Siapa Menclok di Kertajati

TIGA pemuda memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Mereka beradu di jalan bebas hambatan yang datar dan lebar, sepanjang 2.500 meter, di Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Selasa sore pekan lalu. Wuzz… asap motor bercampur debu beterbangan.

"Arena balap" itu sejatinya adalah landasan pacu Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) alias bandara Kertajati. Ketika Tempo berkunjung ke sana pekan lalu, belum tampak jalanan beraspal di jalur itu—baru berupa tanah yang dipadatkan. "Groundbreaking direncanakan November nanti," kata Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra di Cirebon.

PT BIJB adalah perusahaan yang didirikan pemerintah Jawa Barat tahun lalu bersama PT Jasa Sarana, perusahaan daerah yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah Jawa Barat. Tugas mereka ialah mengelola bandara dan kawasan bisnis di sekitarnya nanti.

Bandara Jawa Barat dirancang sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bandara terletak di Kecamatan Kertajati, 97 kilometer ke arah timur laut dari Kota Bandung. Proyek ini akan dibangun terintegrasi dengan dua jalan bebas hambatan. Pertama, jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), yang menghubungkan Kertajati dengan Kota Bandung. Kedua, jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali), yang menghubungkan Kertajati dengan Karawang Industrial Zone.

Proyek ini berada di lokasi strategis yang juga terhubung dengan Pelabuhan Cirebon. Dirancang pula akses kereta Bandung-Kertajati-Cirebon. Proyek Kertajati digagas untuk mengantisipasi sesaknya Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Apalagi lapangan udara milik TNI Angkatan Udara itu juga digunakan sebagai "markas" PT Dirgantara Indonesia.

Dalam situs resmi BIJB disebutkan, pembangunan akan dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap awal, pembangunan satu runway 3.500 meter dan nantinya akan ada dua landasan pacu setelah konstruksi lengkap. Selanjutnya, bangunan terminal penumpang seluas 121 ribu meter persegi untuk menampung 5 juta penumpang per tahun, dan diperkirakan mencapai 18 juta pada tahun berikutnya. Targetnya, bandara beroperasi pada 2017.

Menurut Direktur Kebandarudaraan Kementerian Perhubungan Agus Santoso, pembangunan bandara Kertajati semula dirancang tanpa menggunakan anggaran negara. Tapi kemudian daerah menyatakan tak sanggup. "Sehingga aturan direvisi menjadi anggaran pusat dan daerah."

Pembagiannya, Agus menambahkan, pekerjaan sisi udara atau fasilitas penerbangan, seperti runway, taxiway, apron, dan air traffic controller, diambil alih pusat. Untuk itu, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan Rp 1,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan pekerjaan sisi darat, antara lain terminal, jalan, dan kargo, dibangun oleh pemerintah Jawa Barat.

Awal 2013, Kementerian Perhubungan menggelar lelang prakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan konstruksi: pembangunan fasilitas sisi udara meliputi pekerjaan pendahuluan atau persiapan, tanah, konstruksi perkerasan, dan saluran terbuka. Nilainya Rp 128 miliar.

"Runway sudah kelar 2.500 meter. Tapi, turun dari pesawat, akses jalan belum ada," kata Agus. Rupanya, lahan di sekitar bandara belum dibebaskan. Begitu lahan bebas, pemerintah akan memperpanjang runway. Kemudian membangun taxiway dan apron. Jika lancar, Desember nanti diharapkan kelar. Menurut Agus, masalah pembebasan lahan juga menyebabkan pembangunan akses dari jalan nasional ke jalan tol molor.

Virda Dimas Ekaputra menjelaskan, bandara Kertajati akan dibangun di atas area seluas 1.800 hektare. Tapi sekarang baru bisa dibebaskan 873 hektare, sehingga baru cukup untuk pembangunan tahap pertama, termasuk landasan pacu.

Camat Kertajati, Amin Aminudin, mengatakan penetapan lokasi sudah dilakukan oleh tim yang dipimpin Badan Pertanahan Nasional. Sosialisasi kepada masyarakat juga telah rampung. Selanjutnya, pendataan kepemilikan sekaligus pengumpulan data status tanah. "Serta negosiasi harga," ucapnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menegaskan pembebasan lahan harus digeber. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa pun mengatakan urusan lahan sedang dikebut penyelesaiannya bersama pemerintah Majalengka. "Masalahnya, ada sebagian lahan yang dimiliki oleh banyak orang. Kami sedang pendekatan, coba mencari solusi," kata Iwa.

BELUM juga rampung dibangun, muncul perdebatan menyangkut bandara Kertajati. Kementerian Perhubungan berharap penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara sepenuhnya dipindahkan ke Kertajati, sesuai dengan janji Gubernur Jawa Barat. Saat itu disepakati Husein Sastranegara akan kembali berfungsi sebagai pangkalan militer. "Lha, kalau Husein Sastranegara tetap buka, yang mau menclok ke Kertajati siapa?" kata Agus Santoso.

BIJB juga ingin Kertajati menjadi satu-satunya bandara komersial di Jawa Barat. "Kalau Bandara Husein ditutup dan pindah ke Kertajati, tentu traffic bagus, penumpang banyak, balik modal," ujar Virda Dimas Ekaputra. Tapi perusahaan juga menyiapkan skenario pesimistis bila Husein masih beroperasi. "Secara bisnis masih layak, tapi pengembalian modalnya lebih panjang."

Sebaliknya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menolak. Emil—sapaan akrab Ridwan— ingin kedua bandara bersinergi layaknya Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma di Jakarta. Husein Sastranegara untuk pesawat komersial kecil. "Prinsipnya semua infrastruktur transportasi harus dioptimalkan," kata Emil, yang sedang berada di Prancis ketika Tempo menghubungi pada Rabu pekan lalu.

Menurut Emil, kunjungan ke Bandung akan berlipat dengan adanya kedua bandara. Sekarang saja arus orang datang dan pergi melalui Bandara Husein Sastranegara lima kali lipat. Maka terminal diperbesar. "Kalau nunggu Kertajati, baru tiga tahun lagi."

Deddy Mizwar menegaskan fungsi Bandara Husein Sastranegara akan disesuaikan jika Kertajati rampung. "Kami lihat dari sisi teknis keselamatan penerbangan: kalau ada dua bandara berdekatan bagaimana."

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang berfokus mencari dana untuk membiayai bandara Kertajati. Salah satunya dengan menerbitkan surat utang alias obligasi daerah yang diproyeksikan bernilai hampir Rp 4 triliun. Alternatif lain: pinjaman dari sindikasi perbankan. "Sedang dikaji mana yang paling menguntungkan bagi Jawa Barat," ucap Deddy. Hingga kini, pemerintah Jawa Barat telah menyetor penyertaan modal ke BIJB Rp 337,5 miliar.

Jawa Barat juga membuka peluang investor bergabung. Pada 2013, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II saat itu, Tri S. Sunoko, bersepakat membentuk joint venture untuk membangun sekaligus mengoperasikan bandara. Menurut Iwa Karniwa, rencana kerja sama itu masih berlanjut.

Direktur Operasional dan Teknik PT Angkasa Pura II Djoko Muratmodjo mengatakan perusahaannya akan terus terlibat mengelola pembangunan Kertajati. "Saat ini persiapan penunjukan investor yang akan bekerja sama dengan kami," kata Djoko kepada Tempo. Dia menilai fungsi bandara Kertajati, yang akan melayani penerbangan wilayah Jawa Barat bagian timur, sangat strategis bagi Angkasa Pura II.

Pemerintah Jawa Barat juga berharap pembangunan jalan tol Cisumdawu rampung tepat waktu sehingga cocok dengan jadwal operasi bandara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono telah menempatkan jalan tol ini sebagai program prioritas tahun depan. "Proyek itu sudah mulai dilelang," ucapnya saat ditemui di kompleks Istana Presiden, Kamis pekan lalu. Pembebasan lahan pekerjaan proyek infrastruktur ini dilakukan kementeriannya agar berjalan lebih cepat.

Sambil menunggu pembebasan lahan, para pemuda Kertajati seolah-olah tak mau kalah sigap. Mereka menyulap landasan nganggur itu sebagai arena balap. "Mumpung belum diresmikan," ujar seorang pemuda kepada Tempo, lalu menggeber sepeda motornya.

Retno Sulistyowati, Yohanes Paskalis, Ahmad Fikri dan Putra Prima (Bandung), Ivansyah (Kertajati)