Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan, pihaknya sudah membantu menyalurkan 93.899 unit rumah sejak Januari hingga September 2024 lewat mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penyaluran KPR itu memakan biaya Rp 3,8 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Itu menggunakan dana kas dan surat utang kami. Kami sedang menunggu PMN (Penyertaan Modal Negara) cair tahun 2024,” kata Ananta di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 19 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ananta mengatakan, sejak 2018 PMN yang diterima SMF khusus digunakan untuk program penurunan beban fiskal pemerintah dalam KPR FLPP. Sehingga, kata dia, suku bunga kepada masyarakat berpengasilan rendah dapat dipertahankan sebesar 5 persen. Sebagai informasi, KPR FLPP merupakan program KPR pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Lebih lanjut, Ananta mengatakan SMF menyediakan porsi 25 persen dari total pembiayaan perumahan. Sementara 75 persen sisanya diinjeksi oleh Tapera.
“SMF diberi PMN tapi di-leverage menjadi 25 persen. Untuk itu, kami mengeluarkan surat utang, kami baurkan ke PMN yang kami terima,” ujarnya.
Kombinasi Tapera dan SMF, kata dia, akan menghasilkan suku bunga kepada bank penyalur KPR sebesar 1,5 persen. Adapun penyalur KPR harus menyalurkan ke masyarakat berpenghasilan rendah dengan bunga maksimal 5 persen. Sehingga, bank penyalur mendapatkan margin keuntungan sebesar 3,5 persen.
Sejak 2018, SMF telah mendapat PMN khusus untuk penyaluran KPR FLPP sebesar Rp 9.33 triliun dan ditambah dengan leveraging oleh SMF sebesar Rp16,11 triliun.
Dengan begitu, akumulasi dana yang telah disalurkan untuk KPR FLPP totalnya mencapai Rp 25,44 triliun dengan total 688.071 rumah yang dibangun.
Sebagai informasi, SMF merupakan SMV (Special Mission Vehicle) milik Kementerian Keuangan. SMV adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pembangunan yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan.
Pilihan Editor: Bos BTN Keluhkan Banyak Aplikasi KPR Ditolak karena Pinjol
