Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi anggaran pendidikan hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 76,4 triliun. Realisasi ini tercatat sekitar 10,6 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bendahara Negara tersebut menyatakan total keseluruhan anggaran pendidikan pada APBN 2025 ialah sebesar Rp 724,3 triliun. Adapun pagu anggaran pendidikan ini meningkat dibandingkan anggaran pada APBN 2024. Pada tahun lalu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 665 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Anggaran pendidikan 2025 tetap dialokasikan 20 persen dari APBN,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan akun Instragam resminya @smindrawati, Selasa, 25 Maret 2025.
Dari total pagu Rp 724,3 triliun, ia menguraikan anggaran pendidikan dialokasikan 48 persen atau sejumlah Rp 347,09 triliun untuk transfer ke daerah, 36 persen atau sebesar Rp 261,62 triliun pada kementerian/lembaga, sebesar 5 persen atau Rp 35,55 triliun pada non kementerian/lembaga, dan sebesar 11 persen atau Rp 80 triliun untuk pembiayaan.
Salah satu penggunaan anggaran pendidikan, kata Sri Mulyani, adalah untuk peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) Indonesia melalui program renovasi dan revitalisasi 22 ribu sekolah.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merincikan, anggaran pendidikan APBN 2025 dimanfaatkan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 1,1 juta siswa, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 197 lembaga, dan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 10.500 mahasiswa.
Tak hanya itu, anggaran pendidikan juga digunakan untuk tunjangan profesi guru (TPG) non pegawai negeri sipil untuk 477,7 ribu guru. Lalu, Sri Mulyani mengatakan anggaran dialokasikan untuk sekolah unggulan, sekolah taruna nusantara, sekolah rakyat, dan digitalisasi pembelajaran. Kemudian, anggaran pendidikan juga dimanfaatkan untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran pendidikan dipakai untuk mendukung program makan bergizi gratis. Hal ini lantaran program tersebut menyasar anak-anak sekolah. “Berarti juga merupakan bagian dari anggaran pendidikan,” ucapnya dalam di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025.
Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran yang sudah cair untuk program prioritas makan bergizi gratis hingga 12 Maret 2025 sebesar Rp 710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut masih jauh dari angka yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Suahasil menuturkan, anggaran MBG yang dibayarkan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 awalnya dialokasikan sebesar Rp 71 triliun. Dengan anggaran tersebut, target penerima ditetapkan 7,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita.
Namun, Prabowo menginginkan target penyaluran dipercepat, sehingga perlu tambahan anggaran. Ia menginstruksikan penerima manfaat dimaksimalkan menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025, sehingga kebutuhan alokasi anggaran juga bertambah menjadi Rp 171 triliun.
“Sampai dengan tanggal 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” tutur Suahasil.
Suahasil memaparkan penggunaan dana MBG telah menjangkau penerima manfaat yang berasal dari pra sekolah dasar, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pondok pesantren, sekolah luar biasa (SLB), balita dan ibu hamil. Sementara itu tercatat sebanyak 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Foto 
