Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan berupaya mencapai target pendapatan negara tahun 2025 sebesar Rp3 ribu triliun, di antaranya melalui reformasi perpajakan.
“Untuk pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, kita akan lakukan dengan reformasi perpajakan, pajak dan biaya cukai, dengan menyusun program termasuk dalam hal ini menggunakan teknologi digital,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Prabowo sebelumnya mengatakan, kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian, dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita juga mengikuti bahwa di dalam suasana global terjadi persaingan global taxation yang harus kita waspadai. Sehingga kita juga harus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance," ujarnya.
"Untuk program Coretax dengan pemanfaatan teknologi digital dan juga program CEISA dibiayai cukai akan terus disempurnakan,” katanya lagi.
Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.
Sedangkan CEISA atau Customs-Excise Information System and Automation merupakan sistem yang diciptakan untuk memperbaiki layanan kepada seluruh pengirim barang sekaligus memperkuat pengawasan barang larangan impor.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang seringkali telah disampaikan oleh Presiden.
Utang Baru Rp700 T
Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal menarik utang baru sebesar Rp775,86 triliun pada tahun depan. Rencana tersebut tertuang dalam peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025
Perpres itu resmi ditetapkan pada 30 November 2024. Utang pemerintah paling banyak bersumber dari surat berharga negara (SBN) yakni sebesar Rp 642.5 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman dari dalam dan luar negeri sebesar Rp 133,3 triliun. Angka tersebut meningkat dibanding target utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.
Adapun bunga utang yang harus dibayar pemerintah tahun depan sebesar Rp 552.85 triliun. Terdiri dari bunga utang dalam negeri Rp 479,6 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 55,2 triliun.
Dalam APBN 2025, proyeksi suku bunga SBN 10 tahun ditargetkan sebesar 7,0 persen. Berdasarkan Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah yang diumumkan Bank Indonesia 29 November 2024, imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 6,88 persen.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (Core), Akhmad Akbar Susamto, mengatakan defisit pada 2025 semakin besar. Imbasnya harus dibiayai dengan menarik utang baru. “Persoalannya adalah biaya utang kita semakin mahal,” ujarnya dalam pemaparan outlook ekonomi Core beberapa waktu lalu.
Belanja Negara Rp2.700 Triliun, Defisit Rp600 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 sebanyak Rp2.701,4 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan dan energi hingga program makan bergizi gratis.
“Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun,” katanya.
Menkeu mengatakan belanja pendidikan Rp724,3 triliun merupakan belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN. Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.
Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.
“Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” katanya.
Ia juga mengatakan APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dalam kondisi global yang terus dinamis, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN, sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan.
“Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN,” ujarnya lagi.
Selain itu, kata Menkeu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.
“Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.
Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.
ANTARA dan Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor Menteri UMKM Klaim Mayoritas Penyedia Layanan Ojol Bersedia Buka Data Mitra untuk Subsidi BBM
Foto 
