Suara Washington Dengan

SESUDAH lama ditunggu, Departemen Energi (DOE) di Washington tampaknya bisa pada dasarnya menyetujui kontrak untuk mengimpor LNG (gas alam cair) dari Arun, Aceh. Namun DOE itu, seperti terbaca dalam komunikenya yang terakhir, menyetujui dengan kata tapi. Kontrak aslinya ditandatangani Pertamina dengan suatu usaha patungan Southern California Gas Co. dan Pacific Gas & Electric Co., disebut Pacific Indonesia LNG Co. atau disingkat Pacindo Ipada tahun 1973. Sejak itu kontrak tersebut, karena birokrasi di Washington, tersimpan saja di laci. Barulah Desember 1977 DOE itu menyatakan pendapatnya Ketika itu DOE menolak rumus eskalasi harga tahunan (selama 20 tahun kontrak berjalan mulai 1980an). Di situ diusulkan supaya kenaikan harga LNG itu dikaitkan dengan dua index, yaitu harga minyak menuh Indonesia dan tingkat harga bahan bakar di AS sendiri. Mei 1978, Wakil Presiden Walter Mondale sesudah bertemu dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka mengumumkan bahwa pemerintah AS bisa menerima perumusan harga seperti yang disebut dalam kontrak. Ternyata Mondale keliru. DOE membantahnya. Juli 1978, ketika waktu sudah mendesak bagi Indonesia, Pacindo rupanya memajukan usul perobahan atas kontrak asli yang menyangkut eskalasi harga itu. Antara lain amandemen itu meminta supaya separoh saja dari harga $1,25 per juta BTU, harga dasar, yang dikaitkan kenaikannya dengan index harga di AS, sedang sisanya 50% lagi dengan tingkat harga minyak Indonesia. Bardin Bicara Akhir September lalu, David J. Bardin yang memimpin Economic Regulatory Administration, DOE, mengumumkan pendapatnya bahwa "persyaratan kontrak itu umumnya pantas (fair) bagi pembeli maupun penjual." Tapi Bardin yang dari semula menangani persoalan ini memperingatkan supaya kenaikan harga tahunan itu dengan plafon 15%, sesuai dengan usul amandemen Pacindo. Meskipun pada tahap ini Bardin bisa menyetujuinya, sikap DOE terhadap proyek LNG Arun itu keseluruhannya masih belum final. Investasi untuk proyek ini ditaksir akan sekitar $ 2000 juta, termasuk untuk pembangunan terminal kbusus di California yang menampung pengapalan LNG. Juga kilang Blang Lancang yang mencairkan gas dari lapangan Arun perlu ditambah dengan tiga unit produksi (trains) lagi. Kini terdapat tiga unit produksi saja di kilang itu yang cukup untuk melayani ekspor ke Jepang saja (TEM PO, 23 September). Soal investasi sebesar itu, plus soal pengapalannya, diduga tidak akan menemui kesulitan dari DOE. Meskipun begitu, sumber suplai L.NG dari tempat yang sejauh itu untuk pasaran AS kini dianggapnya marginal, tidak termasuk prioritas utama. Prioritasnya diberikan pada sumber suplai yang berada di bumi AS sendiri seperti di bagian utara Alaska atau di negeri yang berdekatan. Kini ditimbulkannya kesan bahwa sumber suplai dari Arun, jika harus disetujui, adalah karena faktor luar biasa, antara lain berhubung aplikasinya sudah sejak 1973. Seakan-akan ini lebih bertujuan membantu Indonesia. Kebetulan Indonesia diketahuinya betul sedang tergesa-gesa mencari pasaran baru untuk gasnya yang berlebihan di Arun. Peminat baru masih belum terdengar. Sementara itu, nafas Indonesia sedang diukurnya, guna memperoleh kondisi bisnis yang lebih menguntungkannya. Sikap Indonesia, sesudah komunike DOE terakhir itu, kelihatan agak lega seperti terbayang dari nada keterangan Menteri Pertambangan dan Energi Dr. Subroto. Soal rumus harga itu tampaknya, walaupun belum resmi diumumkan, sudah bisa diterima Indonesia. Walaupun Pacindo disebut memajukan amandemen (Juli), yang akhirnya disetujui DOE, toh itu dilakukannya atas persesuaian dengan partner Indonesianya. Tapi semuanya masih belum final.