Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan, lantaran anggaran infrastruktur ditahan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembangunan bendungan dihentikan sementara. Hal itu disampaikan Dody usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di kantor Bappenas, Jakarta, Senin pagi, 18 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pembangunan yang besar kayak bangun bendungan sementara kita setop dulu. Apa yang ada kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 100 persen mendukung ketahanan pangan. Dengan keterbatasan hari ini apa yang sudah kita punya, kita lebih revitalisasikan, lebih optimalisasikan,” kata Menteri PU.
Alasan Sri Mulyani menahan anggaran infrastruktur
Menurut Dody Hanggodo, penahanan anggaran oleh Sri Mulyani dilakukan sampai antarkementerian duduk bersama dengan Badan Perencanan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk menyinkronisasi program kerja. Kebijakan Menkeu ini, kata Dody, berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya tidak mengetahui hingga kapan penahanan anggaran dilakukan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden, sampai kami antarkementerian duduk sama-sama dengan Kepala Bappenas,” kata Dody.
Usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Bappenas pada Senin pagi, Dody lalu rapat dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian PU pada Senin sore. Namun, ketika ditemui setelah rapat, Dody menyampaikan belum ada pembahasan rinci soal penahanan, pengurangan, maupun penambahan anggaran untuk kementeriannya.
“Belum sampai ke arah situ. Diskusi saja agar pekerjaan-pekerjaan 2025 yang sudah dicanangkan bisa dikerjakan dengan tepat, cepat, efektif dan efisien,” jelasnya.
Wamen PU: Anggaran infrastruktur penting untuk pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kususmastuti mengungkapkan anggaran infrastruktur penting bagi pemerintah guna memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
"Kalau ini untuk kepentingan masyarakat, kepentingan negara saya pikir masih akan ada khusus untuk itu, tapi Kementerian Keuangan mesti akan tahu kebutuhan-kebutuhannya apa dan kita juga harus ada kebijakan-kebijakan yang harus kita lakukan," ujar Diana di Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu, 20 November 2024 dikutip dari Antara.
Salah satu contoh pentingnya anggaran infrastruktur untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah ketika untuk kesiapan dan kemantapan infrastruktur seperti jalan dalam melayani masyarakat saat musim libur Natal, tahun baru dan lebaran.
"Ini kebutuhan masyarakat, ketika masyarakat harus melakukan mudik perjalanan pada akhir tahun, kita harus memfasilitasi, kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Diana.
Diana berharap anggaran infrastruktur yang saat ini untuk sementara ditahan dulu oleh Kementerian Keuangan sesuai arahan Presiden RI agar dapat cair. "Ya, Bismillah," ujarnya.
HATTA MUARABAGJA | RIRI RAHAYU
Pilihan editor: Kementerian PU Antisipasi Dampak Kenaikan PPN
Foto 
