Sarana Melatih Pekerja Konstruksi di Tengah Pandemi Covid-19

Perbesar

Pengerjaan struktur tiang bangunan di Bekasi Selatan, Jawa Barat, 22 Maret 2021. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pelatihan jasa konstruksi bagi pekerja dan kontraktor pada level usaha kecil dan menengah belum surut.
Jumlah pekerja bersertifikat yang besar selama beberapa waktu terakhir.
Pemerintah mengalokasikan Rp 127,8 triliun untuk program padat karya.

JAKARTA – Program peningkatan kemampuan pekerja konstruksi masih berlanjut meski tak seoptimal sebelum adanya pandemi Covid-19. Wakil Ketua II Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), John Paulus Pantouw, memastikan pelatihan jasa konstruksi belum surut, khususnya bagi pekerja dan kontraktor level usaha kecil dan menengah (UKM).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kita harap program UKM menjadi cara industri jasa konstruksi membantu pemulihan ekonomi nasional,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bersama berbagai asosiasi profesi dan perusahaan, LPJKN ikut mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. Program yang berbasis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi itu diperkirakan rampung pada September mendatang. Meski belum dirinci oleh John, sertifikasi tenaga kerja ahli dan tenaga terampil dipastikan tetap berjalan di sela pelaksanaan proyek besar dan kecil, bahkan dalam program padat karya.

Dia mengakui tak ada lonjakan jumlah pekerja bersertifikat selama beberapa waktu terakhir. Terlebih, saat ini minim pelatihan tatap muka. “Estimasi saya, seluruh sertifikasi kembali normal dan meningkat pada Agustus atau September nanti, untuk persiapan mereka (pekerja) masuk ke proyek periode 2022,” kata John.

Pekerja melintas di sebuah proyek konstruksi di Kawasan Halim, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

Pada kuartal ketiga tahun lalu, jumlah pekerja konstruksi bersertifikat ahli dan terampil baru berkisar 664 ribu orang, atau hanya 8 persen dari perkiraan total 8,3 juta tenaga kerja sektor tersebut. Jumlah kecil itu terbagi menjadi 171 ribu orang tenaga ahli dan 493 ribu tenaga terampil. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebenarnya sempat menargetkan pelatihan sepanjang 2020 yang bisa menghasilkan 243 ribu pemegang sertifikat baru, tapi kondisi berubah karena berbagai realokasi anggaran untuk mitigasi Covid-19.

Kepada Tempo pada November 2020, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dewi Chomistriana, membenarkan bahwa program padat karya tunai (PKT) menjadi peluang untuk mendongkrak level tenaga kerja konstruksi. Sertifikasi dan pelatihan bisa digelar bagi peserta PKT yang berminat agar dapat terserap menjadi pekerja proyek konstruksi nasional pada masa depan.

“Harapannya, mereka punya keahlian sebagai nilai tambah untuk mencari pekerjaan saat sudah tidak ada PKT,” kata dia. Saat diwawancarai, Dewi menyebutkan ada 9.300 pekerja dari tujuh wilayah PKT PUPR yang mengikuti pelatihan jasa konstruksi. Program padat karya ini dimulai pada semester pertama 2020.

Pemerintah mengalokasikan Rp 127,8 triliun untuk program padat karya yang diadakan berbagai kementerian dan lembaga pada tahun ini. Hingga awal bulan ini, program yang menyasar 669 ribu tenaga kerja itu sudah terealisasi hingga Rp 38,10 triliun atau 29,8 persen dari pagu.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Mohammad Faisal, menilai program padat karya pemerintah bisa saja digarap kontraktor kecil di daerah untuk keperluan pembinaan. Namun jumlahnya tentu kecil mengingat program itu difokuskan untuk pengangguran akibat pandemi. “Tergantung jenis proyek konstruksi. Kalau semakin butuh keterampilan dan kewaspadaan, bisa saja pakai pekerja berpengalaman dari kontraktor kecil.”