalam target yang didesain dari APBN,” ucap Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 13 Maret 2025.
Seperti diketahui, defisit APBN tahun ini ditargetkan 2,53 persen terhadap PDB. Defisit terjadi saat belanja lebih tinggi dari pendapatan. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja negara dalam sebesar Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun. Sehingga defisit anggaran dibatasi Rp 616,3 triliun.
Adapun realisasi belanja negara hingga akhir Februari sebesar Rp 348,1 triliun. “Hingga akhir Februari kami masih melihat belanja negara Rp 348,1 triliun. Ini 9,6 persen dari belanja yang dianggarkan tahun ini,” ujarnya.
Sementara itu, pendapatan negara hingga akhir Februari mencapai Rp 316,9 triliun. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 240,4 triliun terdiri dari pajak 187,8 triliun dan penerimaan bea dan cukai Rp 52,6 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun.
Penerimaan pajak menjadi sorotan, khususnya setelah munculnya permasalahan imbas implementasi sistem Coretax. Sri Mulyani melaporkan hingga akhir Februari penerimaan pajak mencapai Rp 187,8 triliun. “Atau 8,6 persen dari target,” ujarnya.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Risiko Pelik Setelah Modal Asing Hengkang dari Indonesia
Foto 
