Sapu bersih btn

PENGUSAHA tanah dan bangunan (real estate) yang tidak bonafide sekarang boleh gigit jari. Bank Tabungan Negara telah memutuskan untuk mencabut commitment Letter-nya semacam surat keterangan yang dapat digunakan pengusaha untuk meminta kredit konstruksi (KK) pada bank. Tindakan ini diambil karena jumlah CL yang diterbitkan tidak sebanding dengan jumlah rumah murah yang dibangun sejauh ini. "Daripada mereka ngotor-ngotori portofolio CL," kata Prayogo Mirhad, Dirut BTN. Antara 1976 sampai dengan 21 Januari yang lalu, menurut angka sementara BTN, ada 836 CL yang diterbitkan di seluruh Indonesia dengan jumlah 144.370 rumah, dan mencakup pagu kredit sebesar Rp 673,9 milyar. Dari jumlah itu, hanya 68.068 rumah yang direalisasi dengan pagu kredit Rp 280,7 milyar. Di samping itu, masih sedang dalam pembangunan 30.447 rumah dengan pagu kredit Rp 160,8 milyar. Angka sementara BTN itu menunjukkan adanya 69.195 rumah yang belum dibangun dengan pagu kredit sebesar Rp 362,4 milyar. Yang belum jelas adalah: Ke mana selisih rumah sejumlah 7.107 dengan pagu kredit Rp 30,9 milyar? Tetapi, dalam keterangannya kepada TEMPO pekan lalu, Prayogo belum dapat mengatakan berapa usaha tanah dan bangunan atau developer yang akan terkena pencabutan CL. "Kita sangat berhati-hati dalam mencabut CL, karena biasanya, developer sudah memperoleh kredit konstruksi dari bank," katanya. "Ini bisa berakibat rumah yang sudah selesai -- kalau, misalnya, rumahnya sudah selesai -- tidak bisa dibeli dengan fasilitas BTN." Apa yang dilakukan BTN sekarang ini adalah "menghentikan untuk sementara surat permohonan usulan proyek dan perluasan proyek," kata Prayogo. Tindakan sementara ini akan berlangsung sampai akhir Maret atau awal April, sejak dimulainya 21 Januari lalu. Prayogo membantah, tindakan ini ada hubungannya dengan penciutan dana BTN. "Harap jelaskan kepada masyarakat," kata Prayogo dengan logat Jawa Timurnya, " bahwa BTN sama sekali tidak menghentikan pemberian kredit pemilikan rumah," katanya. Tapi jelas, dia dapat berharap dari pembekuan CL baru itu BTN akan dapat mencapai dua sasaran sekali pukul. Pertama, melakukan inventarisasi, evaluasi dan proyeksi terhadap CL yang pernah diterbitkan sejak 1976, dan kedua, menyesuaikan jumlah CL yang akan diterbitkan dengan kebutuhan perumahan serta dana yang tersedia di masa depan. Ada soal lain kenapa Prayogo menghentikan untuk sementara pengeluaran CL: ada sejumlah perusahaan yang menawarkan CL-nya kepada developer atau pengusaha tanah dan bangunan, seperti pengusaha aktentas zaman dulu. "Mungkin karena mereka tidak punya modal, mungkin tidak bisa membebaskan tanahnya, mungkin juga karena soal lain," kau Prayogo. Tetapi apakah CL memang dapat diperjual-belikan? "Praktis tidak bisa," kata Eric Samola Direktur PT. Jaya Realty yang membangun Bintaro Jaya. CL diberikan atas nama perseroan. Jadi CL itu hanya bisa dipindah jika perusahaan bersangkutan dijual seluruhnya. Pendapatnya itu diperkuat oleh Anton Haliman, Presiden Direktur PT Agung Podomoro yang membangun Sunter Jaya. Kedua perusahaan itu, dan perusahaan lain yang tidak menerima CL, sama sekali tidak akan menderita akibat keputusan baru BTN. Developer yang menerima CL dari BTN, dan selama ini masih tetap giat membangun proyeknya, seperti PT Labrata yang membangun daerah Meruya llir, misalnya, tampaknya juga tidak akan terkena keputusan baru BTN -- itu. "Kami masih punya 1.000 rumah di Meruya," kata A. Rachman Jabar, Kepala Pemasaran Labrata. Sejumlah developer di Jakarta yang menerima CL dari BTN enggan membicarakan keputusan tentang CL itu dengan alasan, "belum menerima pemberitahuan" dari BTN. Prayogo sendiri, selama tiga pekan terakhir ini terbang hilir mudik dari satu ibukota ke ibukota provinsi lain untuk menjelaskan keputusan BTN itu. Salah satu tujuan keputusan tentang CL itu adalah melihat developer mana yang aktif membangun, yang lambat dan yang sama sekali tidak membangun. Sekurang-kurangnya ada 327 developer di seluruh Indonesia yang menerima CL dari BTN. " Bagi yang lambat menyelesaikan proyeknya akan kita kurangi CL-nya, dan yang tidak membangun sama sekali kita cabut CL-nya," kata Prayogo. Golongan terakhir inilah yang disebut Prayogo sebagai "ngotor-ngotori portofolio CL." Menurut sumber TEMPO, mereka yang tidak membangun itu biasanya adalah pemborong atau kontraktor yang "latah ". Mereka bukan developer dalam arti kata sebenarnya, tapi ikut-ikutan mendirikan usaha tanah dan bangunan. Apa kerugian calon pemilik rumah akibat keputusan BTN itu? "Tidak ada," jawab Prayogo. "BTN memberi kredit pemilikan rumah (KPR) kepada perorangan, mereka membayar kepada BTN, tidak kepada developer." Calon pemilik rumah hanya memilih lokasi rumah yang mereka kehendaki pada suatu developer, kemudian meminta KPR kepada BTN. Bila dia memenuhi persyaratan, BTN akan mengeluarkan sepucuk surat keterangan yang digunakan si calon pembeli untuk meminta developer bersangkutan membangun rumahnya. Proses selanjutnya adalah anura si calon pembeli dan BTN sampai rumah itu selesai, dan si pembeli memasuki rumahnya, dan mencicilnya kepada BTN sampai selama 20 tahun. Si developer menerima uangnya dari BTN. Berapa banyak developer yang akan terkena keputusan Prayogo Mirhad karena mengotori portofolio CL-nya, dia sendiri belum tahu. "Kita harus tunggu sampai akhir Maret atau awal April," katanya. Bukan karena menunggu selesainya sidang umum MPR. Tapi Prayogo agaknya ingin menyapu lebih bersih.