Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli kembali berkomentar soal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang saling melontarkan pernyataan tajam ihwal utang pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya bingung kok (Sri Mulyani) beraninya cuma sama Zulkifli Hasan, berani sama Rizal Ramli, dong," ujar Rizal seusai menghadiri acara Hari Ulang Tahun PAN di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN, Jakarta, Kamis malam, 23 Agustus 2018.
Komentar Rizal merujuk kepada sikap Sri Mulyani yang beberapa kali tak mengacuhkan ajakan debat yang dilontarkan Rizal. Lantaran kerap diabaikan, Rizal kini enggan mengajak Sri Mulyani berdiskusi ekonomi.
"Dia kan enggak tertarik. Jokowi (Presiden Joko Widodo) sudah perintahkan, tapi dia tidak punya nyali sama kami. Mana berani sama saya," ujar Rizal Ramli.
Rizal juga menilai Sri Mulyani seringkali menjelaskan masalah dengan data yang selektif. Padahal, kenyataannya kondisi perekonomian Indonesia, menurut Rizal sudah lampu 'setengah merah'. "Maksudnya hampir semua indikator makro ekonomi itu negatif."
Contohnya, kata Rizal, tampak dari neraca perdagangan, neraca berjalan, hingga neraca keuangan yang mengalami defisit. Ia juga meyakini pada akhir tahun 2018 keseimbangan primer juga akan negatif. "Pemerintah terlalu banyak ngibul," ujarnya.
Persoalan utang pemerintah masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat lantaran Zulkifli Hasan dan Sri Mulyani terus berbalas tudingan. Berawal dari pidatonya pada Kamis, 16 Agustus 2018, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyinggung utang pemerintah Rp 409 triliun, yang jatuh tempo tahun depan, tak wajar. Angka itu disebut tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan.
Menanggapi kritik itu, Sri Mulyani mengatakan pernyataan Zulkifli Hasan bermuatan politis dan menyesatkan. Ia menjelaskan, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen Surat Perbendaharaan Negara atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yang bertenor di bawah satu tahun dan merupakan instrumen untuk mengelola arus kas. "Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?" katanya, pekan lalu.
Sri Mulyani juga menyatakan bekas koleganya di kabinet pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tak pernah membahas utang. "Mengapa pada saat Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang?" ujarnya. "Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?"
Sri Mulyani lantas menjelaskan tren pertumbuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berasal dari utang terus turun sejak 2016. Pembiayaan utang mencapai puncaknya pada 2015.
"Selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak," ujar Sri Mulyani dalam akun Facebook resminya, Senin, 20 Agustus 2018.
Pada tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0 persen. Sri Mulyani berujar saat itu pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya. Angka tersebut turun drastis ke level 5,6 persen pada 2016.
Pertumbuhan pembiayaan utang sempat naik tipis pada 2017 ke angka 6,5 persen, sebelum merosot ke minus 9,7 persen. Pada Rancangan APBN 2019, pertumbuhan pembiayaan utang diproyeksikan minus 7,3 persen. Pembiayaan utang pada 2019 direncanakan Rp 359,3 triliun.
Simak berita menarik lainnya terkait Sri Mulyani hanya di Tempo.co.
Foto 
