Sesudah Sidang 4 Jam

KENAIKAN tarif listrik ternyata tak sampai seumur jagung. Diberlakukan bulan Mei tanggal 9 Juli sudah keluar keputusan pemerintah untuk menurunkannya. Konsumen yang agak diringankan dengan keputusan itu meliputi pemakai listrik dengan daya sambungan 2200 watt ke bawah. Juga industri kecil dengan daya sambung antara 100 ka sampai 200 kva. Penurunan ini berlaku untuk bulan Juli yang akan ditagih bulan Agustus. Penurunan tarif yang diumumkan Menteri Pertambanan dan Energi Soebroto setelah sidng kabinet bidang Ekuin di Bina Graha itu menyangkut bea beban yang sejak 1 Mei dinaikkan dari Rp 480/1000 watt menjadi RP 2800 tapi sekarang diturunkan menjadi RP1600. Beberapa kompnen tarif lainnya juga mengalami penurunan. Untuk golongan daya tersambung 250-500 watt bea tambahan dari RP 6 diturunkan jadi Rp 4 per kwh. Tapi biaya pemakaian tetap RP 23 per kWh. Sebelum kenaikan Mei RP 13. Gohngan 501-2200 watt selain terjadi penurunan bea heban, biaya pemakaian juga diturunkan dari Rp 31 menjadi RP 27 per kwh Sebelum kenaikan Mei RP 13. Tanggap Keluhan Sedangkan golongan industri kecil mendapat penurunan dalam biaya pemakaian dari RP 17 menjadi RP 15 di luar beban puncak (antara jam 22.00 sampai 18.00). Begitu juga pada waktu beban puncak (antara jam 18.00 sampai 22.00) dari RP 26 turun jadi Rp 24. Ketika tarif itu mula-mula dinaikkan pada awal Mei kritik masyarakat, terutama yang datang dari kalangan DPR-RI, ditujukan pada kenaikan bea beban yang mencapai 500%. Aneh, kata mereka, mengapa penyesuaian dengan kenaikan BBM mengakibatkan kenaikan begitu besar. "Penurunan ini bukan karena salah hitung. Tapi menunjukkan pemerintah tanggap terhadap keluhan masyarakat banyak," jawab Soebroto kepada pers sehabis sidang kabinet yang memakan waktu 4 jam. Yang akan menikmati penurunan tarif ini meliputi 1.556.000 atau 70% dari seluruh konsumen yang berjumlah 2,2 juta. Tak pelak lagi kebijaksanaan ini akan mengakibatkan penurunan pendapatan PLN. "Ini adalah keputusan politik," kata seorang pejabat PlN. Pernyataan itu bisa dimaklumi, sebab menurut laporan Menteri Soebroto di depan DPR 24 Juni yang lalu, meski tarif sudah dinaikkan bulan Mei, PLN masih merugi sekitar Rp 15 milyar saban tahun. Ini diperhitungkan dari biaya produksi dan operasi sebesar Rp 296 milyar sedang pemasukan hanya Rp 281 milyar. Penurunan tarif yang justru diambil dalam sidang kabinet itu agaknya memberi petunjuk kuat bahwa kenaikan tempo hari hanya merupakan hasil perhitungan orang-orang di PLN (TEMPO 28 Juni 1980). Pemerintah sendiri, kata Soebroto, berusaha meringankan beban yang harus dipikul golongan kurang mampu. "Untuk pemakai yang mempunyai daya tersambung lebih dari 2200 watt tetap dikenakan tarif yang berlaku sejak Mei. Kalau keberatan, mereka bisa menurunkan daya sambung tanpa dipungut bayaran," urai Soebroto. "Kalau memang tak membutuhkan daya sebesar itu, sebaiknya dikembalikan. Supaya bisa dipakai orang lain," himbaunya. Sambungan tenaga listrik yang berlebihan itu semula "diundang" oleh tarif yang dulu dirasakan murah oleh golongan berpenghasilan tinggi. Tapi sekarang beberapa langganan kelompok ini mulai mengajukan permohonan untuk menurunkan daya sambung. "PLN akan memberi rangsangan dengan pelayanan cepat dan tidak memungut biaya untuk penurunan daya itu," ujar Th. H. Lumbantoruan kepala bagian hubungan masyarakat PLN. Untuk menambah penghasilannya. PLN masih melihat satu kemungkinan. Dari 2,2 juta konsumen ternyata ada 550.000 yang berlangganan secara abonemen. Tak lama lagi sistem ini akan dihapuskan, terutama yang berada di atas 200 watt. PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang baru-baru ini telah mengedarkan keputusan menghapuskan abonemen di atas 200 watt dan akan menggantinya dengan meteran. Menurut pengumuman yang ditandatangani Ir. R. Latief Argadiredja itu, pemasangan meteran gratis.