Sepi Konstruksi di Menara Meikarta

Perjalanan Meikarta rupanya tak mulus. Berbagai persoalan menghadang, dari demonstrasi karyawan, perizinan, hingga utang yang saat ini tengah diproses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT Relys Trans Logistics dan PT Imperia Cipta Kreasi mengajukan gugatan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Mahkota Sentosa Utama, akhir Mei lalu. Kedua perusahaan mengklaim memiliki tagihan di Mahkota Sentosa yang nilainya sekitar Rp 40 miliar.

Pertengahan April lalu, ratusan karyawan menggelar unjuk rasa di depan Meikarta Gallery, Jalan OC Boulevard Utara, Lippo Cikarang, Bekasi. Mereka menuntut pembayaran gaji dan uang komisi. Direktur Komunikasi Publik Lippo Group Danang K. Jati mengatakan tidak ada komisi penjualan yang belum dibayarkan kepada yang berhak. "Semua sudah sesuai dengan aturan ketenagakerjaan," katanya dalam keterangan pers beberapa waktu lalu. Klaim komisi penjualan dengan jumlah tenaga pemasaran begitu banyak itu, Danang menambahkan, memerlukan waktu untuk verifikasi data dan lain-lain.

Perusahaan kontraktor penggarap Tower EF, PT Total Bangun Persada, sempat menghentikan sementara pekerjaan penyelesaian. Belum tercapainya titik temu pembayaran proyek antara Total Bangun Persada dan Lippo Cikarang terungkap dalam selembar surat tertanggal 28 April 2018. Surat ini beredar di media sosial. Kepada semua subkontraktor, Total menginstruksikan penghentian sementara kegiatan di proyek tersebut mulai 30 April 2018.

Sekretaris Perusahaan Total Bangun Persada Mahmilan Sugiyo Warsana tak membantah ataupun membenarkan adanya surat tersebut. Tapi, belakangan, perusahaan mengeluarkan pernyataan: "Kami sampaikan klarifikasi bahwa pekerjaan finishing Tower EF pada proyek Orange County terus berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dan disepakati dengan pelanggan kami."

Orange County adalah kompleks central business district Meikarta. Proyek ini digarap lebih dulu dibanding menara lain. Di area ini kegiatan konstruksi lebih tampak, meski tidak signifikan. Beberapa crane bergerak dikendalikan operator.

Persoalan izin juga belum tuntas, meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Bekasi memberi izin hunian bagi Meikarta untuk lahan seluas 84,6 hektare. Menurut Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jawa Barat Eddy Iskandar Muda Nasution, pengembang harus membereskan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan (IMB). Ia menegaskan, pemerintah Jawa Barat tidak melarang pembangunan. "Tapi pembangunannya seperti apa, harus menjadi satu kesatuan ekologi," ujarnya, Jumat pekan lalu. Tugas pemerintah provinsi, kata Eddy, menjaga ekologi wilayah Bekasi dan Karawang karena proyek tersebut berada di lintas kabupaten.

Eddy menjelaskan, rekomendasi hanya diterbitkan untuk lahan seluas 84,6 hektare sesuai dengan izin peruntukan penggunaan tanah yang dikantongi perusahaan. Semula pengembang mengajukan permohonan izin untuk 300 hektare dari 500 hektare tanah yang dimiliki. "Masalahnya, 500 hektare itu sebagian izinnya untuk kawasan industri," ucapnya. Sedangkan untuk hunian harus ada reklasifikasi dan penyesuaian ruang. Itulah yang belum dilakukan pengembang.

Pemerintah juga meminta jaminan atas beberapa hal, seperti sumber pasokan air tanah, pembuangan limbah, dan pengaturan lalu lintas serta angkutan. "Kemarin katanya sudah dapat dari Jatiluhur 3.000 liter per detik, kami hitung cukup," ujar Eddy. Kalau pengembang hendak menambah luas proyek, pasokan air juga harus ditambah.

SIDANG gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) keempat yang digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kamis pagi pekan lalu, berlangsung sekitar satu jam saja. Agendanya: mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan tergugat. Mahkota Sentosa menghadirkan pakar hukum kepailitan dari Universitas Airlangga, Hadi Subhan. Ia menjelaskan, masalah utang-piutang seharusnya masuk ke ranah hukum perdata, bukan peradilan PKPU.

Seusai sidang, Direktur Mahkota Sentosa Reza Chatab menyatakan menolak tagihan PT Relys dan PT Imperia dengan alasan tidak pernah menjalin kontrak. Alasan lain: dokumen-dokumen yang diajukan diduga fiktif, cacat hukum, dan bukan tagihan sah.

Dokumen tagihan juga dinilai janggal. Misalnya surat perintah kerja (SPK) yang seharusnya disiapkan dan dikeluarkan oleh Mahkota Sentosa justru dibuat di atas kop surat penerima pekerjaan, yakni PT Relys. Reza juga mempertanyakan konsistensi angka pada SPK, yang tertera "Rp 19" tapi selanjutnya ditulis "satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah".

Sebelumnya, Mahkota Sentosa menyatakan telah membayar lebih dari Rp 13 miliar kepada kedua penggugat. Tapi kemudian perusahaan melakukan audit karena ditemukan banyak ketidakwajaran pada dokumen tagihan. "Setelah dicek auditor internal, berita acara serah-terima, laporan pekerjaan, banyak tagihan gelondongan," kata Danang Jati. "Ada yang sebulan dan ada yang tiga bulanan dengan nilai tagihan fantastis." Lippo pun melaporkan kejanggalan tersebut kepada aparat penegak hukum.

Kuasa hukum PT Imperia, Ibnu Suryo Hastomo, akan mengecek dokumen yang dimaksudkan. Sebab, timnya merasa tidak pernah memasukkan SPK sebagai alat bukti. Ia menyatakan tidak tahu asal surat itu. "Kami harus cek ulang berkasnya. Kalau tidak salah, tidak ada SPK," ucap Ibnu. Imperia, kata dia, menyampaikan bukti pembayaran.

Manajemen PT Imperia sebenarnya tidak mau kasus ini memicu keributan. Perusahaan hanya ingin urusan piutang beres. Sebab, perusahaan juga terikat oleh supplier dan subkontraktor lokal dari acara Meikarta yang digelar di Surabaya, Sidoarjo, serta Jember. "Mereka juga menjadi korban," kata seorang pejabat Imperia.

Berbagai persoalan dalam proyek Meikarta sempat membuat otoritas bursa memanggil manajemen PT Lippo Cikarang Tbk. Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia saat itu, Samsul Hidayat, menerima Direktur Utama Meikarta Ketut Budi Wijaya, 7 Juni lalu. Seusai pertemuan, yang berlangsung sekitar satu setengah jam, Samsul menjelaskan pemanggilan itu bertujuan meminta klarifikasi atas pemberitaan mengenai proyek tersebut.

Toh, manajemen Lippo tetap optimistis pembangunan Meikarta akan sesuai dengan rencana, dengan izin yang lengkap dan komitmen dari mitra strategis. Dua pekan lalu Ketut menjelaskan, sumber pendanaan Meikarta sama seperti proyek Lippo lain, yang melibatkan modal perseroan, dukungan investor strategis, dan pinjaman bank. "Saya sampaikan ke Bursa (BEI) bahwa proyek ini jalan terus," katanya. Ia mengklaim isu perizinan sejak awal sudah selesai. Menurut Ketut, perusahaan juga telah melengkapi sejumlah hal yang sebelumnya dianggap kurang. "Kami sudah ada IMB," ujarnya.

Tahun lalu, perseroan mengantongi Rp 7,5 triliun hasil pemasaran Meikarta. Dana diputar sebagai dukungan modal proyek. Perseroan juga mendapat suntikan modal mitra strategis. "Tidak ada investor yang hengkang," ucap Ketut. Sejumlah mitra masih menguasai 49 persen saham Meikarta. Injeksi modal yang mengalir dari mitra strategis, dia melanjutkan, senilai Rp 3,1 triliun. Pernyataan Ketut ini sekaligus menepis kabar mengenai investor Cina yang meninggalkan proyek Meikarta.

Sebelumnya terbetik kabar bahwa investor Cina yang rencananya mendanai dua pertiga modal kerja Meikarta hengkang dari proyek tersebut. Seorang kerabat dari Lippo Group mengatakan investor itu gagal membawa dana yang dijanjikan gara-gara ada kebijakan pengetatan keuangan pemerintah Cina setelah cadangan devisa negara itu tergerus. Akibatnya, para konglomerat tidak bisa membawa uangnya dari Cina, termasuk investor Meikarta. Ini yang membuat sejumlah pekerjaan proyek, termasuk pemasaran dan konstruksi yang seharusnya digarap investor Cina, mandek.

Meski manajemen Meikarta telah menjamin keberlangsungan proyek, kekhawatiran tetap tebersit di benak Mark Antonius, pembeli unit apartemen asal Jakarta Timur. "Saya khawatir soalnya banyak laporan pegawainya tidak dibayar," ujarnya, Jumat pekan lalu. Perasaan ketar-ketir dialami pembeli lain, Edi Nurhidayat, warga Indonesia yang tinggal di Singapura. "Bagaimana mau mengecek? Saya tinggal jauh di Singapura. Kalau ada informasi, saya bisa putuskan: cut loss atau terus," katanya.

Danang Jati menegaskan bahwa proyek Meikarta jalan terus. Targetnya: ribuan unit di 14 blok yang akan berdiri di 28 tower bisa diserahterimakan pada awal tahun depan. Kendalanya, kata dia, belakangan banyak hari libur, termasuk libur Lebaran dan pemilihan kepala daerah, sehingga pekerjaan tidak optimal.

Tempo mereportasekan kondisi proyek sebelum libur Lebaran, akhir Mei lalu. Saat itu, tulang-tulang besi beton proyek sebagian tampak berkarat, seperti tak pernah dijamah. Sudah satu bulan lebih 20 menara di Blok B mangkrak. Kontraktor baru mengerjakan 5 lantai dari target 30 lantai di setiap menara. "Padahal tower itu harus rampung akhir tahun ini," tutur Asep, petugas keamanan proyek yang sedang berjaga saat itu.

Ia menceritakan, saban hari hanya ada beberapa pekerja di lokasi. Tidak ada kendaraan berat beraktivitas. Menurut Asep, perusahaan meminta, meski pembangunan berhenti sementara, tetap harus ada aktivitas.

Retno Sulistyowati, Putri Adityowati, Khairul Anam, Avit Hidayat

Danang Kemayan Jati, Direktur Komunikasi Publik Lippo Group: Banyak Libur Jadi Kendala

SEJAK megaproyek Meikarta dikabarkan mandek, Danang Kemayan Jati menjadi salah satu eksekutif Lippo Group yang paling dicari juru warta. Ia harus menjelaskan kondisi terbaru proyek raksasa yang kini menjadi andalan grup Lippo itu. Manajemen perusahaan menepis kabar bahwa pembangunan proyek hunian dan bisnis yang dirancang bertaraf internasional itu tersendat, meski aktivitas konstruksi di lapangan sangat minim.

Danang menyebutkan proyek Meikarta di Desa Batu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berjalan sesuai dengan rencana. Proyek Orange County, yang berada di area pusat bisnis Meikarta, misalnya, dalam tahap penyelesaian. Danang juga mengatakan saat ini tengah dibangun 92 menara secara serentak, termasuk kawasan komersial. "Targetnya: unit-unit apartemen bisa diserahterimakan kepada pemilik pada awal tahun depan," ujar Direktur Komunikasi Publik Lippo Group Danang Kemayan Jati kepada Putri Adityowati dari Tempo, dalam beberapa kesempatan.

Progres Meikarta menimbulkan keraguan. Apa mungkin serah-terima kunci bisa terealisasi akhir tahun ini?

Pembangunan Meikarta terus berlanjut dan diharapkan unit-unit apartemen di 14 blok/28 tower akan bisa diserahterimakan kepada pemilik pada awal tahun depan.

Apa sebenarnya kendala utama proses pembangunan Meikarta?

Kendala saat ini banyak hari libur dan juga pilkada sehingga tenaga kerja tidak bisa bekerja full time.

Sejumlah gerai penjualan unit Meikarta kini sepi. Apakah penjualan masih dilakukan?

Penjualan unit apartemen terus dilakukan. Hanya, cara pemasarannya diubah agar lebih efektif dan efisien.

Apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memberi tambahan luas izin Meikarta?

Perizinan yang menyangkut pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan atau progres pembangunan. Secara keseluruhan, hal tersebut sudah termasuk izin prinsip pengembangan.

Bagaimana Lippo meyakinkan investor dan menjamin Meikarta berjalan sesuai dengan target?

Kami akan melaksanakan rencana bisnis yang sudah diagendakan dengan baik dan cepat. Termasuk menyampaikan hasilnya kepada investor sehingga mereka yakin bahwa kami tetap solid.