Sambil Ber-KB Menggaet Kredit

WAJAH Kadek Resni (27 tahun) dan Nengah Korni (29 tahun) berseri-seri tatkala ditemui pekan lalu. Dengan bangga kedua wanita bertetangga dari Desa Sibang, Kabupaten Badung, Bali, itu menunjukkan babi mereka. "Yang lebih besar itu yang bibit krosing. Bandingkan dengan babi lokal di kandang lain itu," ujar Nengah Korni seraya menuding dua ekor babi dalam kandang yang berukuran tiga kali tiga meter. Nengah Korni dan Kadek Resni adalah dua di antara 20 wanita desa Sibang yang memperoleh kredit bibit babi dari Bank Dagang Negara yang bekerjasama dengan BKKBN. Keduapuluh wanita tersebut merupakan satu kelompok peserta Keluarga Berencana lestari (telah mengikuti 5 tahun lebih). Di seluruh Provinsi Bali terdapat 56 kelompok yang memperoleh kredit babi dari BDN. Separuhnya menerima kredit pada 1979, yang karena dianggap berhasil diperluas tahun ini. "Kredit ini sangat menolong kami. Hasil babi krosing lebih cepat tapi bibitnya sulit didapat," kata Nengah Korni yang juga bekerja sambilan sebagai buruh tani. Tiap kelompok peserta KB tersebut memperoleh Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) sebesar Rp 600.000 untuk pengadaan 40 ekor babi yang berumur 3 bulan. Bibit yang diperoleh merupakan persilangan antara babi Bali dengan Australia. Para penerima kredit dikenakan bunga 1% perbulan, yang bisa dibayar tiap bulan atau sekaligus kalau babi yang dipelihara telah dijual. "Memelihara babi merupakan kerja sambilan buat banyak wanita di pedesaan Bali. Biasanya bibit babi diperoleh secara ngadas, artinya hanya memelihara babi milik orang lain. Si pemelihara memperoleh duapertiga dari hasil penJualan sedang sang pemilik sepertiga. Seekor babi lokal dalam usia setahun bisa mencapai bobot 70 kg. Babi ini biasanya dijual menjelang hari raya Hindu seperti Galungan. "Pemberian kredit itu memilki beberapa fungsi," kata Susila dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bali yang mengkoordinasi pelaksanaan kredit babi itu. Pertama untuk menambah pendapatan keluarga. Berikutnya: meningkatkan kesadaran berkoperasi karena penjualan dilakukan secara kolektif. Yang ketiga menjadikan mereka sebagai motivator KB di luar kelompok. Dan terakhir untuk menggairahkan usaha menabung. Kerjasama BKKBN dan BDN daiam pemberian kredit buat akseptor KB itu dimulai akhir 1979 di Bali antara BDN cabang Denpasar dan BKKBN Provinsi Bali. Upaya itu dinilai berhasil sehingga dipandang perlu untuk memperluasnya ke seluruh Indonesia. Provinsi kedua yang dijadikan sasaran: Jawa Timur. Kredit akan berupa bibit itik, ayam, kambing. Senin 19 Oktober lalu di gedung BKKBN Jakarta ditandatangani naskah kerjasama pemberian fasilitas Kredit Investasi Kecil (K IK) dan KMKP antara BKKBN Pusat yang diwakili Menteri Soewardjono Soerjaningrat dan Direktur Utama BDN H.M. Widarsadipradja. Menteri Kesehatan Soewardjono yang juga menegaskan tujuan kerjasama itu untuk meningkatkan pendapatan akseptor KB. "Jika program ini berhasil, diharapkan jumlah akseptor KB lestari akan terus mening kat," ujarnya. Jumlah akseptor lestari di seluruh Indonesia saat ini 7,7 juta. Soewardjono mengatakan dalam kerjasama ini BKKBN bukan bertindak sebagai lembaga penjamin kredit. "Kami hanya memberi rekomendasi pada BDN siapa akseptor yang layak diberi kredit," ucapnya pada TEMPO. Bagaimana kalau kredit itu macet? "Ya, saya harapkan tidak demikian. Selama ini di Bali hal itu tak pernah terjadi. Kalaupun nanti terjadi, bagaimana ya? Pokoknya BKKBN tak berkewajiban menjadi penanggung," ucapnya. Di Bali, hingga kini tercatat 1120 aksetor KB di delapan kabupaten yang menerima kredit. Tiap kelompok yang beranggotakan 20 orang dikoordinasi oleh seorang pemimpin yang dipilih oleh para anggotanya dan disetujui BKKBN dan pemerintah daerah. Dialah yang bertanggungjawab pada pengembalian kredit yang besarnya berkisar Rp 600 ribu itu. Tak Perlu Kaku Menurut seorang pejabat BDN Pusat, selama ini penagihan kredit tersebut tak pernah menemui kesulitan. Pihak BDN sendiri sebelum memberikan kredit sudah meneliti para calon penerima. "Ditambah rekomendasi BKKBN, kami tak sangsi memberikannya," katanya. Banyak kalangan perbankan yang menanyakan mengapa BDN yang diajak kerjasama oleh BKKBN. Menurut UU No. 18/1968 BDN sebagai bank pemerintah diprioritaskan menangani sektor pertambangan. "Usaha kredit babi di Bali yang akan diperluas di Jawa Timur itu sebenarnya berkaitan dengan sektor pertanian. Dan itu menjadi porsi Bank Rakyat Indonesia atau lebih dekat pada BNI 1946," kata seorang sumber TEMPO dari kalangan perbankan. Namun pejabat BDN yang ditemui TEMPO mengelak. "Bagaimanapun tujuan kredit itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bisa saja tak perlu terlalu kaku," ujarnya. BDN yang saat ini memiliki 87 kantor cabang di dalam dan luar negeri ini memiliki sekitar 5 ribu karyawan. Menurut angka akhir Juni 1981 bank ini memperoleh keuntungan $ 21 milyar. Pihak BDN melihat prospek kerjasama dengan BKKBN ini cukup cerah. "Dari segi komersial hasil bunga satu persen sebulan --jika lancar--adalah pendapatan yang lumayan," katanya. Belum jelas berapa batas kredit yang akan disediakan BDN untuk para akseptor KB. "Tapi jika melihat jumlah akseptor lestari saja ini lebih dari 7 juta, pasti harus tersedia jumlah plafon yang besar," katanya.