Sepekan, KKP Rilis 105 Dokumen Izin Usaha dan Penangkapan Ikan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah menerbitkan 105 dokumen izin perikanan selama sepekan sejak 30 Desember 2019 hingga 6 Januari 2020. Penerbitan dokumen itu dilakukan setelah kementerian meluncurkan Pelayanan Perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat atau Silat.

Dari 105 dokumen yang keluar, sebanyak 21 di antaranya merupakan surat izin usaha perikanan atau SIUP. Kemudian, 84 dokumen lainnya adalah surat izin penangkapan ikan atau SIPI dan surat izin pengangkutan ikan alias SIKPI.

"Dengan mekanisme alur perizinan perikanan tangkap, sistem menjadi lebih sederhana," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulficar Mochtar dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2020.

Zulficar mengatakan, dengan sistem Silat, verifikasi kelengkapan untuk penerbitan dokumen surat perintah pembayaran (SPP), pungutan pengusaha perikanan (PPP), atau pungutan hasil peringatan (PHP) hanya membutuhkan waktu 30 menit. Pelaku usaha juga hanya membutuhkan proses selama 30 menit untuk membayarkan PPP/PHP tersebut hingga dokumen perizinan diterbitkan. Adapun batas waktu maksimal pembayaran berlaku hingga 10 hari kerja.

Untuk makin mempercepat keluarnya dokumen, Zulficar meminta para pelaku usaha melengkapi persyaratan dokumen asli saat mengurus izin. Ia menyebut keterlambatan penerbitan izin dapat terjadi karena kelalaian pelaku usaha.

KKP sebelumnya merilis sistem Silat dalam rangka mengoptimalkan penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap. Dengan sistem ini, pelaku usaha hanya butuh waktu 1 jam dari sumla 14 hari.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan sistem ini akan membuat pelaku usaha dapat mengefisienkan waktu dan biaya. "Sehingga semakin mudah merencanakan sesuatu untuk perusahaannya ke depan," ucap Eddy pada 30 Desember lalu.

Edhy Prabowo mengatakan kemudahan serta kecepatan perizinan akan dibarengi dengan upaya penguatan fungsi pengawasan terhadap seluruh tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Kebijakan tersebut dilakukan agar ekosistem sumber daya alam laut terjaga sehingga mampu berkontribusi terhadap devisa negara.