Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menggelar survei kepada ahli ekonomi untuk mengevaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasil survei LPEM UI menunjukkan mayoritas pakar ekonomi menilai kondisi ekonomi dalam negeri lebih buruk dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sampel survei tersebut terdiri dari 42 orang pakar ekonomi dari berbagai latar belakang, seperti dari institusi pendidikan tinggi, lembaga riset, lembaga think tank, sektor swasta, hingga organisasi/lembaga multinasional.
Responden juga berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri untuk mewakili perspektif domestik dan internasional.
Sebanyak 55 persen atau 23 dari 42 total responden sepakat situasi ekonomi saat ini memburuk. “Bahkan, tujuh pakar menilai kondisinya jauh lebih buruk,” tulis LPEM UI dalam laporan 'LPEM Economic Experts Survey Semester I 2025' yang pada Ahad, 16 Maret 2025.
Sementara itu, sebanyak 11 pakar menilai situasi stagnan. Hanya satu pakar yang menilai situasinya lebih baik dari sebelumnya.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada periode berikutnya juga tampak pesimistis. “Dengan sebagian besar pakar (23 dari 42) memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari angka saat ini, meskipun tidak ada peserta yang menganggap kontraksi akan jauh lebih kuat,” demikian bunyi laporan tersebut.
Sementara lebih dari seperempat sampel memperkirakan perubahan yang tidak signifikan, minoritas yang terdiri dari 6 pakar memperkirakan adanya pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya.
Adapun puluhan ekonom itu turut menilai kebijakan fiskal dan moneter pemerintahan Prabowo-Gibran. Mayoritas pakar menilai kebijakan fiskal yang dilaksanakan saat ini tidak efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.
Sejumlah 28 persen atau 12 dari 42 responden menilai kebijakan fiskal sangat tidak efektif, sedangkan 60 persen atau 25 dari 42 pakar menilai sedikit tidak efektif. “Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas,” kata LPEM UI.
Sebagian besar pakar, 38 persen atau 16 dari 42 responden, memandang kebijakan moneter pemerintahan Prabowo tidak memiliki efek. Sekitar 13 responden atau 13 persen menganggap kebijakan moneter sedikit tidak efektif.
Selain itu, hasil survei menunjukkan adanya keraguan ihwal kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran. “Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertamanya secara luas dinilai tidak efektif,” tulis laporan tersebut.
Dari 42 responden, 36 orang memandang kebijakan ekonomi tersebut secara negatif. Rinciannya, 21 responden menilai kebijakan tidak efektif, 15 sangat tidak efektif. Sedangkan hanya 2 orang yang melihat sedikit efektivitas dan 4 orang netral. Tidak ada responden yang menganggap kebijakan tersebut sangat efektif. Menurut LPEM UI, hal ini mencerminkan skeptisisme yang luas.
Foto 
